Pada Senin pagi, Trump mengumumkan lewat media sosial bahwa seluruh kapal, termasuk milik sekutu AS, wajib membayar 20% dari nilai untuk membiayai blokade angkatan laut Amerika terhadap pengiriman Iran. Ia menegaskan dana tersebut untuk mengganti segala biaya yang diperlukan guna menjaga keamanan di wilayah dunia yang sangat volatil tersebut.
Hanya berselang sehari, proposal itu dibuang seluruhnya. Trump beralih menawarkan kesepakatan investasi dan perdagangan dengan negara-negara Teluk sebagai timbal balik atas jaminan lalulintas aman di selat strategis itu.
Putar balik kebijakan ini terjadi di tengah konflik yang telah berlangsung lebih dari empat bulan. Meski sebulan lalu kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman untuk gencatan senjata sementara dan kerangka negosiasi, pertempuran nyatanya tak kunjung usai. Memorandum tersebut praktis mati pada Selasa 10:16 pagi waktu New York, saat Trump mengumumkan blokade baru dan melancarkan serangan militer ke berbagai target di Iran.
Tehran merespons dengan meningkatkan serangan ke sekutu Amerika dan kapal komersial, membuat arus di Selat Hormuz nyaris terhenti. Secara militer, AS berhasil menghancurkan kapal, pesawat, dan kemampuan pertahanan Iran. Namun secara politik, Washington terjebak karena Iran masih bisa menutup akses selat yang menguasai seperlima perdagangan minyak global itu.
Niat Trump mengenakan tarif 20% sebenarnya bukan ide baru, meski sempat bertentangan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bulan lalu. Rubio dengan tegas mengutuk rencana Iran memungut biaya di Hormuz dengan argumen bahwa tak ada negara yang boleh menarik tol di perairan internasional. Inisiatif Trump kali ini merupakan cara membuat komitmen militer lebih bisa diterima publik domestik yang mulai muak dengan perang.
Bagi Indonesia, gejolak di Selat Hormuz memiliki dampak langsung terhadap neraca perdagangan dan biaya logistik sektor teknologi. Sebagai negara pengimpor minyak netto, kenaikan harga energi akibat terhambatnya pasokan dari Timur Tengah akan mengerek harga komponen elektronik dan biaya operasional pusat data lokal. Perusahaan rintisan teknologi dalam negeri yang bergantung pada server awan berbasis energi fosil akan merasakan tekanan margin.
Di sisi lain, ketidakpastian rute pengiriman global memaksa pelaku industri teknologi Indonesia untuk mempertimbangkan diversifikasi rantai pasok. Selama ini, banyak perangkat keras dan semikonduktor dialirkan melalui jalur laut yang terhubung dengan Timur Tengah. Jika konflik memanas dan harga minyak melonjak, efek dominonya akan menunda ekspansi infrastruktur digital di daerah tertinggal.
Kondisi ini berbeda dengan tren inflasi di AS yang justru mencatat penurunan harga konsumen pada Selasa, didorong oleh turunnya harga bensin. Kendati demikian, jika eskalasi penuh terjadi, tren positif itu akan langsung terjungkal. Bagi Partai Republik yang bersiap menghadapi pemilu sela November, ini menjadi bom waktu politik.
Rosemary Kelanic, Direktur Program Timur Tengah di Defense Priorities, menilai konflik ini berubah menjadi perang urat saraf yang tak berujung. "Saya rasa akhir yang paling mungkin adalah ketiadaan akhir. Ini telah berubah menjadi perang atrisi, dan perang semacam itu cenderung berlangsung sangat lama," ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Elliot Abrams dari Council on Foreign Relations menyebut situasi kembali ke titik awal. "Kita kembali ke posisi semula, di mana pertanyaannya adalah siapa yang lebih sabar? Orang Iran yang tak bisa ekspor minyak, atau AS dan negara lain yang memakai minyak Teluk?" tegas Abrams. Kelanic menambahkan bahwa seluruh pasal di MOU kini telah dibatalkan secara de facto.
Ke depan, Trump dihadapkan pada pilihan sulit antara eskalasi militer yang berisiko ekonomi domestik, atau menerima resolusi yang meninggalkan rezim Iran tetap berkuasa. Kesepakatan yang lebih baik dari yang dicapai pemerintahan Obama pada 2015 tampak sulit direalisasikan tanpa pengorbanan besar.
Sementara itu, Iran yang pendapatan minyaknya kembali terputus akan terus menggunakan keunggulan geografisnya sebagai senjata tawar. Bagi pasar global dan Indonesia, volatilitas harga energi dipastikan bertahan hingga akhir tahun, menguji ketahanan ekonomi digital yang sedang bertransformasi.