Perwakilan Tiongkok meluapkan kemarahan di Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa (14/7). Sun Lei, utusan Beijing, menuduh Washington secara tidak terbantahkan bertanggung jawab atas situasi saat ini di Yaman dan Laut Merah, serta menghambat upaya dewan untuk mengakhiri permusuhan di Gaza dan ketegangan yang meluas. "AS menghalangi upaya Dewan Keamanan untuk mengakhiri permusuhan dan membiarkan krisis di Gaza dan ketegangan yang meluas terus berlangsung," kata Sun dalam debat yang disiarkan AFP. Ia menambahkan, "Tanpa otorisasi Dewan Keamanan, dan di tengah negosiasi antara AS dan Iran, AS melancarkan serangan militer terhadap Iran, sekali lagi menjerumuskan situasi di kawasan itu ke jurang yang berbahaya."
Kecaman Sun merupakan respons langsung terhadap pernyataan Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, yang sebelumnya menuduh Beijing melanggar embargo senjata PBB terhadap Houthi. "Negara-negara seperti Iran dan, sampai batas tertentu, perusahaan dan entitas di Tiongkok telah melanggar resolusi 2216 tanpa konsekuensi yang berarti," kata Waltz. Sun membalas dengan menyerukan Washington "untuk merenungkan tindakannya sendiri dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menghilangkan dampak negatif dari tindakan dan retorikanya."
Resolusi 2216 diadopsi pada 2015 mengharuskan Houthi segera menghentikan permusuhan dan mundur dari wilayah yang telah mereka rebut di Yaman. Resolusi ini memberlakukan embargo senjata yang ditargetkan pada kelompok yang didukung Iran dan sekutunya, serta sanksi individual termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, menurut AS, terjadi melalui pasokan senjata dan teknologi yang diduga berasal dari Tiongkok, yang menurut Washington membantu Houthi mempertahankan serangan mereka di Laut Merah yang mengancam jalur pelayaran global.
Bagi Indonesia, eskalasi ketegangan di Timur Tengah memiliki konsekuensi nyata. Lebih dari 90% barang impor Indonesia melewati Selat Hormuz dan Laut Merah, sehingga setiap gangguan di kawasan tersebut langsung berdampak pada biaya logistik dan inflasi domestik. Tahun lalu alone, nilai perdagangan Indonesia dengan Timur Tengah mencapai 8 miliar dolar AS, sehingga ketidakstabilan dapat mengganggu neraca perdagangan dan sektor manufaktur. Selain itu, Jakarta sedang berusaha menarik investasi di bidang teknologi dan energi dari kedua belah pihak; konflik yang berkepanjangan dapat memperlambat kerja sama dalam proyek-proyek seperti pengembangan jaringan 5G dan transisi energi terbarukan yang melibatkan perusahaan Tiongkok dan Amerika.
Secara diplomatik, Indonesia mempertahankan sikap netral di PBB, tetapi peristiwa di New York ini memaksa para pengambil kebijakan di Jakarta untuk menilai kembali keseimbangan hubungan luar negeri mereka. Kementerian Luar Negeri sedang memantau kemungkinan jalur evakuasi warga negara Indonesia di Yaman dan Laut Merah, serta mempersiapkan rencana kontinjensi jika krisis meluas ke perairan yang lebih dekat dengan Kepulauan Nusantara. Jakarta juga mempertimbangkan untuk meningkatkan peran ASEAN sebagai mediator dalam sengketa tersebut, sebuah langkah yang dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin diplomatik di Asia Tenggara.
"Kita tidak boleh membiarkan persaingan besar ini mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan kita sendiri," kata seorang analis senior dari Universitas Indonesia dalam sebuah wawancara. "Jika Laut Merah ditutup, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia akan menghadapi kemacetan, dan hal itu akan berdampak pada rantai pasokan kita."
Sun Lei mengakhiri pernyataannya dengan seruan agar AS menunjukkan itikad baik melalui dialog yang transparan dan menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan tersebut. Sementara itu, Mike Waltz menegaskan kembali bahwa Washington akan terus menggunakan semua alat yang tersedia, termasuk sanksi, untuk menekan pelanggaran embargo. Kedua belah pihak meninggalkan kesan bahwa pertarungan diplomatik ini akan berlanjut di sidang-sidang berikutnya, dengan Tiongkok bersiap untuk membela sekutunya dan AS berjanji untuk mempertahankan tekanan pada Tehran.
Bagi Indonesia, perkembangan ini merupakan peringatan dini. Jakarta harus mempersiapkan diri untuk menghadapi gangguan perdagangan, melindungi warga negaranya di luar negeri, dan mencari cara untuk meredakan ketegangan melalui mekanisme regional. Ke depannya, Indonesia kemungkinan akan meningkatkan koordinasi dengan negara-negara Teluk dan sekutu di PBB untuk mendorong solusi diplomatik yang mencakup semua pihak, sebuah upaya yang dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai suara moderat di panggung global.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa jika konflik antara AS dan Iran meningkat, dampak di seluruh dunia akan meluas ke sektor energi, transportasi maritim, dan stabilitas harga komoditas. Investor di Jakarta akan mengawasi perkembangan ini dengan cermat, karena ketidakpastian dapat memicu volatilitas di bursa saham dan nilai tukar. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan momen ini untuk mempercepat diversifikasi rute perdagangan, mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang rentan, dan memperkuat industri logistik domestik. Dengan mengambil peran diplomatik yang proaktif, Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan ekonominya tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dunia yang lebih luas.
Secara keseluruhan, pertarungan kata-kata di Dewan Keamanan PBB mencerminkan persaingan yang lebih luas yang dapat berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perhatian yang lebih besar terhadap keamanan maritim, diplomasi proaktif, dan diversifikasi ekonomi akan menjadi kunci bagi Jakarta untuk mengubah tantangan ini menjadi peluang strategis.