Pemilihan umum Israel yang digelar pada Selasa (27/10) berakhir dengan kebuntuan politik yang memaksa Benjamin Netanyahu kembali berhadapan dengan labirin koalisi. Meskipun blok politik yang dipimpin sang petahana berhasil meraup 53 kursi di Knesset, angka tersebut masih jauh dari ambang batas mayoritas 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan stabil. Di sisi lain, kubu oposisi di bawah komando mantan panglima militer Gadi Eisenkot hanya mampu mengumpulkan 48 kursi, menciptakan peta kekuatan yang terfragmentasi.
Kondisi ini merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan pasca serangan 7 Oktober 2023 dan eskalasi agresi di Jalur Gaza. Tekanan publik terhadap Netanyahu sempat memuncak akibat kegagalan sistem keamanan di bawah pemerintahannya, namun hasil pemungutan suara membuktikan bahwa basis pendukung Yahudi Israel tetap menjadi benteng terkuat bagi karier politiknya. Dominasi Netanyahu selama hampir dua dekade kini diuji oleh kebutuhan untuk merangkul partai-partai kecil guna mengamankan kursi perdana menteri.
Faktor kunci yang mengubah dinamika pemilu kali ini adalah partisipasi pemilih Arab yang mencapai rekor tertinggi. Dengan menguasai 19 kursi, partai-partai Arab kini memegang peranan sebagai 'kingmaker' atau penentu arah koalisi. Posisi tawar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memberikan tantangan tersendiri bagi pihak oposisi, mengingat sejumlah mitra potensial dari sayap kanan cenderung antipati terhadap keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan.
Analisis mengenai ketahanan politik Netanyahu pun beragam. Mantan penasihatnya, Aviv Bushinsky, memandang kegagalan meraih mayoritas justru sebagai bentuk kebangkitan politik yang memperkokoh posisi Netanyahu sebagai figur yang sulit digantikan. Senada dengan itu, pengamat regional Danny Citrinowicz menilai kemenangan sesungguhnya bagi Netanyahu adalah kemampuannya untuk tidak kalah dalam situasi yang sangat menekan, sehingga ia berhasil mempertahankan status quo politik di tengah krisis nasional.
Bagi Indonesia, dinamika politik Israel ini tidak sekadar menjadi berita luar negeri biasa. Mengingat posisi Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, perubahan konfigurasi pemerintahan di Israel akan memengaruhi arah kebijakan luar negeri, terutama terkait isu kemanusiaan dan stabilitas di Timur Tengah. Ketidakpastian politik di Tel Aviv sering kali memicu respons kebijakan yang lebih agresif dari pihak sayap kanan untuk mengamankan dukungan domestik, yang dalam jangka panjang dapat memperumit upaya diplomasi internasional.
Secara domestik, Indonesia memiliki kemiripan dalam hal kompleksitas sistem koalisi multipartai. Namun, jika di Indonesia partai-partai cenderung pragmatis dalam membentuk koalisi pasca-pemilu, di Israel, garis ideologi yang tajam sering kali menjadi penghalang utama. Skenario pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan rival seperti Eisenkot dipandang oleh para analis sebagai jalan keluar paling realistis untuk menghindari pemilu ulang yang justru dikhawatirkan tidak akan mengubah peta kekuatan politik secara signifikan.
Pengaruh eksternal, terutama Amerika Serikat di bawah kendali Donald Trump, diprediksi akan menjadi variabel penentu dalam pembentukan koalisi. Trump memiliki hubungan personal dan politik yang erat dengan Netanyahu, sehingga tekanan dari Washington diharapkan dapat mendorong pembentukan pemerintahan yang lebih moderat dengan mengesampingkan menteri-menteri sayap kanan ekstrem seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.
Jika upaya pembentukan koalisi persatuan gagal, Israel terancam kembali mengalami kebuntuan politik yang panjang. Banyak analis menilai bahwa pemilu ulang bukanlah solusi, karena justru memberikan ruang bagi Netanyahu untuk mengonsolidasi basis suaranya kembali. Oleh karena itu, langkah Netanyahu dalam beberapa hari ke depan akan menjadi pertaruhan terakhir untuk membuktikan apakah ia masih menjadi satu-satunya sosok yang mampu menavigasi Israel di tengah badai krisis berkepanjangan.
Dalam perspektif jangka panjang, meningkatnya partisipasi warga Arab di Israel menunjukkan pergeseran demografis yang tidak bisa lagi diabaikan oleh para politikus Zionis. Kebijakan yang selama ini mengabaikan aspirasi kelompok minoritas kemungkinan besar akan mulai bergeser seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan dukungan politik mereka di parlemen. Ini adalah perubahan struktural yang fundamental bagi masa depan negara tersebut.
Pada akhirnya, posisi Netanyahu sebagai perdana menteri sementara memberinya keuntungan taktis dalam proses negosiasi. Ia memiliki waktu dan ruang untuk melakukan lobi-lobi politik di balik layar. Selama belum ada pihak yang mampu mengumpulkan 61 kursi, Netanyahu tetap memegang kendali atas narasi politik nasional, membuktikan bahwa meskipun dukungan mayoritas hilang, kemampuannya dalam bertahan di pucuk kekuasaan tetap belum tertandingi.