BPKN mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp2,42 miliar untuk tahun 2026 guna memperkuat perlindungan konsumen di tengah pesatnya perdagangan digital dan meningkatnya keluhan masyarakat. Usulan ini bertujuan melengkapi program prioritas hingga akhir 2026.
Pada tahun 2025, BPKN menerima pagu anggaran Rp6,73 miliar dan telah merealisasikan sekitar 99,5 persen dari jumlah tersebut. Realisasi ini tercermin dalam tiga kajian utama BPKN yang telah menangani 851 pengaduan, mendidik 4.000 warga tentang perlindungan konsumen, serta memperkuat pembinaan LPKSM dan BPSK di seluruh Indonesia.
Prestasi tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini mampu merespons kebutuhan perlindungan konsumen secara efektif. Namun, dinamika perdagangan yang terus berubah, terutama dengan munculnya platform e‑commerce, menciptakan tantangan baru yang memerlukan respons kebijakan yang cepat.
Pertumbuhan perdagangan digital membuat kompleksitas pengaduan masyarakat semakin tinggi. Fenomena ini juga memunculkan berbagai isu perlindungan konsumen yang memerlukan penanganan segera dari regulator.
Berdasarkan hasil review Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, usulan ABT 2026 sebesar Rp2,42 miliar akan dialokasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Dana tersebut akan digunakan untuk penyusunan kebijakan pemerintah, peningkatan penelitian atas pengaduan di sektor prioritas, penguatan literasi masyarakat, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan ekosistem perlindungan konsumen.
BPKN juga telah menyiapkan usulan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp28,7 miliar. Rinciannya meliputi program perdagangan dalam negeri sebesar Rp19,8 miliar yang difokuskan pada pelaksanaan tugas substantif perlindungan konsumen, serta program dukungan manajemen sebesar Rp8,8 miliar. Dalam program domestik, BPKN merencanakan beberapa kegiatan tambahan.
Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan fondasi penting dalam menciptakan perdagangan yang sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar, sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengan Komisi VI DPR yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKBP) APBN Tahun Anggaran 2025.
Tambahan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan dana yang lebih besar, BPKN dapat memperluas jangkauan edukasi, mempercepat penanganan pengaduan, dan membangun sistem yang lebih responsif terhadap ancaman baru di era ekonomi digital.
Dari perspektif regional, kerangka perlindungan konsumen Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Penyuntikan anggaran baru ini menjadi momentum untuk menutup kesenjangan tersebut dan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kompetitif di kawasan.
BPKN juga menjalin kerja sama dengan beberapa badan PBB yang bergerak di bidang perdagangan dan pembangunan. Kolaborasi ini memberikan wawasan tambahan dan sumber daya untuk merancang kebijakan yang lebih berstandar internasional.
Langkah selanjutnya adalah menunggu persetujuan Komisi VI DPR terhadap usulan anggaran tersebut. Setelah disetujui, BPKN akan segera merancang program konkret yang berfokus pada sektor prioritas dan kampanye literasi digital untuk masyarakat luas.
Investasi berkelanjutan pada perlindungan konsumen dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.