Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan respons kritis terhadap usulan penyesuaian tarif transportasi publik yang diajukan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Usulan tersebut mencakup kenaikan tarif Transjakarta menjadi Rp5.000, Transjabodetabek menjadi Rp10.000, serta pengenaan tarif Rp2.000 bagi layanan Mikrotrans yang sebelumnya gratis.
Ketua DTKJ, Sugihardjo, sebelumnya telah memaparkan rencana tarif tunggal tersebut di Balai Kota DKI Jakarta. Selain kenaikan tarif per perjalanan, DTKJ juga mengusulkan skema langganan bulanan senilai Rp200.000 bagi pengguna setia. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai penyesuaian operasional di tengah besarnya subsidi yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, menegaskan bahwa rencana ini perlu dikaji secara mendalam. Ia menyoroti bahwa profil pengguna transportasi umum di Jakarta sangat beragam, mulai dari pekerja formal hingga pekerja sektor informal yang memiliki pendapatan tidak menentu. Kebijakan tarif yang kaku dikhawatirkan akan membebani kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Taufik secara khusus menyoroti skema langganan Rp200.000 per bulan yang dinilai tidak adil bagi pengguna yang tidak rutin memanfaatkan moda transportasi tersebut. Menurutnya, bagi masyarakat yang hanya menggunakan Transjakarta sesekali, kewajiban membayar paket langganan akan terasa memberatkan, sementara tarif dasar Rp5.000 juga dinilai cukup tinggi bagi mereka.
Lebih lanjut, Taufik menyarankan perlunya skema diskon atau subsidi yang lebih tepat sasaran bagi pekerja informal dan kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam kategori penerima kartu gratis. Ia menekankan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang menantang saat ini, setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mempertimbangkan daya beli masyarakat agar akses terhadap transportasi publik tetap terjaga.
Terkait tarif Transjabodetabek, Taufik mengimbau agar pemerintah daerah penyangga segera dilibatkan dalam pembahasan. Ia mengkhawatirkan kenaikan tarif menjadi Rp10.000 akan memicu migrasi pengguna kembali ke kendaraan pribadi. Sebagai jalan tengah, ia mengusulkan angka ideal di kisaran Rp7.500 agar beban masyarakat tetap terjangkau namun tetap mendukung efisiensi operasional sistem transportasi massal di Jakarta.