Usulan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Tatacipta Dirgantara, agar hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) diumumkan sebelum calon mahasiswa menentukan pilihan perguruan tinggi, mendapatkan respons positif dari kalangan pengamat pendidikan. Inovasi ini dinilai mampu menciptakan proses seleksi yang lebih efektif, transparan, dan meminimalisasi kursi yang tidak terisi akibat mundurnya calon mahasiswa setelah dinyatakan lolos.
Penulis buku Melawan Liberalisme Pendidikan, Darmaningtyas, memberikan dukungan penuh terhadap wacana tersebut. Menurutnya, memberikan akses kepada calon mahasiswa untuk mengetahui skor akademik sebelum mendaftar adalah langkah yang rasional. Dengan mengetahui nilai secara objektif, siswa dapat mengukur kemampuan diri dan memilih program studi yang benar-benar sesuai dengan potensi akademisnya, sehingga mengurangi risiko salah jurusan yang kerap terjadi di masa lalu.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Litbang Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriansyah, menekankan bahwa sistem ini berpotensi menekan angka pengunduran diri peserta pasca-seleksi. Data sebelumnya menunjukkan sekitar 60 ribu peserta tidak melakukan daftar ulang, yang menyebabkan banyak kuota kursi perguruan tinggi negeri terbuang sia-sia. Feriansyah berharap skor UTBK dapat dijadikan standar kemampuan akademik yang terintegrasi untuk berbagai jalur seleksi.
Lebih lanjut, Feriansyah mengusulkan perlunya pembentukan badan khusus yang mengelola tes standar nasional agar hasilnya dapat digunakan lintas seleksi. Hal ini diyakini mampu meminimalisasi praktik menjadikan PTN sebagai pilihan cadangan semata, sembari menunggu pengumuman dari sekolah kedinasan seperti STAN atau Akpol yang memiliki jadwal berbeda. Dengan transparansi nilai, calon mahasiswa diharapkan lebih berkomitmen pada pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Namun, implementasi kebijakan ini bukan tanpa tantangan teknis. Feriansyah menyoroti potensi berkurangnya opsi bagi calon mahasiswa yang gagal di pilihan utama. Selain itu, diperlukan mekanisme yang sangat ketat dan transparan jika terjadi penumpukan nilai yang sama di antara pendaftar. Ia memperingatkan agar perguruan tinggi tidak menggunakan celah ini untuk memprioritaskan calon mahasiswa berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga.
Sebagai penutup, pengamat menekankan pentingnya komitmen perguruan tinggi terhadap kebijakan afirmasi. Institusi pendidikan harus tetap menjamin kuota bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi rendah, termasuk penerima KIP Kuliah dan mahasiswa dengan kategori UKT 1 dan 2. Transparansi data mengenai kuota afirmasi menjadi kunci agar perubahan sistem seleksi tidak justru memperlebar kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.