Vietnam resmi menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan empat negara anggota European Free Trade Association (EFTA) yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. Penandatanganan yang berlangsung di Hanoi pada Minggu (18/10) tersebut menandai babak baru bagi ekonomi Vietnam dalam upaya mendiversifikasi pasar ekspor di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat kebijakan tarif Amerika Serikat.
Kesepakatan ini mencakup penghapusan atau pengurangan bea masuk untuk berbagai komoditas, mulai dari produk industri, hasil perikanan, hingga sektor pertanian. Langkah ini menjadi krusial bagi Vietnam untuk memperdalam integrasi ke dalam rantai pasok global. Bagi Hanoi, kerja sama ini bukan sekadar urusan dagang, melainkan strategi untuk memperkuat sistem perdagangan berbasis aturan di tengah volatilitas ekonomi dunia.
Perjalanan menuju kesepakatan ini tergolong panjang. Negosiasi yang dimulai sejak 2012 sempat mengalami kebuntuan pada 2018 sebelum akhirnya dihidupkan kembali pada September tahun lalu. Penandatanganan ini pun menjadi sinyal kuat bahwa Vietnam tetap konsisten mengejar agenda keterbukaan ekonomi meski menghadapi tekanan eksternal, termasuk tarif tinggi yang diterapkan AS pada produk ekspor Vietnam.
Para pengamat menilai langkah ini sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tradisional. Dengan menjalin hubungan lebih erat dengan EFTA, Vietnam berupaya mengubah integrasi ekonomi menjadi otonomi strategis. Hal ini memungkinkan negara tersebut untuk membangun hubungan komersial alternatif, alih-alih hanya mengandalkan pasar Amerika Serikat atau Tiongkok.
Lebih dari sekadar komoditas fisik, perjanjian ini juga mencakup aspek hak kekayaan intelektual, layanan, hingga pengembangan berkelanjutan. Nilai perdagangan bilateral antara Vietnam dan EFTA tahun lalu mencapai 4,8 miliar euro atau sekitar US$5,4 miliar. Sektor mesin listrik, mekanik, serta produk farmasi menjadi komoditas utama yang diimpor Vietnam dari blok tersebut, sementara Vietnam mengekspor mesin, alas kaki, dan pakaian.
Bagi Indonesia, langkah Vietnam ini menjadi pengingat akan pentingnya agresivitas dalam diplomasi ekonomi. Saat ini, Indonesia juga tengah berupaya merampungkan berbagai perjanjian dagang serupa, seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa. Kecepatan Vietnam dalam menuntaskan negosiasi dengan EFTA menunjukkan bahwa posisi tawar suatu negara sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur regulasi dan stabilitas kebijakan domestik.
Persaingan untuk menarik investasi global di Asia Tenggara semakin ketat. Vietnam telah berhasil memosisikan diri sebagai hub manufaktur alternatif yang efisien. Indonesia, dengan skala pasar yang lebih besar, perlu belajar dari cara Vietnam mengelola diversifikasi pasar agar tidak terjebak pada ketergantungan satu atau dua negara mitra dagang utama saja.
Do Dinh Lam Khang, seorang pakar sejarah dan politik, menyebut bahwa kedekatan dengan EFTA akan mendukung ambisi Vietnam untuk beralih ke aktivitas bernilai tambah tinggi. Transformasi ini menjadi kunci agar Vietnam tidak selamanya terjebak dalam industri manufaktur padat karya, tetapi mampu merambah sektor yang membutuhkan keahlian dan inovasi lebih kompleks.
Ke depan, Vietnam diperkirakan akan terus mengejar perjanjian bilateral lainnya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Fokus mereka tidak lagi hanya pada kuantitas ekspor, melainkan kualitas integrasi dengan negara-negara maju yang memiliki standar keberlanjutan tinggi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kawasan ASEAN untuk saling belajar dalam menavigasi dinamika perdagangan global.
Sementara itu, bagi pelaku bisnis di Indonesia, perkembangan di Vietnam memberikan sinyal bahwa pasar Eropa, baik di dalam maupun di luar Uni Eropa, merupakan peluang besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Diversifikasi pasar harus menjadi prioritas nasional guna memitigasi risiko dari kebijakan proteksionisme negara-negara besar yang sering kali berubah secara mendadak.