Memasuki hari ke-12 pascabencana, tim penyelamat di Nepal dan China masih berjibaku menembus medan ekstrem untuk mencari ribuan korban yang hilang akibat banjir bandang dahsyat di sepanjang perbatasan kedua negara. Bencana yang dipicu oleh keruntuhan gletser bulan lalu ini telah menelan sedikitnya 1.384 jiwa dan menyisakan lebih dari 5.500 orang dalam status hilang, termasuk sekitar 800 warga negara asing.
Data dari badan penanggulangan bencana nasional Nepal menunjukkan, sebanyak 1.341 jenazah telah ditemukan, sementara upaya pencarian terhadap sekitar 4.996 orang lainnya masih terus dilakukan. Di sisi lain, wilayah Tibet melaporkan 43 korban jiwa dengan 519 orang masih belum ditemukan. Harapan sempat muncul ketika empat orang ditemukan selamat di dalam terowongan fasilitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA), namun tantangan geografis dan cuaca buruk terus menghambat operasional tim SAR.
Menteri Energi Nepal, Biraj Bhakta Shrestha, mengungkapkan bahwa tim penyelamat menghadapi kendala serius berupa akses yang terputus, cuaca ekstrem, dan struktur geografi yang sulit dijangkau. Upaya pencarian di terowongan PLTA yang terendam lumpur menjadi prioritas, meski pemerintah awalnya sempat memprediksi sekitar 100 orang mungkin bertahan hidup di sana. Di sisi China, evakuasi dilakukan di tengah gundukan lumpur tebal dan risiko tanah longsor susulan yang masih mengancam di kawasan ngarai sempit.
Keruntuhan gletser yang menjadi pemicu utama banjir ini kini memicu perdebatan global mengenai keadilan iklim. Pemerintah Nepal secara resmi telah mengajukan klaim kompensasi iklim kepada mitra internasional melalui mekanisme dana 'Loss and Damage' yang didukung PBB. Langkah ini diambil karena besarnya biaya pemulihan yang melampaui kemampuan fiskal negara berkembang tersebut. Menteri Luar Negeri Nepal, Shisir Khanal, menegaskan bahwa negara-negara maju yang menjadi penyumbang emisi karbon terbesar memiliki tanggung jawab historis untuk membantu negara-negara rentan seperti Nepal.
Secara saintifik, para ahli mencatat bahwa frekuensi banjir gletser telah meningkat hampir lima kali lipat sejak tahun 1950 seiring dengan kenaikan suhu global. Fenomena ini bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan dampak nyata dari perubahan iklim yang memaksa negara-negara berkembang mengalihkan anggaran kesehatan dan pendidikan untuk biaya mitigasi bencana. Manjeet Dhakal, penasihat utama Kelompok Negara Berkurang Maju PBB, menegaskan bahwa komunitas global harus memikul tanggung jawab atas bencana yang tidak disebabkan oleh aktivitas negara-negara kecil tersebut.
Bagi Indonesia, peristiwa ini memberikan refleksi penting mengenai kerentanan wilayah pegunungan dan pesisir terhadap dampak perubahan iklim. Meskipun Indonesia tidak memiliki gletser, ancaman banjir bandang akibat curah hujan ekstrem dan degradasi lingkungan di lereng pegunungan merupakan risiko nyata. Pengalaman Nepal dalam mengajukan klaim kompensasi iklim bisa menjadi preseden bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi pendanaan iklim global, terutama dalam melindungi infrastruktur kritis seperti bendungan dan PLTA dari ancaman bencana hidrometeorologi.
Kondisi di lapangan saat ini sangat memilukan. Di sebuah biara Buddha di Kathmandu yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan, para penyintas mulai menghadapi trauma mendalam. Relawan yang bertugas membantu anak-anak korban bencana mencatat bahwa banyak dari mereka masih dalam fase penekanan emosi atau 'suppressed emotions'. Meski secara kasat mata terlihat tenang, para psikolog memperingatkan bahwa trauma ini akan muncul ke permukaan seiring berjalannya waktu, serupa dengan bagaimana banjir merusak bentang alam Himalaya.
Secara teknis, penggunaan teknologi ground-penetrating radar dan ekskavator berat menjadi tumpuan harapan di area seperti Gyirong, yang dulunya merupakan pelabuhan darat utama antara China dan Nepal. Kini, area tersebut rata dengan tanah, menyisakan puing-puing bangunan lima lantai yang harus dibongkar secara manual. Pembukaan akses jalan pada Rabu lalu menjadi titik balik krusial untuk mendatangkan alat berat yang lebih memadai ke lokasi pencarian.
PBB sendiri telah mengajukan permohonan dana bantuan sebesar 50 juta dolar AS untuk mendukung lebih dari 84.000 orang yang terdampak. Namun, tantangan pendanaan tetap nyata. Dana 'Loss and Damage' yang dibentuk pada 2022 baru menerima sekitar 631 juta dolar AS dari janji 822 juta dolar AS, dan belum ada dana yang benar-benar tersalurkan untuk bencana berskala besar seperti ini. Kasus Nepal akan menjadi ujian krusial apakah mekanisme internasional ini mampu berfungsi efektif atau hanya sekadar simbolis.
Ke depan, mitigasi bencana harus melibatkan integrasi teknologi peringatan dini yang lebih canggih dan kolaborasi lintas batas yang lebih erat. Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam diplomasi perubahan iklim, dapat mengambil pelajaran dari situasi di Himalaya ini untuk mempercepat transisi energi yang tahan bencana. Fokus pada ketahanan infrastruktur menjadi mutlak, mengingat biaya pemulihan pascabencana jauh lebih besar daripada investasi dalam sistem peringatan dini dan perencanaan tata ruang yang berbasis pada mitigasi risiko iklim.