Laporan Auditor Jenderal (AGO) Singapura mengungkap serangkaian pelanggaran di sejumlah kementerian, mulai dari penarikan biaya tenaga kerja asing yang berlebihan oleh MOM hingga email persetujuan palsu di MOE, kecurangan tender di MINDEF, serta kekurangan biaya aplikasi dan pelanggaran pengadaan IT di URA. Temuan ini memperlihatkan celah dalam sistem pengadaan dan pengawasan internal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
MOM menarik biaya lebih tinggi dari yang diizinkan bagi pekerja asing di sektor galangan kapal sejak Januari 2026. Kelebihan penarikan ini mencapai sekitar S$4,82 juta dalam dua bulan. Ketidakcocokan terjadi karena tarif baru diterapkan sebelum peraturan pelaksananya diperbarui. Kementerian subsequently memperbarui tarif dalam peraturan pelaksananya, yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026, dan berjanji untuk mengembalikan uang kepada perusahaan yang terkena dampak melalui offset.
MOE melaporkan kasus kemungkinan pemalsuan email persetujuan terkait pengangkatan pejabat baru ke polisi. Auditor memeriksa 22 kasus pengangkatan antara April dan Desember tahun lalu untuk memastikan persetujuan yang tepat telah diperoleh. Setelah diminta memberikan dokumen pendukung, MOE menemukan email persetujuan yang mungkin dipalsukan. Kementerian menyatakan bahwa proses pengangkatan sangat bergantung pada prosedur manual karena volume rekrutmen yang tinggi, sehingga menciptakan kerentanan terhadap intervensi manusia yang tidak sah. Seorang pejabat yang bertanggung jawab telah dipecat dan MOE sedang menerapkan pemeriksaan independen serta mengotomatisasi proses pengangkatan untuk mengurangi pekerjaan manual.
MINDEF menghadapi kecurigaan ketidakberesan dalam kutipan harga yang digunakan untuk menentukan biaya pekerjaan. Auditor memeriksa 68 paket dokumen pengadaan senilai total S$10,57 juta, di mana 20 paket (senilai S$4,41 juta) mengandung kutipan harga yang bermasalah. Kementerian telah mengajukan laporan polisi dan berjanji untuk memperkuat prosesnya, termasuk penilaian kewajaran harga tambahan untuk barang bernilai tinggi dan penggunaan berulang. MINDEF juga merevisi proses pengadaannya, melatih staf berdasarkan temuan audit, dan memperluas kolam vendor untuk meningkatkan perbandingan harga.
URA ditemukan telah menarik biaya aplikasi yang kurang sekitar S$1,76 juta untuk izin perencanaan dan konservasi antara April 2022 dan Maret 2025. Kekurangan ini terjadi karena URA hanya menarik biaya tertinggi yang berlaku untuk aplikasi yang melibatkan beberapa masalah pengembangan di lokasi yang sama, bukan untuk setiap komponen. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip pemulihan biaya dan telah diterapkan selama bertahun-tahun. Kementerian Pembangunan Nasional telah memperbarui aturan yang relevan untuk menyelaraskan prinsip pemulihan biaya URA.
Selain itu, auditor menemukan kecurigaan ketidakberesan dalam pengadaan IT senilai sekitar S$600.000 yang diberikan oleh URA antara tahun 2023 dan 2025. Kasus ini menunjukkan indikasi bahwa vendor yang menang mungkin memiliki koneksi dengan personel tertentu dan penawaran mereka mungkin tidak asli, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang persaingan yang adil. URA telah melaporkan kasus ini ke lembaga penegak hukum dan mengambil langkah-langkah untuk memperketat pemeriksaan dan pengawasan.
Secara keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan internal di berbagai kementerian. Kepercayaan publik dapat terkikis jika proses pengadaan tidak transparan dan akuntabel. Negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, juga perlu waspada terhadap praktik serupa yang dapat merugikan keuangan negara dan merugikan persaingan adil.
Di Indonesia, audit BPK pada tahun 2023 mengungkap kasus-kasus serupa, seperti pembayaran berlebih untuk pengadaan barang dan jasa serta tender yang dimonopoli oleh beberapa perusahaan. Meskipun demikian, sistem pengadaan Indonesia telah menerapkan e-procurement secara lebih luas, yang mengurangi ruang untuk intervensi manual. Kedua negara dapat saling belajar: Singapura perlu mempercepat otomatisasi, sementara Indonesia harus terus memperkuat pengawasan pasca-tender.
"Kami menganggap masalah ini sangat serius dan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki proses kami," kata juru bicara MOE. Demikian pula, juru bicara MINDEF menyatakan bahwa kementerian mengikuti proses pengadaan pemerintah secara keseluruhan dan telah memperkuat pemeriksaan kewajaran harga. URA menekankan bahwa mereka telah melaporkan kasus kecurangan ke penegak hukum dan sedang memperketat kontrol internal.
Sebagai respons, MOM telah memperketat prosesnya dengan memastikan perubahan hukum berlaku sebelum implementasi sistem. MOE memperkenalkan pemeriksaan independen dan merencanakan otomatisasi proses pengangkatan sebelum akhir 2027. MINDEF memperluas kolam vendor dan melatih staf tentang evaluasi kutipan harga yang benar. URA memperbarui aturan biaya aplikasinya dan meningkatkan pengawasan pengadaan IT.
Ke depannya, tren menuju otomatisasi dan pemeriksaan independen diharapkan dapat mengurangi risiko kecurangan di Singapura. Negara-negara Asia Tenggara lainnya dapat memanfaatkan laporan audit ini sebagai peta jalan untuk memperkuat kerangka tata kelola mereka, terutama dalam pengadaan pemerintah dan manajemen sumber daya manusia. Dengan berbagi praktik terbaik, kawasan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga membangun kepercayaan publik yang lebih kuat.
Laporan ini menjadi peringatan bagi semua lembaga pemerintah bahwa pengawasan yang ketat dan teknologi yang mutakhir merupakan keharusan, bukan pilihan, dalam menjaga integritas keuangan negara.