Direktur eksekutif kelompok veteran Israel Breaking the Silence, Nadav Weiman, mengungkap pola sistemik militer Israel dalam melakukan serangan mematikan di Jalur Gaza. Ia menyatakan bahwa tentara Israel kerap menjalankan prosedur 'tembak dahulu, cari alasan kemudian' untuk melegitimasi pembunuhan warga sipil setelah serangan terjadi.
Menurut Weiman, legitimasi serangan sering kali dibangun secara retrospektif. Setelah nyawa melayang, personel intelijen akan mengumpulkan data untuk mengaitkan korban dengan Hamas atau Jihad Islam Palestina. Bukti yang digunakan pun tergolong subjektif, seperti kedekatan geografis dengan bangunan tertentu atau sekadar dugaan hubungan kekerabatan.
Pola ini tercermin nyata dalam insiden serangan ke Kompleks Medis Nasser pada 25 Agustus 2025 yang menewaskan 20 orang, termasuk tenaga medis dan jurnalis. Weiman mempertanyakan bagaimana militer bisa mengidentifikasi target secara akurat sebelum menembak, mengingat serangan seringkali berlanjut dengan peluru kedua yang menyasar lokasi yang sama saat proses evakuasi berlangsung.
Klaim ini diperkuat oleh kesaksian para tentara yang bertugas di lapangan. Seorang perwira operasi mengungkapkan bahwa setiap malam ia harus mencatat jumlah warga Palestina yang tewas, dan secara otomatis melabeli mereka sebagai teroris tanpa membedakan status warga sipil. Praktik ini sudah menjadi asumsi dasar di dalam struktur militer Israel saat ini.
Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Weiman merujuk pada demonstrasi Pawai Akbar Kepulangan tahun 2018, di mana lebih dari 200 warga sipil tewas di perbatasan Gaza. Saat itu, narasi yang dibangun media Israel selalu seragam, yakni mengklaim bahwa korban tewas adalah teroris, sebuah pola yang kini terulang dalam skala lebih masif.
Bagi masyarakat Indonesia, pengakuan ini menjadi sorotan tajam karena menyentuh isu kemanusiaan yang sangat sensitif. Indonesia, sebagai negara dengan dukungan diplomatik kuat bagi Palestina, memandang pola serangan semacam ini sebagai bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional yang serius. Kejadian di Gaza ini memicu debat publik mengenai standar ganda dalam penegakan hak asasi manusia global.
Di sisi lain, minimnya pertanggungjawaban internal militer Israel juga menjadi persoalan krusial. Weiman menegaskan bahwa penyelidikan internal jarang sekali membuahkan sanksi bagi perwira tinggi yang mengeluarkan perintah. Sebaliknya, proses hukum seringkali hanya berhenti pada level bawah, mengabaikan mereka yang merancang aturan keterlibatan di medan tempur.
Implikasi dari praktik ini sangat luas bagi stabilitas kawasan. Ketika militer menggunakan justifikasi retrospektif untuk menutupi kesalahan, kepercayaan terhadap mekanisme hukum internasional semakin terkikis. Dampaknya, upaya gencatan senjata yang sudah diupayakan sejak Oktober 2025 terus mengalami pelanggaran berulang, menyisakan ribuan korban jiwa baru.
Data menunjukkan lebih dari 73.000 warga Palestina tewas sejak eskalasi Oktober 2023. Angka ini mencakup proporsi perempuan dan anak-anak yang tinggi, yang menunjukkan bahwa narasi 'target teroris' seringkali tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Ketidaksesuaian antara klaim militer dan fakta korban jiwa menjadi catatan kelam bagi komunitas global.
Ke depan, tekanan internasional diperkirakan akan semakin meningkat terhadap mekanisme penyelidikan militer Israel. Tanpa adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang jujur dari pihak otoritas, siklus kekerasan ini diprediksi sulit untuk dihentikan. Masyarakat dunia kini menuntut investigasi independen yang tidak bisa diintervensi oleh kepentingan politik pihak-pihak yang terlibat.
Langkah selanjutnya yang diperlukan adalah penguatan peran lembaga internasional dalam memverifikasi setiap serangan yang menyasar fasilitas publik. Jika pola 'tembak dahulu, cari alasan kemudian' ini dibiarkan terus berjalan, maka norma perlindungan warga sipil dalam perang akan kehilangan maknanya sama sekali.
Pada akhirnya, pengakuan Weiman ini menjadi pengingat bagi dunia internasional bahwa kebenaran di medan perang seringkali menjadi korban pertama. Bagi pembaca di Indonesia, ini adalah momen untuk terus mengawal kebijakan luar negeri yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa terpengaruh oleh narasi sepihak yang sengaja dibangun untuk melegitimasi kekerasan.