Turki resmi mengajukan red notice ke Interpol guna menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait dugaan tindak pidana genosida di Gaza. Langkah ini merupakan ekspresi keberadaan sikap keras Ankara terhadap kebijakan Israel yang dinilai melanggar hak-hak rakyat Palestina.
Dalam sidang yang sedang berlangsung di Pengadilan Pidana Berat Istanbul ke-11, jaksa Turki membuka kasus terhadap 35 terdakwa, termasuk Netanyahu dan seorang warga Israel bernama Afek Moskovitch. Menteri Kehakiman Turki Akin Gurlek mengonfirmasi pengajuan red notice ini melalui platform X, menegaskan bahwa langkah hukum ini dilatarbelakangi oleh dugaan pelanggaran berat yang dilakukan terhadap warga Palestina selama operasi militer Israel di Gaza.
Latar belakang langkah Turki ini erat kaitnya dengan kondisi kemanusiaan yang terus memburuk di wilayah Gaza sejak konflik memasuki fase yang semakin brutal. Sejumlah LSM hak asasi manusia internasional telah menyoroti dugaan pembunuhan massal dan penggempaan yang dilakukan pasukan Israel, sekaligus menyerukan akuntabilitas pimpinan Israel atas tindakan yang diduga melanggar konvensi hukum humaniter.
Bagi masyarakat Indonesia, pengajuan red notice ini cukup relevan mengingat posisi netral hingga kritis banyak pihak terhadap sikap Israel. Meskipun Indonesia belum memiliki ikatan diplomasi langsung dengan Israel, banyak organisasi masyarakat sipil dan kelompok milenial yang turut mendukung kampanye hak-hak Palestina. Langkah Turki dapat menjadi preseden hukum bagi negara-negara yang ingin menekan Israel melalui mekanisme internasional.
Di sisi lain, reaksi Netanyahu terhadap langkah Turki cukup emosional. Ia menyebut sikap Ankara sebagai bentuk kemunafikan, sambil menyerang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan tuduhan menjadi diktator anti-Semit dan mendukung kelompok teroris. Konflik ini mencerminkan eskalasi retorik politik yang sudah lama berkembang antara kedua negara.
Para ahli hubungan internasional menilai pengajuan red notice ini lebih bersifat simbolis daripada operasional, mengingat kemungkinan besar Interpol tidak akan menyetujui langkah tersebut secara penuh. Namun, dampak politiknya tetap signifikan, terutama dalam memperkuat narasi kritik terhadap Israel di kalangan negara-negara mayoritas Muslim dan blok Global Selatan.
Sementara itu, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait red notice yang diajukan Turki. Beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat, yang secara tradisional mendukung Israel, kemungkinan akan menolak untuk memproses permintaan penangkapan tersebut jika terbukti.
Dari sudut pandang hukum, Interpol memiliki kebijakan yang melarang red notice digunakan untuk tujuan politis. Hal ini menjadi faktor utama mengapa banyak permintaan serupa sebelumnya tidak berhasil. Namun, tekanan dari publik internasional dan gerakan hak asasi manusia semakin memaksa organisasi ini untuk meninjukkan posisinya dalam kasus-kasus pelanggaran berat.
Proyeksi ke depan, langkah Turki ini dapat memicu gelombang serupa dari negara-negara lain yang ingin menuntut keadilan atas dugaan kejahatan perang. Jika berhasil, red notice ini bisa membuka ruang bagi mekanisme hukum transnasional yang lebih kuat, terutama bagi korban konflik yang belum mendapatkan keadilan.
Sehingga, meskipun dampaknya masih terbatas, langkah hukum Turki ini menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk menumbangkan impunitas negara-negara yang mengorbankan hak-hak rakyat sipil di bawah prinsip keamanan nasional.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260823092417-120-1395444/alasan-turki-ingin-keluarkan-red-notice-buat-tangkap-netanyahu