Para ahli strategi dan pemerintahan mengisyaratkan bahwa konsep kemenangan dalam konflik bersenjata tidak lagi dapat dilihat semata-mata dari sudut pandang kekuatan militer. Klaim mutual antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemerintah Iran tentang siapa yang ‘menang’ dalam perang tak bertuan ini memicu pertanyaan mendalam mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemenangan dalam perang modern.
Menlu Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Teheran telah memenangkan perang sekaligus diplomasi, menanggapi seruan Trump agar Iran menyerah untuk mengakhiri konflik. Namun, pernyataan serupa juga muncul dari kububukan AS, menciptakan narasi paralel yang saling bertolak belakangan.
Menurut situs analisis militer militairespectator.nl, konsep kemenangan dalam perang kini mengalami krisis definisi. Banyak faktor menghambat pemahaman jernih tentang apa yang dimaksud dengan kemenangan, mulai dari ketidakjelasan definisi status akhir yang diinginkan hingga kesulitan mengukur pencapaian tujuan strategis.
Perang bukan lagi sekadar pertarungan fisik, melainkan fenomenon sosial yang kompleks dan ambigu. Dampaknya tidak selalu merata, dan kemenangan yang dicapai seringkali tidak memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.
Mayor Jenderal (Purn.) ML Cavanaugh dari Akademi Militer AS menyatakan bahwa konsep kemenangan militer telah usang. Ia menganalogikan konflik di Timur Tengah dengan pernyataan seorang pemimpin Hizbullah yang berkata konflik bisa berlangsung selamanya, sementara rekan analisnya menambahkan bahwa selama AS hadir di sana, tidak akan ada pihak yang benar-benar menang.
Anthony Cordesman dari Center for Strategic and International Studies setuju, menilai bahwa dari empat perang utama di Timur Tengah, AS tidak memiliki prospek kemenangan strategis nyata di mana pun.
Andrew Bacevich, cendekiawan Modern War Institute, menyampaikan dengan tegas bahwa jika kemenangan berarti mencapai tujuan politik yang dinyatakan, maka pasukan AS tidak akan pernah benar-benya menang.
Sejarah memberi banyak contoh ironi: pihak yang menaklukkan medan perang justru kalah dalam perang panjang, atau yang awalnya kalah malah berakhir sebagai pemenang. Perang Irak dan Afghanistan menjadi saksi hidup bahwa kekuatan militer semata tidak cukup untuk mencapai kemenangan strategis.
Karakter perang sejak akhir Perang Dingin telah berubah drastis. Teknologi baru dan munculnya aktor non-negara yang kuat, sering didorong oleh dinamika identitas politik, membuat konflik semakin tidak terduga dan sulit diprediksi.
Dari perspektif Indonesia, pergeseran konsep kemenangan perang ini penting untuk dipelajari. Sebagai negara yang menjaga netralitas namun aktif dalam diplomasi global, Indonesia perlu memahami bahwa kekuatan militer saja tidak menjamin solusi konflik. Kebijakan luar negeri yang berbasis pada diplomasi dan kemitraan multilateral menjadi kunci dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Analis keamanan nasional menekankan bahwa konsep kemenangan dalam perang modern harus mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Tanpa integrasi dari ketiga aspek tersebut, definisi kemenangan akan tetap parsial dan tidak berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan militer secara simetris, namun tanpa kehilangan fokus pada pembangunan manusia dan stabilitas sosial sebagai landasan utama keamanan nasional.
Menurut pakar strategi, konsep kemenangan perang yang berkelanjutan harus mencerminkan kemampuan membangun kondisi yang stabil pasca-konflik, bukan sekadar menghancurin lawan. Ini menuntut pendekatan holistik yang melibatkan seluruh dimensi kehidupan nasional.
Keterlibatan aktor non-negara seperti kelompok milisi, organisasi teroris, dan korporasi swasta juga mengubah lanskap perang. Mereka tidak hanya menjadi pihak ketiga, tetapi kadang menjadi faktor penentu hasil akhir konflik.
Sehingga, definisi kemenangan perang tidak bisa lagi disederhanakan. Ia harus mencerminkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan strategisnya secara menyeluruh, termasuk mencegah konflik sekaligus memulihkan kehidupan pasca-konflik.