Kementerian Dalam Negeri Suriah mengonfirmasi penangkapan Kolonel Ahmed Habib Ali. Pria tersebut disebut sebagai pakar senjata pemusnah massal yang bertugas mengelola gudang gas sarin dan produksi bahan kimia di Unit 417, fasilitas vital di dekat ibu kota Damaskus.
Penangkapan ini menjadi bagian dari gelombang pembersihan pasca runtuhnya rezim Assad pada Desember 2024. Sejauh ini, otoritas transisi telah menahan puluhan tersangka kejahatan selama perang saudara berkepanjangan selama 13 tahun.
Ali bukan sekadar perwira biasa. Kementerian menyatakan ia merupakan salah satu perwira yang mengawasi pembuatan sekitar 20 bom berisi gas sarin dengan bobot masing-masing 250 kilogram. Bom-bom tersebut digunakan dalam serangan mematikan terhadap kota dan desa di Suriah pada 2013 serta 2017.
Insiden paling dahsyat terjadi pada Agustus 2013. Pasukan Suriah melancarkan serangan senjata kimia ke area yang dikuasai pemberontak. Badan intelijen Amerika Serikat dan kelompok hak asasi manusia mencatat lebih dari 1.400 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas dalam serangan tersebut.
Di puncak konflik, pemerintahan Assad menyerahkan seluruh arsenal kimia mereka untuk menghindari serangan militer dari Washington. Kendati demikian, antara 2014 hingga 2017, Damaskus kembali melancarkan empat serangan tambahan ke wilayah oposisi menggunakan sarin dan gas klorin.
Bagi Indonesia, perkembangan di Suriah menegaskan urgensi pengawasan senjata pemusnah massal di tingkat global. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Senjata Kimia, Indonesia aktif dalam Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW). Langkah Suriah membersihkan sisa rezim lama sejalan dengan komitmen internasional mencegah proliferasi bahan berbahaya.
Dari sisi teknologi pertahanan, penangkapan ahli sarin ini membuka mata akan pentingnya sistem deteksi dini. Indonesia melalui BNPB dan Kementerian Pertahanan telah mengembangkan alat pendeteksi kontaminasi kimia di beberapa pusat riset. Ancaman senjata kimia buatan lokal seperti yang terjadi di Suriah menunjukkan celah jika regulasi bahan kimia industri tidak diawasi ketat.
Masyarakat Indonesia turut terdampak secara diplomatik. Pemulihan keanggotaan penuh Suriah di OPCW pada pekan lalu memberikan preseden hukum bahwa pelanggaran berat dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia kerap mendorong resolusi perlindungan sipil dari senjata kimia dalam forum multilateral.
Kementerian Dalam Negeri Suriah menegaskan status Ali sebagai pakar senjata kimia yang bertanggung jawab langsung atas fasilitas penyimpanan sarin. OPCW mencabut hak suara Suriah pada 2021 setelah menyimpulkan angkatan udara negara itu menggunakan sarin dan klorin terhadap rakyatnya sendiri.
Persidangan publik bagi mantan pejabat tinggi sudah berlangsung sejak April. Mereka dijerat berbagai pasal, termasuk kejahatan perang yang terjadi setelah meletusnya protes rakyat pada 2011 yang dibalas dengan penindasan brutal aparat keamanan.
Pemulihan keanggotaan Suriah di OPCW pekan lalu dipastikan memengaruhi proses persidangan Ali dan tersangka lainnya. Kerja sama intelijen dengan badan internasional mempermudah pelacakan rantai komando penggunaan senjata terlarang tersebut.
Rezim transisi Suriah berada di bawah tekanan untuk membongkar seluruh jaringan Unit 417 dan fasilitas rahasia lainnya. Transparansi penuh menjadi syarat mutlak agar sanksi internasional dicabut dan rekonstruksi negara berjalan tanpa bayang-bayang ancaman senjata pemusnah massal.