Amerika Serikat kini menekan negara-negara mitra untuk mengambil sikap tegas dalam persaingan teknologi kecerdasan buatan (AI) melawan China. Washington secara eksplisit memberi sinyal bahwa negara yang bergabung dengan kerangka kerja AI bentukan Beijing berisiko kehilangan akses dari koalisi yang dipimpin Amerika Serikat.
Langkah ini terungkap melalui draf surat internal Departemen Luar Negeri AS yang ditujukan kepada 35 negara penandatangan 'AI Opportunity Statement'. Surat tersebut menegaskan bahwa keanggotaan dalam inisiatif AS, seperti Pax Silica, tidak dapat berjalan beriringan dengan keterlibatan dalam koalisi tandingan yang memiliki visi bertentangan dengan kepentingan Washington.
Pax Silica sendiri merupakan inisiatif strategis yang diluncurkan AS tahun lalu untuk mengamankan rantai pasok teknologi krusial, mulai dari model AI mutakhir, semikonduktor, hingga akses terhadap mineral kritis. Hingga kini, sekitar dua lusin negara telah bergabung, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Australia.
Ketegangan memuncak setelah Kazakhstan, salah satu negara mitra AS, kedapatan bergabung dengan inisiatif AI bentukan China. Washington menilai posisi Kazakhstan yang mencoba bermain di dua kaki sebagai tindakan yang tidak kredibel. Bagi AS, menjadi bagian dari ekosistem teknologi mereka adalah komitmen eksklusif yang menuntut loyalitas penuh dalam standar keamanan dan kontrol ekspor.
Di sisi lain, China terus memperkuat pengaruhnya melalui World Artificial Intelligence Cooperation Organization yang diinisiasi Presiden Xi Jinping pada Juli lalu. Beijing menawarkan model AI open-weight sebagai alternatif bagi negara-negara yang ingin mengembangkan teknologi tanpa harus terikat pada aturan ketat dan kontrol ketat dari raksasa teknologi AS seperti OpenAI atau Anthropic.
Persaingan ini bukan hanya soal perangkat lunak, melainkan juga penguasaan mineral kritis yang menjadi nyawa bagi industri semikonduktor. AS sangat berkepentingan membatasi akses China terhadap sumber daya tersebut. Dengan menuntut negara mitra memilih kubu, Washington berharap dapat memutus rantai pasok yang menopang ambisi teknologi Beijing.
Bagi Indonesia, fenomena ini menghadirkan tantangan diplomasi teknologi yang kompleks. Sebagai negara dengan ekonomi digital yang sedang berkembang pesat, Indonesia secara strategis menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kemitraan teknologi dengan perusahaan asal China dan AS. Kebijakan 'memilih kubu' ini berpotensi membatasi ruang gerak Indonesia dalam mengadopsi teknologi yang paling efisien bagi kebutuhan nasional.
Indonesia saat ini tengah gencar melakukan transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur data dan AI. Jika tekanan dari AS ini meluas hingga ke negara-negara berkembang, Indonesia mungkin akan menghadapi dilema serupa dengan Kazakhstan, yakni memilih antara akses teknologi AS atau keberlanjutan investasi dari ekosistem digital China.
Ketergantungan pada salah satu blok teknologi dapat berdampak pada interoperabilitas sistem di masa depan. Pengguna teknologi di Indonesia, baik di sektor perbankan, kesehatan, maupun e-commerce, tentu membutuhkan ekosistem yang terbuka dan fleksibel. Polarisasi teknologi yang dipaksakan oleh dua negara adidaya ini berisiko menciptakan 'tembok' digital yang menghambat inovasi lintas negara.
Seorang pejabat AS menegaskan bahwa sulit bagi sebuah negara untuk diposisikan sebagai mitra tepercaya jika di saat yang sama mendukung inisiatif yang dirancang untuk menantang visi teknologi Amerika. Kalimat dalam draf surat tersebut cukup lugas: dengan menjadi bagian dari semuanya, berarti sebuah negara tidak menjadi bagian dari apa pun.
Ke depan, kita mungkin akan melihat pergeseran peta kerja sama global di mana standar teknologi akan terbelah menjadi dua kutub besar. Negara-negara dengan cadangan mineral kritis atau keunggulan komparatif lainnya akan menjadi medan tempur utama bagi AS dan China dalam memperebutkan pengaruh.
Langkah selanjutnya dari Washington kemungkinan besar adalah memperketat kontrol ekspor dan memantau secara ketat setiap negara yang menjalin kerja sama teknis dengan Beijing. Bagi Indonesia, penting untuk menjaga kedaulatan teknologi dengan memperkuat kapasitas riset lokal agar tidak sepenuhnya bergantung pada satu blok, sehingga tetap memiliki posisi tawar di tengah perang dingin teknologi ini.