Jakarta – Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) secara resmi menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana implementasi aturan penyeragaman kemasan produk tembakau. Kebijakan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mengatur tentang pencantuman peringatan kesehatan serta informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik.
Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, mengungkapkan bahwa aturan tersebut berpotensi memberikan tekanan ekonomi yang signifikan bagi sektor perdagangan kecil. Menurut catatannya, terdapat sekitar 3,9 juta pedagang kecil, pemilik warung kelontong, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan keberlangsungan usahanya pada penjualan produk tersebut.
Dalam keterangannya di Jakarta, Ali Mahsun mendesak Kementerian Kesehatan agar lebih akomodatif terhadap aspirasi para pedagang. Ia menekankan pentingnya regulasi yang disusun dengan pendekatan yang arif, bijaksana, serta proporsional agar tidak mematikan mata pencaharian masyarakat yang berada di lapisan ekonomi bawah.
Lebih lanjut, APKLI menyoroti bahwa kebijakan penyeragaman kemasan sering kali membawa dampak turunan yang tidak diinginkan, termasuk potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal di pasar tradisional. Hal ini dikhawatirkan akan semakin memperburuk situasi ekonomi para pedagang kecil yang sudah berjuang dengan margin keuntungan yang tipis dalam kegiatan operasional harian mereka.
Senada dengan APKLI, Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor) melalui perwakilannya, Abdul Hakim, turut memberikan pandangan kritis. Ia menegaskan bahwa setiap perumusan kebijakan publik, termasuk yang berkaitan dengan industri tembakau, harus mempertimbangkan kedaulatan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di ekosistem hilir seperti pedagang.
Dengan adanya berbagai keberatan dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah dapat melakukan kajian mendalam sebelum memberlakukan aturan tersebut secara menyeluruh. Keseimbangan antara tujuan kesehatan masyarakat dan perlindungan ekonomi rakyat kecil menjadi poin krusial yang harus dicapai agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam jangka panjang.