Wali Kota New York Zohran Mamdani membuka suara soal tekanan berat yang dihadapinya pasca menjabat. Dalam wawancara eksklusif dengan Rolling Stone, ia mengaku dirinya dan istri menjadi sasaran ancaman pembunuhan yang tak henti-hentinya. Ancaman itu bermula jauh sebelum ia terpilih menjadi wali kota, tepat saat ia masih duduk di legislatif negara bagian New York.
Mamdani menegaskan ancaman tersebut tak membuatnya mundur. "Sulit mempersiapkan diri menghadapi ancaman pembunuhan, tapi ketika Anda siap membela semua orang, akan ada konsekuensinya," ujarnya seperti dikutip Middle East Monitor. Sikap tegas itu konsisten dengan jejak kariernya sebagai aktivis dan pejabat publik yang tak pernah ragu mengkritik kebijakan luar negeri AS soal Palestina.
Latar belakang kontroversi ini tak terlepas dari posisi Mamdani yang menentang bantuan militer AS ke Israel. Saat menjabat anggota legislatif, ia sering menyoroti korban sipil Palestina yang jatuh akibat serangan militer Israel. Retoriknya tajam: aksi Israel di Gaza pantas dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan Benjamin Netanyahu harus ditangkap jika menginjakkan kaki di AS.
Kendati demikian, Mamdani baru-baru ini mengakui keterbatasan kewenangannya. Sebagai wali kota, ia hanya berhak menolak kedatangan Netanyahu ke New York, tidak bisa memerintahkan penangkapan. Kewenangan itu ada di tangan pemerintah federal. Pengakuan jujur ini menunjukkan realitas politik di AS di mana isu Palestina tetap sensitif dan membelah.
Fenomena ancaman terhadap pejabat publik yang pro-Palestina bukan hal baru di AS. Sejumlah anggota Kongres seperti Ilhan Omar dan Rashida Tlaib juga pernah melaporkan ancaman serupa. Namun kasus Mamdani unik karena ia menjabat sebagai kepala eksekutif kota terbesar AS — posisi yang memberinya visibilitas nasional dan internasional sekaligus.
Di sisi lain, dukungan untuk Mamdani juga mengalir dari berbagai kalangan. Aktivis hak asasi manusia, organisasi Yahudi pro-damai, hingga sejumlah politisi progresif menyoroti bahaya normalisasi ancaman kekerasan terhadap pejabat yang menyuarakan kritik kebijakan luar negeri. Mereka menilai ini ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan bicara.
Konteks Indonesia relevan di sini. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina di forum internasional. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan komitmen RI mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza dan mendukung keanggotaan Palestina penuh di PBB. Sikap Mamdani sejalan dengan posisi resmi Indonesia, meskipun diarahkan ke audiens domestik AS.
Bagi diaspora Indonesia di New York, kebijakan Mamdani soal Gaza jadi topik hangat. Banyak yang merasa diwakili oleh sosok pemimpin berketurunan Asia-Afrika yang berani suara di tengah tekanan politik masif. Namun ada juga kekhawatiran: apakah ancaman ini akan melumpuhkan kebijakan kota soal hak asasi manusia dan keadilan global?
Analis politik menilai kasus ini mencerminkan polarisasi mendalam dalam politik AS soal Israel-Palestina. Semakin banyak pejabat muda berani menantang narasi mainstream, semakin keras pula reaksi balik dari kelompok pro-Israel keras. Dinamika ini bakal mewarnai pilpres AS 2028, di mana isu Palestina diprediksi jadi salah satu pembelah kunci.
Mamdani sendiri tampak tak gentar. Ia terus mendorong pemerintah federal untuk mematuhi keputusan ICC dan menghentikan bantuan senjata ke Israel. Langkah konkret berikutnya yang dinanti: apakah ia akan mengeluarkan kebijakan kota yang melarang kerja sama dengan entitas yang terlibat pelanggaran HAM di Gaza — mirip langkah sejumlah kota Eropa.
Sementara itu, keamanan pribadi Mamdani diperketat. Polisi New York (NYPD) menegaskan menyelidiki ancaman tersebut serius. Namun bagi pengamat, tantangan terbesar bukan sekadar keamanan fisik, tapi bagaimana memastikan ruang diskusi publik soal Palestina tetap terbuka tanpa rasa takut. Itu ujian nyata bagi demokrasi AS di era polarisasi ekstrem.