Ali al-Zaidi menghadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Oval Office pekan ini dengan predikat Perdana Menteri Irak. Jabatan itu melekat padanya, namun kekuasaan sesungguhnya berada di tempat lain.
Sebelas pekan setelah terjadinya kelumpuhan politik, aliansi Syiah yang menamakan diri Kerangka Koordinasi hanya butuh 25 menit untuk menyepakati nama bankir berusia 40 tahun tersebut. Konsensus kilat itu lahir dari tekanan intensif Gedung Putih.
Pemicu utamanya adalah pembekuan akses dolar oleh Kementerian Keuangan AS. Pengiriman uang tunai dari New Jersey ke Bank Sentral Irak sempat terhenti. Mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki, yang sebelumnya berpeluang besar kembali menjabat, harus membatalkan rencananya karena veto Washington.
Al-Zaidi dipilih justru karena ia tidak memiliki basis politik yang mapan. Ia lebih berhutang pada tekanan Treasury Trump ketimbang kotak suara di Baghdad. Namun, catatan sang bankir tidak sepenuhnya bersih. Pada 2024, Bank Sentral Irak melarang institusi miliknya, Al-Janoob Islamic Bank, melakukan transaksi dolar sebagai bagian dari penghentian aliran dana ilegal ke Iran.
Ia tidak pernah didakwa, dan tidak ada sanksi resmi. Meski begitu, berkas investigasi tersebut tetap ada. Washington kini memiliki cadangan pengaruh lain jika al-Zaidi bersikap lambat dalam menuruti permintaan politik AS.
Kekuatan riil di Baghdad saat ini bertumpu pada satu sosok: Tom Barrack. Ia memegang tiga jabatan sekaligus sebagai duta besar untuk Turki, utusan untuk Suriah, dan kini utusan untuk Irak. Pengaruhnya tidak dibangun dari diplomasi konvensional, melainkan dari kendali finansial Washington atas Baghdad.
Pendapatan minyak Irak disimpan di Federal Reserve Bank of New York. April lalu, Washington memblokir pengiriman uang tunai hampir 500 juta dolar yang diambil dari pendapatan tersebut dan menangguhkan sebagian kerja sama keamanan. Minyak membiayai sekitar 90 persen anggaran negara. Barrack tidak perlu mengancam intervensi militer ketika administrasinya bisa langsung merangkul sistem keuangan yang menopang negara Irak.
Bagi Indonesia, skenario ini menyoroti betapa rentannya kedaulatan digital dan finansial negara yang masih bergantung pada infrastruktur global Barat. Meski Jakarta telah menggencarkan sistem pembayaran domestik seperti QRIS dan BI-Fast, cadangan devisa serta transaksi energi nasional tetap terikat pada dominasi dolar AS. Teknologi finansial lokal belum sepenuhnya membebaskan negara dari risiko pembekuan aset jika kepentingan geopolitik berbenturan.
Tuntutan Washington agar seluruh faksi bersenjata tunduk pada negara juga belum tuntas. Kelompok Saraya al-Salam yang dipimpin Moqtada al-Sadr membubarkan diri pada akhir Mei. Milisi lain seperti Asa'ib Ahl al-Haq mulai menyerahkan senjata. Namun, Kataib Hezbollah dan Harakat al-Nujaba yang terikat erat dengan Teheran menolak melepas persenjataan.
Faksi-faksi pro-Teheran tersebut menegaskan bahwa senjata mereka bukan untuk tawar-menawar. Merespons hal itu, AS melancarkan serangan udara yang menewaskan puluhan pejuang Pasukan Mobilisasi Populer serta menjatuhkan sanksi kepada tujuh komandan milisi. Baghdad menetapkan batas waktu 30 September untuk pelucutan senjata, bertepatan dengan jadwal penarikan sisa pasukan AS.
Di sektor hulu, hadiah sesungguhnya yang diincar Washington berada di bawah tanah. Chevron sedang menegosiasikan peran lebih besar di sektor minyak Irak, sementara perusahaan AS lainnya memburu kontrak gas dan kelistrikan. Baghdad menargetkan produksi naik dari 4,5 juta barel per hari menjadi 7 juta dalam tiga tahun, sebuah lompatan yang membutuhkan kuota OPEC lebih besar.
Visi Washington untuk Irak sangat terang: tidak ada milisi di luar negara, tidak ada veto Iran, dan perusahaan energi AS sebagai penerima utama manfaatnya. Al-Zaidi, sang bankir yang dipilih dalam seperempat jam, kini dituntut membuka keran minyak dan menyerahkan kedaulatan finansial sebelum tenggat 30 September tiba.