Komisi IX DPR mempertimbangkan pembentukan panitia kerja (panja) khusus untuk menyelidiki tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini muncul setelah MBG Watch menyampaikan usulan dalam rapat kerja Kamis, 16 Juli 2026, menyoroti adanya ketidakproporsionalan antara besarnya anggaran yang dialokasikan dengan jumlah penerima manfaat yang tercapai.
Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris menilai masukan tersebut sangat relevan. Menurutnya, panja diharapkan mampu mengurai berbagai persoalan tata kelola yang selama ini mengelilingi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto ini. "Ini masukan yang sangat baik," ujar politikus PDIP itu di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia menegaskan pembahasan internal soal pembentukan panja akan segera dijadwalkan.
Latar belakang usulan ini tak lepas dari temuan Center of Economic and Law Studies (Celios). Lembaga riset itu memaparkan data yang menunjukan ketimpangan tajam: target penerima manfaat MBG seharusnya dipangkas drastis dari 82 juta menjadi 26 juta orang, disesuaikan dengan kebutuhan gizi aktual dan tujuan utama penurunan stunting. Angka 26 juta itu merupakan estimasi anak-anak yang benar-benar berada dalam kategori rentan gizi, bukan seluruh populasi sekolah dan balita.
Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis menargetkan 82,9 juta penerima manfaat sepanjang 2026. Hingga Juni lalu, realisasi sudah menyentuh 62,9 juta orang. Perluasan cakupan ini memang mencerminkan kecepatan eksekusi, namun justru memicu pertanyaan fundamental: apakah dana negara digunakan tepat sasaran? Charles Honoris menegaskan, jika merujuk tujuan awal perbaikan gizi dan pengurangan stunting, tidak semua anak layak dikategorikan penerima manfaat penuh.
Ketidakseimbangan ini memiliki implikasi fisik yang nyata. Anggaran MBG 2025 mencapai Rp 71 triliun dan diperkirakan akan melonjak di tahun-tahun mendatang. Jika 56 juta penerima manfaat tambahan di luar sasaran gizi buruk tetap dilayani penuh, berarti puluhan triliun rupiah dialokasikan untuk kelompok yang sebenarnya tidak memerlukan intervensi nutrisi darurat. Dana itu justru bisa dialihkan untuk memperbaiki kualitas menu, infrastruktur dapur, atau program gizi spesifik bagi ibu hamil dan balita di daerah tertinggal.
Di sisi lain, perluasan cakupan tanpa filter ketat menciptakan beban logistik masif bagi Satuan Pelaksana Teknis (SPT) di daerah. Banyak kepala daerah mengeluhkan keterlambatan dana cair, ketersediaan bahan pangan lokal yang tidak stabil, serta minimnya tenaga ahli gizi di tingkat kecamatan. Panja DPR nantinya diharapkan tidak hanya mengaudit keuangan, tapi juga memetakan hambatan operasional di lapangan yang selama ini tersembunyi di balik angka capaian kuantitatif.
Perspektif Charles Honoris menambah bobot politik pada usulan ini. Sebagai politikus senior PDIP — partai yang mendukung pemerintahan namun juga memegang fungsi pengawasan — dukungannya menandakan adanya konsensus lintas fraksi soal perlunya koreksi arah. "Dengan adanya panja diharapkan ada hal-hal spesifik dan komprehensif bagaimana ke depan program ini dapat berjalan," ujarnya. Frasa "spesifik dan komprehensif" itu kuncinya: bukan sekadar memotong angka, tapi merancang skema targetting yang akurat.
MBG Watch sendiri merupakan koalisi masyarakat sipil yang memantau program ini sejak awal. Kehadiran mereka di rapat kerja Komisi IX menunjukkan ruang partisipasi publik mulai dibuka dalam pengawasan program strategis nasional. Ini pola baru yang sehat: DPR tidak hanya mengandalkan laporan BPK atau BGN, tapi juga mengakomodasi temuan independen dari organisasi pengawas masyarakat.
Langkah selanjutnya jelas: Komisi IX akan menggelar rapat internal untuk menyepakati cakupan wewenang panja. Apakah panja ini bersifat investigatif semata, atau diberi kewenangan merekomendasikan perubahan kebijakan operasional ke BGN dan Kementerian Keuangan? Jawaban pertanyaan ini akan menentukan apakah panja jadi alat koreksi nyata atau sekadar formalitas legislatif.
Bagi publik, keberadaan panja ini seharusnya jadi momentum untuk menuntut transparansi data penerima manfaat per daerah, per tingkat pendidikan, dan per kategori status gizi. Tanpa data terbuka, debat soal "82 juta vs 26 juta" akan terjebak dalam perdebatan angka tanpa dasar teknis yang bisa diverifikasi. Panja DPR punya kesempatan memaksa BGN membuka data mentah — bukan hanya infografis capaian.
Jelas, program MBG tidak akan dihentikan. Terlalu besar manfaat politik dan sosialnya. Tapi koreksi arah sekarang jauh lebih murah dibanding biaya kesalahan yang berlanjut bertahun-tahun. Panja ini bisa jadi titik balik: dari program yang mengejar angka capaian, menuju program yang mengejar dampak gizi nyata.