Internasional

AS Terapkan Kembali Blokade Laut di Selat Hormuz, Incar Kargo Iran

Ringkasan

  • Militer AS mulai kembali memblokir kapal yang berlayar ke dan dari pelabuhan Iran di Selat Hormuz pada Selasa pukul 16.00 ET (Rabu 03.00 WIB), mengerahkan lebih dari 20 kapal perang dan ratusan pesawat di Timur Tengah, seiring peningkatan tekanan terhadap Tehran.

Militer Amerika Serikat (AS) mulai kembali memberlakukan blokade laut di Selat Hormuz pada Selasa pukul 16.00 waktu Bagian Timur (Rabu 03.00 WIB). Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial X, Komando Pusat (CENTCOM) AS menyebut bahwa "Pasukan AS kembali memberlakukan blokade laut terhadap kapal-kapal yang transit menuju dan dari pelabuhan serta wilayah pesisir Iran pada hari ini pukul 16.00 Eastern Time (Rabu, pukul 03.00 WIB)." Saat ini, lebih dari 20 kapal perang Angkatan Laut AS dan ratusan pesawat militer beroperasi di seluruh wilayah Timur Tengah. Pasukan Amerika tetap waspada, mematikan, dan siap siaga.

Langkah ini diambil setelah AS melancarkan gelombang serangan tambahan terhadap target-target Iran, satu jam sebelum blokade di selat tersebut kembali diberlakukan. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka bagi seluruh lalu lintas kapal kecuali bagi Iran, namun blokade laut akan terus dilanjutkan. "Oleh karena itu, kami akan memberlakukan Blokade PENUH, namun hanya terhadap Kapal-Kapal yang berlayar menuju dan dari pelabuhan Iran, atau membawa kargo Iran," tulis Trump dalam unggahan di Truth Social.

Blokade ini merupakan bagian dari tekanan ekonomi dan militer yang meningkat terhadap Tehran sejak serangan udara terhadap fasilitas nuklir dan rudal strategis Iran beberapa bulan lalu. Washington menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir secara diam-diam dan mendukung serangan terhadap kepentingan AS di wilayah tersebut. Sebagai respons, AS mengerahkan kapal induk, kapal perang rudak berpemandu, serta pesawat pengintai dan serang jarak jauh ke Teluk Oman.

Bagi Indonesia, perkembangan ini membawa dampak tidak langsung. Jakarta mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya melalui jalur laut yang melewati perairan dekat Selat Hormuz, meskipun sebagian besar barang dagangan Indonesia mengalir melalui Singapura dan Selat Malaka. Ketika blokade diberlakukan, premi asuransi kapal cenderung melonjak, dan perusahaan pelayaran Indonesia mungkin menghadapi penundaan atau biaya tambahan. Selain itu, fluktuasi harga minyak dunia akibat gangguan di jalur strategis ini dapat memberatkan anggaran subsidi energi yang sudah berat bagi APBN.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam operasi blokade. AS menggunakan kapal perang kelas Arleigh Burke yang dilengkapi sistem senjata Aegis, pesawat tempur F-35, dan drone MQ-9 Reaper untuk pengawasan dan penargetan. Sensor canggih dan komunikasi satelit memungkinkan pasukan AS memantau pergerakan kapal Iran secara real-time, meskipun Tehran mengklaim memiliki kemampuan anti-akses/area denial (A2/AD) yang dapat mengganggu operasi tersebut.

Kutipan resmi dari CENTCOM menegaskan kesiapan pasukan: "Saat ini, terdapat lebih dari 20 kapal perang Angkatan Laut AS dan ratusan pesawat militer yang beroperasi di seluruh Timur Tengah. Pasukan Amerika tetap waspada, mematikan, dan siap siaga." Sementara itu, Trump dalam Truth Social menekankan bahwa blokade ini bersifat selektif: "Kami akan memberlakukan Blokade PENUH, namun hanya terhadap Kapal-Kapal yang berlayar menuju dan dari pelabuhan Iran, atau membawa kargo Iran."

Ke depan, eskalasi ini dapat memicu reaksi berantai diplomatik. Iran mungkin akan membalas dengan menutup selat tersebut secara penuh, yang akan memicu krisis energi global. Negara-negara seperti Indonesia akan dipaksa untuk mendiversifikasi sumber impor minyak dan mempertimbangkan pembangunan kilang dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada jalur rentan. Di sisi teknologi, perkembangan sistem otonom dan sensor cerdas kemungkinan akan semakin mendominasi operasi pengawasan maritim di masa mendatang.

Mengapa Ini Penting

Blokade di Selat Hormuz berpotensi mengganggu aliran energi global, yang dapat memicu kenaikan harga minyak dan membebani anggaran subsidi energi Indonesia. Jakarta harus memantau dinamika ini karena sebagian impor minyaknya bergantung pada jalur maritim yang rentan terhadap gangguan geopolitik. Selain itu, operasi militer canggih AS yang menggunakan sistem senjata Aegis dan drone otonom menunjukkan pergeseran teknologi dalam pengawasan maritim yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan pertahanan laut Indonesia di masa depan.

Sumber Asli
Antara News Terkini
Tanggal
15 Juli 2026
Waktu Baca
4 menit