Peta politik Israel kembali menemui jalan buntu setelah hasil pemilihan umum terbaru menempatkan partai-partai Arab sebagai pemegang kunci krusial. Dengan perolehan historis mencapai 19 kursi di Knesset, blok petahana pimpinan Benjamin Netanyahu dan kubu oposisi Gadi Eisenkot sama-sama gagal meraih ambang batas mayoritas 61 kursi. Kondisi ini memaksa kedua poros politik tersebut melirik dukungan dari partai-partai Arab, yakni Joint List dan Ra'am, untuk memuluskan pembentukan pemerintahan.
Namun, upaya merangkul partai Arab tidak semudah membalikkan telapak tangan. Netanyahu secara konsisten menutup pintu bagi kerja sama dengan partai Arab. Di sisi lain, Eisenkot memberikan syarat berat yang cukup kontroversial, termasuk tuntutan mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, dan liberal, serta kewajiban mengikuti wajib militer. Bagi partai Arab, syarat tersebut merupakan tantangan ideologis yang hampir mustahil diterima karena bertentangan dengan prinsip perjuangan hak-hak Palestina.
Dalam lanskap sejarah politik Israel, partai-partai Arab selama ini cenderung mengambil posisi sebagai oposisi permanen. Mereka jarang sekali terlibat dalam koalisi pemerintahan karena perbedaan visi yang sangat tajam terkait status negara dan hak-hak warga Palestina. Namun, anomali sempat terjadi pada periode 2021-2022 ketika Partai Ra'am di bawah pimpinan Mansour Abbas mengambil langkah berani dengan bergabung dalam 'pemerintahan perubahan' bersama Naftali Bennet.
Keputusan Ra'am saat itu didasari oleh pragmatisme politik. Mansour Abbas berpendapat bahwa keterlibatan langsung dalam kabinet adalah satu-satunya cara untuk mengawal isu-isu domestik yang mendesak, seperti peningkatan infrastruktur dan pemberantasan tindak kriminal di lingkungan masyarakat Arab-Israel. Pemerintah saat itu bahkan menjanjikan anggaran hingga 53 miliar shekel untuk memperbaiki taraf hidup warga Arab, sebuah langkah yang dianggap sebagai terobosan besar dalam sejarah koalisi Israel.
Sayangnya, eksperimen politik tersebut berumur pendek. Krisis politik yang mendalam di Israel, yang ditandai dengan lima kali pemilu dalam kurun waktu kurang dari empat tahun, akhirnya meruntuhkan koalisi tersebut. Perpecahan internal dan tekanan politik dari sayap kanan membuat pemerintahan Bennet tidak bertahan lama, memaksa Israel kembali ke titik nadir ketidakpastian politik.
Bagi publik Indonesia, dinamika politik Israel ini memberikan cermin tentang betapa kompleksnya mengelola keberagaman di dalam sebuah sistem demokrasi, terutama ketika identitas etnis dan agama menjadi komoditas politik utama. Di Indonesia, meskipun kita memiliki sistem koalisi yang berbeda dengan model parlementer Israel, isu representasi minoritas dan inklusivitas dalam pengambilan kebijakan tetap menjadi tantangan yang relevan.
Keterlibatan partai Arab dalam koalisi, meskipun pragmatis, sering kali memicu polarisasi di kalangan pemilih mereka sendiri. Analisis dari lembaga Israel Policy Forum menunjukkan bahwa keputusan Ra'am untuk bergabung dengan koalisi justru menciptakan perpecahan suara yang pada akhirnya melemahkan posisi tawar kolektif masyarakat Arab di parlemen. Ini adalah pelajaran penting bahwa kompromi politik sering kali harus dibayar dengan loyalitas basis konstituen.
Saat ini, Israel kembali terjebak dalam teka-teki yang sulit dipecahkan. Pemimpin Joint List, Yousef Jabareen, menegaskan bahwa pencapaian 19 kursi merupakan rekor bersejarah yang menunjukkan kekuatan aspirasi masyarakat Arab. Namun, tanpa adanya kesepakatan yang menghormati prinsip-prinsip dasar perjuangan mereka, potensi koalisi tetap menjadi tanda tanya besar.
Netanyahu, yang hingga Oktober 2026 masih memegang kendali meski di tengah guncangan perang tujuh front, kini harus menghadapi realitas bahwa kursi kekuasaannya tidak lagi sekuat dulu. Tanpa dukungan partai Arab, ia harus mencari mitra dari pihak lain yang mungkin memiliki agenda politik yang tidak kalah berat untuk dinegosiasikan.
Di sisi lain, oposisi berharap dapat memanfaatkan keretakan di kubu petahana untuk menawarkan alternatif pemerintahan yang lebih inklusif. Meski demikian, syarat-syarat yang diajukan kubu Eisenkot tetap menjadi batu sandungan utama bagi partai Arab. Pertanyaannya kemudian adalah apakah akan ada pihak yang bersedia mengorbankan prinsip ideologis demi stabilitas pemerintahan nasional.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa krisis politik Israel tidak akan selesai dalam waktu dekat. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, kemungkinan besar pemilu ulang kembali menjadi pilihan terakhir, sebuah skenario yang justru akan semakin menguras energi dan sumber daya negara. Tren ke depan akan sangat bergantung pada seberapa fleksibel partai-partai Arab dalam bernegosiasi tanpa kehilangan jati diri politik mereka.
Sebagai pengamat, kita melihat bahwa politik di Israel kini berada di persimpangan jalan. Kehadiran partai Arab bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penentu arah masa depan bangsa. Apakah mereka akan terus menjadi oposisi yang idealis atau kembali mengambil peran pragmatis dalam kabinet, hanya waktu yang akan menjawab di tengah krisis yang terus melilit.