Israel kini berada dalam pusaran ketidakpastian politik setelah pemilihan umum pada 27 Oktober lalu gagal menghasilkan pemenang mayoritas yang mutlak di Knesset. Benjamin Netanyahu, perdana menteri petahana yang telah memimpin Israel dalam waktu lama, harus kehilangan mayoritas koalisi parlemennya. Di sisi lain, blok oposisi yang terdiri dari berbagai partai Yahudi juga gagal mengamankan 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Kondisi ini memaksa Israel bersiap menghadapi pekan-pekan penuh negosiasi alot dan intrik politik yang melelahkan. Tanpa adanya kesepakatan yang solid, spekulasi mengenai pemilihan umum ulang terus membayangi, sebuah skenario yang sebenarnya ingin dihindari oleh banyak pihak. Saat ini, Israel tetap dipimpin oleh Netanyahu sebagai perdana menteri sementara sampai pemerintahan baru benar-benar terbentuk.
Secara matematis, koalisi pro-Netanyahu hanya mampu mengumpulkan 53 kursi, yang terbagi antara Likud dengan 27 kursi, serta partai-partai kecil seperti United Torah Judaism, Otzma Yehudit, Shas, dan Religious Zionism. Sementara itu, blok oposisi Yahudi mendapatkan 48 kursi melalui partai Yashar, B'Yachad, The Democrats, dan Yisrael Beytenu. Adapun partai-partai Arab-Israel memegang kunci dengan 19 kursi, yang kini diperebutkan oleh kedua kubu besar tersebut.
Presiden Isaac Herzog dijadwalkan menerima hasil resmi pemilu pada 4 November dan akan memberikan mandat kepada kandidat yang dianggap paling mampu membentuk pemerintahan pada 11 November. Kandidat tersebut nantinya memiliki waktu 28 hari untuk merancang koalisi, dengan opsi perpanjangan selama 14 hari. Jika gagal, proses ini bisa berujung pada kebuntuan panjang yang menguras energi nasional.
Persaingan sengit kini berpusat pada sosok Netanyahu dan Gadi Eisenkot dari partai Yashar. Analis politik setempat menyoroti kemungkinan Eisenkot mendapatkan keunggulan jika partai-partai Arab bersedia memberikan dukungan. Meski selama ini oposisi enggan berkoalisi dengan partai Arab, dinamika politik yang cair membuat opsi ini kembali mengemuka sebagai jalan keluar dari kebuntuan.
Bagi masyarakat Indonesia, dinamika politik Israel ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya stabilitas pemerintahan dalam sebuah sistem multipartai. Indonesia, yang juga memiliki sistem multipartai yang kompleks, sering kali menempuh jalan koalisi yang melibatkan banyak kepentingan. Perbedaan fundamentalnya terletak pada budaya politik yang lebih bersifat akomodatif di Indonesia dibandingkan dengan polarisasi tajam yang terjadi di Knesset.
Ketegangan di Israel ini memiliki dampak tidak langsung bagi stabilitas kawasan Timur Tengah, yang secara geopolitik selalu menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan dukungan kuat terhadap kemerdekaan Palestina, setiap perubahan kepemimpinan di Israel selalu dipantau ketat oleh Jakarta. Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan baru nantinya akan sangat menentukan eskalasi atau deeskalasi konflik yang selama ini terjadi di wilayah tersebut.
Ehud Barak, mantan Perdana Menteri Israel, menyatakan keyakinannya bahwa blok oposisi bisa mengubah pandangan mereka terhadap partai Arab. Menurutnya, dalam politik, pragmatisme seringkali mengalahkan ideologi kaku. Jika Netanyahu saja mampu merangkul pihak yang berbeda demi kekuasaan, maka oposisi pun memiliki peluang serupa untuk melakukan manuver politik yang sama guna melengserkan petahana.
Sementara itu, Yousef Jabareen dari Joint List menegaskan bahwa kunci perubahan ada pada kemitraan setara antara warga Yahudi dan Arab. Baginya, ini adalah momentum bagi demokrasi Israel untuk membuktikan apakah mereka mampu inklusif atau tetap terjebak dalam sentimen sektarian yang memecah belah. Keterlibatan partai Arab, baik di dalam koalisi maupun sebagai pendukung eksternal, akan menjadi penentu jalannya pemerintahan di masa depan.
Raluca Ganea, co-founder dari kelompok masyarakat sipil Zazim, menekankan bahwa koalisi antara oposisi Yahudi dan partai Arab adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan demokrasi Israel. Tanpa langkah berani ini, Israel terancam terus berputar dalam siklus pemilu yang tidak kunjung usai, yang hanya akan merugikan stabilitas ekonomi dan sosial negara tersebut.
Jika kebuntuan ini terus berlanjut, opsi pemerintahan minoritas atau pemerintahan persatuan nasional dengan sistem perdana menteri bergilir mungkin akan menjadi solusi terakhir. Presiden Herzog telah mendesak para politisi untuk menanggalkan ego sektarian demi kepentingan bangsa. Namun, mengingat sejarah perseteruan politik di sana, mencari solusi kreatif di tengah perpecahan ideologi bukanlah perkara mudah.
Pada akhirnya, masa depan Israel sangat bergantung pada kemampuan pemimpin terpilih untuk berkompromi. Jika dalam 42 hari masa negosiasi tidak ada kesepakatan yang dicapai, Israel akan kembali ke kotak suara untuk kesekian kalinya. Hal ini tentu akan memicu kelelahan publik dan semakin memperburuk krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi di negara tersebut.