Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, secara tegas menolak gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan yang mengusulkan agar kerugian negara tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penolakan ini mencuat setelah Luhut mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kajian DEN yang merujuk pada standar United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Lallo menilai usulan tersebut sangat tidak relevan dengan lanskap hukum dan politik di Indonesia saat ini. Menurut politikus Partai NasDem itu, semangat pemberantasan korupsi yang tengah digencarkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo justru membutuhkan penegakan hukum yang kuat, bukan justru melonggarkan definisi korupsi yang sudah mapan.
Perdebatan ini berakar pada perbedaan interpretasi terhadap konvensi internasional. Luhut berpendapat bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang memasukkan unsur kerugian keuangan negara ke dalam pasal korupsi, yang menurutnya justru memberatkan sektor bisnis dan operasional BUMN di bawah naungan BPI Danantara. Ia berargumen bahwa setiap risiko bisnis seharusnya tidak serta-merta dianggap sebagai tindak pidana.
Namun, Lallo memiliki pandangan berbeda. Ia menegaskan bahwa UNCAC belum sepenuhnya dinormakan ke dalam sistem hukum konstitusional Indonesia. Di Indonesia, korupsi telah didefinisikan secara komprehensif melalui tiga unsur utama, yakni perbuatan melawan hukum, tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta adanya unsur kerugian keuangan negara.
Kekhawatiran utama Lallo adalah jika usulan tersebut diterapkan, upaya pemberantasan korupsi yang selama ini berjalan akan mengalami kemunduran. Ia menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menyentuh kasus-kasus kejahatan lingkungan dan sumber daya alam yang sebelumnya sulit tersentuh hukum. Penghapusan unsur kerugian negara dianggap akan merusak sistem hukum yang telah dibangun.
Lebih lanjut, Lallo khawatir bahwa perubahan paradigma ini justru akan memicu kekacauan regulasi. Mengingat banyak undang-undang yang saat ini mengacu pada definisi korupsi lama, upaya mengubahnya secara mendadak akan menabrak banyak aturan hukum yang telah berlaku. Hal ini dinilai berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam menjaga aset negara dari praktik penyelewengan.
Dari perspektif hukum, perdebatan ini mencerminkan tarik-menarik antara kepentingan efisiensi ekonomi dengan kebutuhan penegakan hukum yang akuntabel. Di satu sisi, pelaku bisnis memang membutuhkan kepastian hukum agar tidak terjerat pidana akibat risiko bisnis yang wajar. Namun, di sisi lain, kerugian negara sering kali menjadi instrumen utama untuk mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi.
Jika usulan ini benar-benar diwujudkan, maka akan terjadi perubahan fundamental dalam cara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menangani kasus korupsi. Selama ini, kerugian negara menjadi parameter utama dalam menentukan besaran hukuman dan kewajiban pengembalian aset (asset recovery). Hilangnya unsur ini akan mengubah total strategi pemberantasan korupsi di masa depan.
Luhut sendiri bersikeras bahwa penyesuaian ini diperlukan untuk menyelaraskan standar penanganan korupsi dengan norma internasional. Ia melihat bahwa hambatan dalam operasional BUMN sering kali berasal dari rasa takut para direksi atau pengelola bisnis untuk mengambil keputusan karena bayang-bayang pasal kerugian negara.
Meski demikian, penolakan dari parlemen menjadi sinyal kuat bahwa perubahan hukum yang menyentuh akar pemberantasan korupsi tidak akan berjalan mulus. DPR memegang peranan krusial sebagai legislator yang harus menyetujui setiap perubahan undang-undang. Tanpa dukungan politik dari Senayan, gagasan DEN kemungkinan besar akan menemui jalan buntu.
Ke depan, polemik ini diprediksi akan terus berlanjut di ruang publik. Masyarakat sipil diperkirakan akan ikut bersuara terkait urgensi perlindungan keuangan negara. Fokus pemerintahan Prabowo ke depan akan diuji, apakah akan lebih memprioritaskan kemudahan bisnis atau tetap mempertahankan prinsip ketat dalam pemberantasan korupsi sebagai pilar kepercayaan publik.
Langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyikapi resistensi di DPR. Apakah akan ada revisi UU Tipikor dalam waktu dekat, atau justru pemerintah akan mencari jalan tengah melalui regulasi turunan yang lebih teknis? Hanya waktu yang akan menjawab apakah Indonesia akan tetap mempertahankan definisi korupsi yang ketat atau bergeser ke standar internasional yang lebih longgar bagi sektor bisnis.