Wu Shicun, pendiri sekaligus presiden pertama National Institute for South China Sea Studies (NISCSS) China dan ketua Huayang Centre for Maritime Cooperation and Ocean Governance, belum lama ini memberikan wawancara eksklusif yang membahas strategi Beijing dalam menanggapi klaim pesaing di Laut Cina Selatan. Wawancara pertama dalam seri tentang sengketa wilayah ini menyoroti mengapa China tidak akan mengesampingkan kemungkinan pembangunan infrastruktur di Scarborough Shoal, sebuah atol strategis yang juga diklaim oleh Filipina dan Taiwan. Pandangan Wu mencerminkan kalangan pemikir kebijakan maritim China yang mulai terbuka mengenai opsi-opsi respons terhadap provokasi Manila.
Kawasan Laut Cina Selatan merupakan salah satu jalur pelayaran paling krusial di dunia, dengan lebih dari sepertiga perdagangan global melintasinya, termasuk pasokan energi dan rantai pasok teknologi tinggi. Sengketa teritorial melibatkan China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan memuncak di sekitar Second Thomas Shoal (Renai Jiao bagi China) dan Scarborough Shoal (Huangyan Dao), di mana klaim tumpang tindih memicu konfrontasi fisik maupun diplomatik.
Dalam wawancara yang dimuat di SCMP Plus tersebut, Wu Shicun menanggapi kampanye transparansi asertif yang digencarkan oleh Manila. Menurutnya, inisiatif tersebut beroperasi dengan logika dan playbook tersendiri. Filipina secara sengaja mendokumentasikan dan mempublikasikan apa yang mereka sebut sebagai taktik zona abu-abu China, seperti pemblokiran dan penggunaan meriam air terhadap kapal mereka. Sejak 2023, Filipina dengan sengaja menerobos perairan sekitar Renai Jiao untuk memprovokasi respons intercept China.
Media yang ikut serta dalam misi tersebut kemudian mengemas adegan konfrontasi menjadi video pendek viral yang disebarkan secara global. Wu menilai klip-klip itu sengaja dibuat untuk membentuk persepsi internasional bahwa China adalah pelaku intimidasi di Laut Cina Selatan dan Filipina adalah korban. Mekanisme ini menjadi inti strategi hubungan masyarakat Manila untuk mendapatkan simpati dunia. Di balik itu, terdapat pertimbangan politik domestik Filipina, yakni upaya mengamankan tambahan anggaran serta dukungan peralatan dari Kongres bagi penjaga pantai mereka.
Ekspansi narasi publik semacam ini memperumit upaya diplomasi sunyi yang biasa dilakukan Beijing. China selama ini lebih mengandalkan patrol penjaga pantai dan protes diplomatik, namun tekanan opini internasional membuat mereka mempertimbangkan langkah konkret di lapangan. Wu Shicun secara tersirat menyatakan bahwa pembangunan di Scarborough Shoal tidak sepenuhnya dikesampingkan sebagai bentuk pengimbang jika provokasi berlanjut. Hal ini sejalan dengan doktrin pertahanan maritim China yang melihat infrastruktur buatan sebagai alat legitimasi kedaulatan.
Scarborough Shoal sendiri memiliki posisi geografis yang sangat strategis, hanya sekitar 230 kilometer dari pulau utama Luzon Filipina. Jika Beijing membangun fasilitas permanen seperti radar, pelabuhan, atau bahkan landasan pacu di sana, maka kemampuan pemantauan dan proyeksi kekuatan mereka akan mengancam kedekatan militer Filipina dengan sekutu utamanya, Amerika Serikat. Pada 2012, terjadi bentrokan angkatan laut yang berakhir dengan kendali efektif China atas shoal tersebut setelah Washington gagal menengahi kesepakatan.
Di era pemerintahan Marcos Jr, Filipina kembali mendekat ke Washington dan meningkatkan latihan militer bersama, sementara China merasa dikepung. Wu Shicun menegaskan bahwa tidak menutup opsi konstruksi bukan berarti Beijing menginginkan eskalasi, melainkan sebagai sinyal pencegahan agar Manila tidak terus menerus melakukan intrusi. Namun, langkah tersebut berisiko memicu konflik terbuka mengingat perjanjian pertahanan mutual AS-Filipina yang bisa menyeret kekuatan besar lainnya.
Dari perspektif ASEAN, tindakan unilateral baik dari Filipina maupun China melemahkan upaya penyusunan Code of Conduct yang telah bertahun-tahun dinegosiasikan. Indonesia, meski tidak memiliki klaim langsung di Scarborough, memiliki kepentingan atas stabilitas perairan sekitar Natuna dan kelancaran rute logistik nasional. Sebagai negara dengan ekonomi digital berkembang, Indonesia sangat bergantung pada rantai pasok perangkat keras dari Asia Timur yang melewati Laut Cina Selatan.
Analis pertahanan mencatat bahwa penggunaan media sosial dan video viral oleh Filipina merupakan bentuk perang informasi baru di mana teknologi komunikasi mengubah dinamika konflik maritim. Di sisi lain, China juga meningkatkan kapasitas sensor satelit dan kecerdasan buatan untuk memantau pergerakan kapal di zona sengketa. Wu Shicun menyimpulkan bahwa respons Beijing akan tetap proporsional namun opsi pembangunan fisik tetap menjadi kartu cadangan yang dapat dimainkan jika situasi memburuk. Masa depan Scarborough Shoal kini bergantung pada kalkulasi politik antara Manila, Beijing, dan Washington serta kemampuan diplomasi regional menahan gejolak.