Data terbaru yang dihimpun oleh Statewatch mengungkapkan bahwa berbagai institusi publik di negara-negara Uni Eropa (UE) tetap menjalin kontrak bernilai miliaran euro dengan perusahaan-perusahaan Israel. Fenomena ini terus berlangsung meskipun Israel menghadapi tuduhan serius terkait kejahatan perang di Jalur Gaza dan pendudukan di Tepi Barat. Temuan ini menyoroti kontradiksi tajam antara kebijakan luar negeri resmi UE dengan praktik bisnis pertahanan yang berjalan di lapangan.
Spanyol, yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa paling vokal dalam mengkritik tindakan Israel, tercatat menandatangani 14 kontrak dengan nilai mencapai 227 juta euro antara Januari 2022 hingga Juli 2025. Sebagian besar dari angka tersebut, yakni sekitar 207 juta euro, berasal dari kesepakatan pengadaan sistem tempur udara antara Kementerian Pertahanan Spanyol dan perusahaan Rafael pada April 2024. Selain itu, kepolisian Spanyol juga dilaporkan melakukan pengadaan rompi anti peluru dari perusahaan Israel, Marom Dolphin.
Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa institusi publik di negara-negara anggota Uni Eropa telah menandatangani 194 kontrak dengan total nilai hampir 2,7 miliar euro. Angka nyata di lapangan kemungkinan jauh lebih tinggi, mengingat dokumentasi publik Uni Eropa sering kali hanya mencatat sebagian kecil dari transaksi yang terjadi, atau bahkan mencantumkan nilai kontrak yang tidak masuk akal rendahnya.
Tren kerja sama ini justru menunjukkan peningkatan pasca dimulainya perang di Gaza. Dalam 21 bulan pertama (Januari 2022 hingga Oktober 2023), tercatat 82 kesepakatan senilai 1,2 miliar euro. Namun, pada 21 bulan berikutnya (Oktober 2023 hingga Juli 2025), jumlah tersebut melonjak menjadi 112 kontrak dengan nilai 1,6 miliar euro. Lonjakan ini mencerminkan sikap bisnis yang tetap berjalan seperti biasa di tengah eskalasi konflik yang mematikan.
Sikap Uni Eropa ini dinilai bertolak belakang dengan proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dugaan pelanggaran Konvensi Genosida di Gaza. Yussef Al Tamimi, akademisi dari Central European University, menyebut pendekatan permisif UE terhadap Israel secara hukum tidak dapat dipertahankan. Menurutnya, ICJ telah memberikan kewajiban yang jelas bagi seluruh negara untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri pendudukan ilegal di wilayah Palestina.
Sebagian besar kontrak yang disepakati selama periode 42 bulan tersebut melibatkan teknologi canggih yang memerlukan keahlian teknis tinggi, termasuk sistem persenjataan dan komponen semikonduktor. Keterlibatan perusahaan seperti Elbit Systems dan Rafael Advanced Defense Systems dalam rantai pasok pertahanan Eropa menunjukkan betapa dalamnya integrasi teknologi pertahanan Israel dengan negara-negara anggota Uni Eropa, yang kini menjadi sorotan tajam komunitas internasional.