Hasil pemilihan umum Israel yang digelar pada 27 Oktober 2026 berakhir dengan kebuntuan politik yang tajam. Meski mencatatkan tingkat partisipasi pemilih tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, baik koalisi pendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun kubu oposisi gagal mengamankan ambang batas 61 kursi parlemen yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Netanyahu memimpin perolehan dengan 53 kursi, sementara aliansi oposisi tertinggal lima kursi di belakang.
Hasil ini cukup mengejutkan mengingat latar belakang politik Israel yang sedang penuh gejolak. Pemerintahan Netanyahu sejak 2022 terus diterpa protes massa berskala besar akibat kebijakan reformasi yudisial, ditambah dengan kasus korupsi yang masih menjerat sang perdana menteri sejak 2019. Selain itu, kegagalan antisipasi serangan Hamas pada Oktober 2023 yang memicu perang berkepanjangan di Gaza seharusnya menjadi poin krusial dalam pertimbangan pemilih. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan arah yang berbeda.
Alih-alih menjadikan perang di Gaza sebagai isu sentral, perdebatan politik justru didominasi oleh persoalan internal. Topik utama yang diangkat meliputi kekuasaan pengadilan, pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks, hingga pertanggungjawaban pemerintah atas jebolnya sistem keamanan nasional tahun lalu. Gaza dan Tepi Barat seolah menjadi area konsensus bisu di mana kedua kubu politik tidak menawarkan solusi yang berbeda secara signifikan.
Sosiolog Yehouda Shenhav-Shahrabani menilai fenomena ini bukan disebabkan oleh ketidaktahuan publik, melainkan adanya mekanisme penyangkalan yang kuat. Masyarakat Israel secara luas mengetahui kehancuran yang terjadi di Gaza, namun mereka memilih untuk tidak mengakui implikasi moral dan politik dari fakta tersebut. Baginya, warga yang menganggap diri mereka sebagai individu yang sopan tetap bisa mendukung tatanan politik yang menghasilkan penderitaan luar biasa bagi pihak lain.
Kuatnya dukungan terhadap Netanyahu, meskipun di tengah isolasi internasional dan kondisi ekonomi yang tertekan akibat konflik regional, menunjukkan loyalitas basis pemilih yang menyerupai kultus. Pakar politik Ahron Bregman menyebut basis pendukung Likud memandang Netanyahu sebagai sosok pemimpin yang tak tergantikan. Ketakutan akan ancaman eksternal yang terus dipelihara oleh retorika sang perdana menteri berhasil meyakinkan pemilih bahwa hanya dirinya yang mampu menjaga keamanan Israel.
Bagi Indonesia, kebuntuan politik di Israel ini menjadi sinyal bahwa perubahan kebijakan luar negeri terhadap Palestina hampir mustahil terjadi dalam waktu dekat. Selama narasi keamanan tetap menjadi komoditas utama dalam politik domestik Israel, posisi tawar bagi penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi akan terus melemah. Indonesia, yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, harus bersiap menghadapi realitas bahwa mitra negosiasi di pihak Israel tetap bersikeras pada pendirian garis keras.
Dampak dari situasi ini juga terasa pada stabilitas pasar energi global. Keterlibatan Israel dalam konflik regional, termasuk ketegangan dengan Iran yang sempat memanas pada awal tahun, telah menciptakan ketidakpastian harga komoditas. Sebagai negara importir energi, fluktuasi ini memberikan tekanan tambahan bagi ekonomi domestik Indonesia yang harus terus melakukan mitigasi terhadap volatilitas pasar global.
Akademisi Roi Zur berpendapat bahwa pemilu kali ini pada dasarnya adalah kontestasi mengenai jiwa demokrasi Israel itu sendiri. Fokus pemilih bukan pada penderitaan warga Palestina yang telah mencapai angka kematian lebih dari 74.500 jiwa, melainkan pada ketakutan kehilangan identitas nasional. Perang dan pendudukan telah menjadi prisma utama yang membentuk cara pandang warga Israel terhadap konsep kewarganegaraan dan keamanan.
Ke depan, Israel kemungkinan besar akan terjebak dalam proses negosiasi koalisi yang alot atau bahkan harus kembali menggelar pemilu susulan. Tanpa adanya pergeseran paradigma dari masyarakat pemilih, pergantian perdana menteri sekalipun tidak akan menjamin perubahan kebijakan substantif terkait wilayah pendudukan. Struktur politik Israel telah terkunci dalam siklus yang memprioritaskan keamanan internal di atas segalanya.
Situasi ini menjadi pelajaran penting bagi sistem demokrasi di dunia, termasuk di Indonesia, tentang bagaimana narasi ketakutan dapat melumpuhkan empati publik. Ketika isu kemanusiaan dikalahkan oleh sentimen identitas, demokrasi berisiko kehilangan kompas moralnya. Kebuntuan politik di Israel saat ini menjadi potret suram bagaimana sebuah negara bisa terjebak dalam disonansi kognitif yang berkepanjangan.