Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menarik perhatian dunia dengan usulan mengganti nama Selat Hormuz, jalur strategis minyak global, menjadi "Selat Trump". Usulan itu disampaikan melalui akun Truth Social miliknya pada Rabu (2/9), di mana Trump bersikeras bahwa AS telah menguasai selat tersebut sepenuhnya.
Gedung Putih turut ikut serta dengan mengunggah peta Teluk yang menampilkan nama "Selat Trump" disertai keterangan singkat: "Namanya terdengar bagus." Namun sikap Trump berubah ketika seorang wartawan AFP menanyakan keberatanan usulan tersebut di Ruang Oval. "Itu cuma kelakar saja," jawab Trump sambil tertawa, mengecilkan spekulasi tentang niat serius di balik tulisannya.
Peristiwa ini bukan kali pertama Trump melakukan perubahan nama geografis yang kontroversial. Sejak memasuki masa jabatan keduanya pada Januari 2025, ia telah menandatangani perintah eksekutif mengubah nama Teluk Meksiko menjadi "Teluk Amerika" di hari pertamanya di kantor. Pekan lalu, ia juga resmi mengubah nama Danau Ontario menjadi "Danau Amerika" di tengah ketegangan perdagangan dengan Kanada.
Pola ini menunjukkan gaya diplomasi Trump yang mengandalkan gestur simbolis dan provokasi verbal. Para pengamat melihat tindakan ini sebagai bagian dari strategi "America First" yang diperluas ke ranah identitas geografis, sering kali mengabaikan hukum laut internasional dan kedaulatan negara tetangga. Baik Meksiko maupun Kanada menolak pengakuan terhadap perubahan nama tersebut.
Selat Hormuz sendiri memiliki signifikansi strategis yang jauh melampaui simbolisme nama. Sekitar 20 hingga 30 persen minyak dunia melewati selat lebar 39 kilometer ini setiap hari. Iran, yang berbatasan utara dengan selat tersebut, lama mengancam akan menutup akses jika kepentingannya terancam. Klaim Trump bahwa AS "menguasai sepenuhnya" selat ini menantang konvensi hukum laut internasional yang mengatur hak transit bebas.
Konteks militer juga mewarnai retorika Trump. Dalam beberapa pekan terakhir, ia berulang kali mengancam akan mengklaim kedaulatan atas Selat Hormuz, bahkan mengunggah peta yang menandainya sebagai "wilayah baru AS". Hal ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan dengan Iran, yang baru-baru ini menjadi target serangan AS dan menerima dukungan rudal supersonik dari Rusia.
Reaksi internasional cenderung skeptis. Pakar hukum laut menilai tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan satu negara mengubah nama perairan internasional secara sepihak. Organisasi Hidrografi Internasional (IHO) dan PBB memiliki prosedur baku untuk penamaan fitur geografis yang melibatkan konsensus negara-negara pantai.
Di sisi domestik, langkah Trump juga mencerminkan upaya branding personal yang tanpa henti. Pusat Seni Kennedy di Washington pun pernah direncanakan untuk dinamai ulang dengan nama Trump. Kementerian Keuangan AS baru saja menerbitkan koin 1 dolar bergambar wajahnya untuk memperingati 250 tahun kemerdekaan AS — langkah yang jarang dilakukan untuk presiden yang masih menjabat.
Bagi Indonesia, meskipun geografis jauh dari Selat Hormuz, stabilitas perairan tersebut berpengaruh langsung ke harga energi global. Gangguan aliran minyak di selat tersebut dapat memicu kenaikan harga BBM dan inflasi impor. Kebijakan luar negeri Trump yang tidak terduga menambah ketidakpastian bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada pasokan energi stabil.
Analis geopolitik menilai lelucon Trump tentang "Selat Trump" mengungkapkan mentalitas transaksional yang memandang aset strategis global sebagai milik pribadi atau trophy politik. Kendati diklaim sebagai candaan, narasi penguasaan sepenuhnya over perairan internasional menciptakan preseden berbahaya bagi tata kelola maritim global.
Masa depan akan menunjukkan apakah usulan ini benar-benar berhenti pada tingkat retorika, atau akan diikuti langkah konkret seperti peningkatan patroli militer AS di selat tersebut. Iran sudah memperkuat kemampuan rudal dan asymetrik di wilayah itu. Sementara itu, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia perlu memperkuat diversifikasi sumber energi dan jalur suplai untuk mengurangi ketergantungan pada stabilitas satu titik kekuatan (chokepoint) yang rawan konflik.