Kementerian Keuangan AS mengumbarkebijakan sanksi baru yang lebih ketat terhadap Iran dan mitra dagangnya, termasuk China. Langkah ini diumbarSetelah Sekretaris Departemen Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan pada Senin bahwa pemerintahannya akan mengisolir setiap negara yang bekerja sama secara keuangan dengan Teheran.
Dalam pernyataan resminya, Lin Jian selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan penolakan tegas terhadap sanksi sekutu yang diterapkan secara sepihak oleh Washington. Menurutnya, kerja sama antara kedua belah pihak telah selalu dilakukan sesuai dengan kerangka hukum internasional dan tidak boleh diganggu gugat.
Sanksi baru ini menjadi bagian dari strategi terbesar yang pernah diluncurkan AS dalam upaya memaksa Iran untuk menghentikan program nuklernya. Bessent menyebutnya sebagai 'serangan keuangan terbesar yang pernah dilakukan AS terhadap sebuah negara'. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada bank atau perusahaan yang bisa lolos dari sanksi ini.
China merupakan pembeli terbesar minyak mentah Iran, meskipun volume perdagangan telah menurun sejak blokade AS terhadap Selat Hormuz. Namun, dengan kemampuan negara untuk memproses sebagian besar bahan tambahan langka dunia, termasuk logam tanah jarang, China memiliki kartu truf kuat dalam perundingan ini.
Presiden AS Donald Trump dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping bulan depan. Pertemuan ini diharapkan menjadi ajang diplomasi penting mengingat ketegangan yang sedang terjadi. Washington pasti akan berhati-hati agar tidak memicu kembalian dagang dari Beijing.
Beijing sebelumnya sudah memperketat kontrol ekspor terhadap logam tanah jarang sebagai bagian dari negosiasi dagang sebelumnya dengan AS. Langkah ini menunjukkan siapa yang lebih sensitif terhadap ketergantungan global terhadap sumber daya alamnya.
Di sisi lain, Mentereng Ekonomi Iran Ali Madanizadeh menyatakan bahwa pemerintahnya sudah siap menghadapi sanksi yang lebih ketat. Ia menjelaskan bahwa Tehran telah menyusun rencana dua tahun untuk mengelola dampak sanksi dan bah bahwa mereka sudah lama menunggu keputusan ini.
Menurutnya, Iran memiliki alat sendiri untuk melawan sanksi dan tahu cara bermain di dalam permainan ini. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan kuat dari pihak Iran akan kemampuan bertahan menghadapi tekanan eksternal.
Peran China dalam perdagangan minyak mentah Iran menjadi sangat strategis mengingat posisi geopolitik keduanya. Sementara AS berupaya untuk memisahkan hubungan ini, China justru semakin kukuh dalam menegaskan komitmennya terhadap kemitraan jangka panjang.
Sanksi ini juga bisa memengaruhi pasokan energi global. Dengan mengurangi akses Iran ke pasar internasional, AS berusaha untuk mengendalikan aliran minyak mentah yang masuk ke pasar global, terutama ke Tiongkok yang sedang memulihkan pertumbuhan ekonomi pascakuota.
Bagi Indonesia, isu ini relevan mengingat dampaknya terhadap harga komoditas energi dan kepastian pasok. Jika sanksi AS menyebar luas, tekanan inflasi bisa meningkatkan biaya energi impor, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada bahan bakar impor seperti minyak dan gas alam.
Indonesia sendiri belum secara langsung terlibat dalam perdagangan minyak mentah dengan Iran, namun dampak sanksi ini tetap bisa terasa melalui fluktuasi harga energi global. Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam perlu memantau perkembangan ini secara ketat untuk menjaga stabilitas sektor energi nasional.
Sementara itu, China menggunakan posisinya sebagai pemersatu rantai pasok global untuk meraup keuntungan strategis. Dengan kontrol atas logam tanah jarang, China bisa memberi tekanan pada AS terutama dalam industri teknologi tinggi seperti pengilangan baterai dan komponen elektronik.
Proyeksi ke depan, sanksi ini bisa memicu siklus retaliation antara AS dan China. China mungkin akan menambah ketentuan eksim yang melindungi perusahaannya dari dampak sanksi asing, sementara AS bisa memperluas daftar entitas yang dikecualikan dari perdagangan dengan Tiongkok.
Dalam jangka panjang, dinamika ini akan membentuk ulang topologi perdagangan energi global. Negara-negara yang bersikap netral atau tidak terikat oleh sanksi AS bisa mendapatkan peluang baru untuk memperkuat posisinya sebagai pelabuhan alternatif bagi transaksi energi internasional.