Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara tegas mendorong agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tanah Papua memprioritaskan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas pendataan lapangan. Dalam rapat koordinasi virtual bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Ribka menekankan pentingnya pendekatan yang peka terhadap aspek sosial dan budaya setempat untuk memastikan kelancaran proses pengumpulan data di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang kompleks.
Menurut Ribka, kebijakan rekrutmen khusus bagi putra-putri asli Papua merupakan langkah krusial untuk meminimalisir potensi penolakan di tingkat distrik. Dengan melibatkan penduduk lokal sebagai petugas sensus, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat meningkat, sehingga proses pendataan dapat berjalan lebih efektif dan akurat hingga ke pelosok daerah.
Keberhasilan agenda nasional ini disebut sangat bergantung pada sinergi lintas sektoral. Ribka meminta pemerintah daerah, mulai dari tingkat gubernur, bupati, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Tanah Papua, untuk memberikan dukungan penuh dalam memfasilitasi jalannya sensus agar target cakupan data dapat tercapai secara maksimal.
Selain rekrutmen lokal, Wamendagri juga mengusulkan penerapan strategi jemput bola, serupa dengan metode yang diterapkan Ditjen Dukcapil dalam pelayanan kependudukan. Strategi ini dianggap paling relevan untuk menjangkau masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), guna memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam pendataan ekonomi nasional.
Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 diproyeksikan menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang presisi. Hal ini mencakup efektivitas penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berbagai program intervensi kesejahteraan lainnya yang menyasar langsung ke masyarakat Papua.
Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pembaruan data yang akurat sangat penting untuk merefleksikan kondisi riil kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan data yang objektif, pemerintah dapat membuktikan keberhasilan intervensi program pembangunan, sekaligus menepis persepsi publik yang menganggap pemerintah kurang memberikan perhatian pada peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.
Sebagai bentuk komitmen, Kemendagri menyatakan kesiapannya untuk terus memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada BPS. Sinergi antara Ditjen Dukcapil dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan terus diperkuat demi memastikan Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan produk data berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara nasional.