Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara langsung menyampaikan keinginannya agar Israel memulai penarikan pasukan dari wilayah Suriah dan Lebanon saat berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pekan lalu. Permintaan itu disampaikan melalui percakapan telepon yang terjadi tepat sehari setelah Trump menggelar pertemuan dengan Ahmed al-Sharaa, pemimpin transisi Suriah yang baru saja mengambil alih kekuasaan pasca rezim Bashar al-Assad.
Menurut laporan Axios yang mengutip pejabat senior dari kedua negara, Trump menilai kehadiran militer Israel di Suriah justru memicu ketegangan dan berpotensi memicu eskalasi konflik baru. Di pihak lain, kantor Netanyahu menegaskan bahwa Israel tetap memerlukan zona keamanan di sepanjang perbatasannya untuk mencegah ancaman militan. Percakapan ini menandai pergeseran tone diplomatik Washington yang selama ini cenderung memberikan ruang gerak lebih luas bagi operasi militer Israel di wilayah tersebut.
Latar belakang tekanan ini tidak terlepas dari upaya administrasi Trump selama berbulan-bulan untuk menengahi perjanjian keamanan baru antara Israel dan Suriah. Selatan Suriah baru-baru ini menjadi sengketa ketat setelah penduduk setempat memprotes kehadiran Pasukan Pertahanan Israel (IDF), yang berujung pada bentrokan fisik. Situasi ini menciptakan dilema bagi Israel: mempertahankan posisi militer demi keamanan jangka pendek, atau menarik diri untuk memberikan ruang bagi stabilitas politik jangka panjang yang diinginkan Washington.
Israel sendiri selama ini membenarkan kehadiran pasukannya di zona penyangga Lebanon, Suriah, dan Jalur Gaza sebagai bagian dari konsep keamanan baru yang dirumuskan pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Menteri Pertahanan Israel Katz dan Netanyahu berargumen bahwa posisi ini vital untuk mencegah penyusupan militan musuh ke wilayah Israel. Namun, strategi ini kini dihadapkan pada realitas diplomatik baru di mana sekutu utamanya, AS, mulai mendorong deskalasi.
Pertemuan Trump dengan al-Sharaa mengirim sinyal kuat bahwa Washington siap berengagement dengan tata kelola baru di Damaskus. Langkah ini juga mencerminkan keinginan AS untuk menstabilkan wilayah Levant sebelum ketegangan lebih lanjut meledak. Bagi Suriah, tekanan internasional bagi Israel untuk mundur menjadi uji nyata legitimasi pemerintahan transisi di mata komunitas global.
Dampak geopolitik langkah ini melampaui perbatasan Timur Tengah. Stabilitas Suriah dan Lebanon memengaruhi harga energi global, aliran pengungsi, dan dinamika kekuatan regional yang melibatkan Iran, Turki, dan negara-negara Teluk. Bagi Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan kepentingan ekonomi di wilayah tersebut, eskalasi konflik berpotensi mengganggu pasokan minyak, menaikkan harga komoditas, serta mempersulit upaya diplomatik Indonesia dalam forum multilateral seperti PBB dan OIC.
Indonesia sendiri secara konsisten mendukung solusi dua negara dan menentang okupasi militer di wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon. Kebijakan luar bebas aktif menempatkan Indonesia dalam posisi untuk mendorong dialog, bukan konfrontasi. Jika tekanan Trump berhasil mendorong penarikan pasukan, hal itu akan menciptakan ruang bagi proses perdamaian yang lebih inklusif — di mana suara negara-negara Global South seperti Indonesia bisa lebih terdengar.
Sementara itu, Netanyahu menghadapi tekanan politik domestik yang masif. Koalisi pemerintahnya yang bergantung pada partai kanan keras menentang kompromi territorial apa pun. Mundur dari Suriah dan Lebanon bisa dilihat sebagai kelemahan oleh basis pendukungnya, namun menolak permintaan Trump berisiko merusak hubungan strategis dengan Washington. Dilema ini memaksa Netanyahu berjalan di atas tali rafia.
Di sisi Lebanon, pemerintahan yang rapuh dan ketergantungan pada Hezbollah menambah kerumitan. Penarikan Israel dari wilayah selatan Lebanon harus disertai penguatan Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) dan mekanisme pengawasan PBB agar kekuasaan tidak diisi kembali oleh milisi non-negara. Pengalaman tahun 2006 dan 2024 menunjukkan bahwa kekosongan keamanan justru mengundang siklus kekerasan baru.
"Perdana Menteri, di pihaknya, menyampaikan perlunya zona keamanan di sepanjang perbatasan Israel," tulis pernyataan kantor Netanyahu sebagaimana dikutip media. Pernyataan ini menegaskan bahwa Israel belum siap meninggalkan doktrin pertahanan maju meskipun tekanan diplomatik meningkat.
Ke depan, perhatian dunia akan tertuju pada apakah Trump akan mengikuti permintaan verbalnya dengan tekanan konkret — seperti mengancam penundaan bantuan militer atau dukungan diplomatik di PBB. Jika Washington konsisten, Israel mungkin terpaksa menerima kompromi bertahap. Namun, jika ini hanya retorik kampanye, status quo ketegangan akan bertahan, dan selatan Suriah serta perbatasan Lebanon akan tetap menjadi bara api yang siap menyala kapan saja.