Pemerintah junta militer Burkina Faso secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis, negara yang pernah menjajah wilayah tersebut. Keputusan ini diumumkan melalui pernyataan resmi yang disiarkan di stasiun televisi nasional pada Jumat, 26 Juni 2026, menandai titik terendah dalam hubungan bilateral kedua negara.
Rezim militer yang dipimpin oleh Kapten Ibrahim Traore, yang telah berkuasa sejak kudeta pada September 2022, melayangkan tuduhan serius terhadap Paris. Pemerintah Burkina Faso menuding Prancis terus-menerus bertindak melawan kepentingan nasional mereka dan dianggap memiliki ambisi neokolonial yang merugikan kedaulatan negara.
Dalam pernyataan tersebut, junta militer secara spesifik menuduh Prancis memberikan dukungan aktif kepada jaringan subversif serta kelompok teroris yang selama ini menciptakan kekacauan di wilayah Sahel. Menurut junta, tindakan tersebut telah menyebabkan duka mendalam dan ketidakstabilan keamanan yang berkepanjangan bagi rakyat Burkina Faso.
Burkina Faso sendiri telah menghadapi tantangan keamanan yang sangat berat selama satu dekade terakhir. Negara ini terus diguncang oleh aksi kekerasan mematikan yang dilakukan oleh kelompok militan yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan Islamic State (ISIS), yang membuat stabilitas domestik terus berada dalam tekanan hebat.
Rezim pimpinan Kapten Traore dikenal menerapkan kebijakan yang cukup represif terhadap suara-suara kritis, baik di dalam negeri maupun terhadap pihak asing. Kebijakan ini mencerminkan sikap permusuhan yang nyata terhadap pengaruh Barat, dengan Prancis menjadi target utama dari retorika anti-kolonial yang diusung oleh pemerintah militer saat ini.
Meski hubungan diplomatik resmi dihentikan, pemerintah Burkina Faso menegaskan bahwa keputusan ini secara eksklusif berkaitan dengan kerangka kerja institusional hubungan antarnegara di tingkat diplomatik. Langkah drastis ini menjadi sinyal kuat pergeseran geopolitik di kawasan Afrika Barat yang kini semakin menjauh dari pengaruh tradisional Eropa.