DPR RI dijadwalkan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia dalam rapat paripurna yang akan berlangsung pada Selasa (6/10) mendatang. Langkah legislatif ini menandai upaya serius pemerintah untuk mengakhiri karut-marut tata kelola informasi nasional yang selama ini terfragmentasi di berbagai kementerian dan lembaga.
Inti dari kebijakan ini adalah pembentukan Badan Satu Data Indonesia (BSDI). Lembaga baru ini dirancang untuk berfungsi sebagai orkestrator utama yang mengoordinasikan data dari seluruh instansi pemerintah. Selama ini, ego sektoral menjadi penghambat utama, di mana setiap kementerian cenderung menyimpan dan mengelola data secara mandiri tanpa adanya standarisasi yang seragam.
Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Daniel Johan, menegaskan bahwa keberadaan badan baru ini sangat krusial untuk mencegah manipulasi data. Selama ini, perencanaan pembangunan seringkali meleset karena basis data yang digunakan tidak akurat atau bahkan saling bertentangan antara satu kementerian dengan lainnya. Melalui undang-undang ini, standar kriteria data akan menjadi lebih jelas dan terukur.
Secara teknis, BSDI akan beroperasi di bawah koordinasi langsung dengan Presiden dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Struktur ini diharapkan mampu memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya berbasis Peraturan Presiden (Perpres). Dengan adanya undang-undang, posisi tawar dan wewenang BSDI dalam menata ekosistem data nasional menjadi jauh lebih kokoh.
Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah keterbukaan informasi bagi publik. Masyarakat nantinya dapat mengakses data dari berbagai kementerian secara transparan. Namun, akses tersebut dibatasi secara ketat untuk data-data yang bersifat rahasia, terutama yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.
Secara struktural, RUU Satu Data Indonesia mencakup 17 bab dan 138 pasal. Regulasi ini tidak hanya bicara soal pengumpulan data, tetapi juga mengatur ekosistem menyeluruh mulai dari data dasar nasional, metadata, arsitektur sistem, hingga infrastruktur teknis. Hal ini mencerminkan ambisi pemerintah untuk membangun sistem yang terinteroperabilitas tanpa harus melakukan sentralisasi data secara fisik.
Prinsip interoperabilitas tanpa sentralisasi menjadi kunci penting. Artinya, instansi produsen data tetap memiliki kepemilikan dan tanggung jawab atas data mereka masing-masing, namun sistemnya dihubungkan sedemikian rupa sehingga data bisa dipertukarkan secara efisien. Ini adalah solusi moderat bagi kekhawatiran mengenai keamanan data yang tersentralisasi di satu titik.
Bagi sektor teknologi dan digital di Indonesia, regulasi ini merupakan langkah maju untuk menciptakan ekonomi data yang lebih sehat. Standarisasi data akan memudahkan pelaku startup dan inovator dalam mengakses informasi publik yang valid untuk pengembangan aplikasi atau analisis pasar. Selama ini, ketidakpastian kualitas data seringkali menjadi hambatan bagi pengembangan solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) di tanah air.
Mitigasi risiko juga menjadi bagian integral dari RUU ini. Setiap instansi diwajibkan menerapkan audit berkala serta sistem keamanan yang canggih untuk menjamin keutuhan dan kerahasiaan informasi. Penggunaan teknologi modern seperti blockchain juga mulai diwajibkan untuk menjaga integritas data agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ke depan, tantangan terbesar bagi BSDI adalah memastikan kepatuhan seluruh instansi pemerintah. Mengubah budaya kerja birokrasi yang terbiasa bekerja secara silo membutuhkan waktu dan komitmen politik yang kuat. Jika implementasi ini berhasil, Indonesia akan memiliki fondasi perencanaan pembangunan yang jauh lebih presisi dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Langkah ini juga diharapkan dapat menekan angka korupsi yang seringkali bermula dari ketidakjelasan data bantuan sosial atau alokasi anggaran. Dengan data yang terintegrasi, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan dengan lebih transparan. Transparansi data bukan hanya soal statistik, melainkan soal keadilan bagi masyarakat.
Sebagai penutup, pengesahan RUU ini bukan akhir, melainkan awal dari transformasi digital pemerintahan. Pemerintah harus segera menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem ini agar tidak hanya menjadi tumpukan regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi efisiensi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat.