Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Bagus Triyanto menegaskan perlunya pemetaan komprehensif kondisi jalan di seluruh wilayah. Menurutnya, laporan keluhan warga mengenai kerusakan jalan terus membesar dan penanganan tidak boleh bersifat parsial. "Pemkot harus melakukan inventarisasi kerusakan di seluruh wilayah. Data laporan yang masuk ke dewan sangat banyak," ujar Bagus di Tangerang, Jumat.
Permintaan itu dilatarbelangi oleh realita lapangan di mana perbaikan jalan selama ini sering hanya mengejar titik-titik yang dilaporkan warga. Pendekatan reaktif itu dinilai tidak efisien karena kerusakan di titik lain justru terabaikan hingga parah. Bagus menekankan bahwa kondisi jalan tidak hanya soal estetika aspal, tapi menyentuh keselamatan pengendara, kelancaran arus lalu lintas, hingga roda perekonomian masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaeni mengakui tantangan tersebut. Ia membeberkan bahwa sepanjang semester pertama 2026, dinasnya telah menanganai kerusakan di 1.024 titik dengan total luas penanganan 34.533,8 meter persegi. Pekerjaan berfokus pada ruas strategis seperti akses menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Iskandar Muda di Neglasari, dan Jalan M. Toha — ketiga jalur yang menjadi tulang punggung mobilitas kota ini.
Data Dinas PUPR tahun 2024 menunjukkan panjang jalan kewenangan kota mencapai 280,20 kilometer. Dari total itu, 277,16 kilometer berkondisi baik, 1,02 kilometer sedang, 0,30 kilometer rusak, dan 1,72 kilometer rusak berat. Angka kerusakan terlihat kecil secara proporsi, namun konsentrasinya pada ruas utama memperparah dampak bagi ribuan pendatang harian dan armada logistik.
Anggaran Rp69 miliar dialokasikan tahun ini untuk rekonstruksi ruas-ruas strategis. Taufik menargetkan seluruh proyek rampung pada Oktober 2026. Jadwal yang padat itu memaksa dinas berkoordinasi ketat dengan Satlantas Polres Metro Tangerang untuk menerapkan sistem contraflow. Tujuannya sederhana: meminimalkan kemacetan di jam sibuk saat pekerjaan berlangsung.
Bagus menambahkan, Komisi IV akan menegakkan fungsi pengawasan agar setiap proyek perbaikan sesuai spesifikasi teknis dan anggaran yang disetujui. "Kita akan awasi setiap perbaikan, apalagi saat ini banyak pekerjaan yang dilaksanakan. Harapannya semua sesuai spesifikasi," tegasnya. Pengawasan itu termasuk memastikan kualitas material aspal, ketebalan lapisan, hingga sistem drainase di sisi jalan agar tidak cepat rusak kembali saat musim hujan.
Sisi komunikasi pun jadi perhatian. Bagus meminta Pemkot menyosialisasikan jadwal dan rekayasa lalu lintas ke masyarakat sebelum proyek dimulai. Warga yang terinformasi akan lebih siap mencari rute alternatif, mengurangi amarah di tengah kemacetan. Taufik pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan, mengakui proyek ini mengganggu mobilitas tapi diperlukan untuk kualitas infrastruktur jangka panjang.
Pakar transportasi urban yang tidak ingin disebut namanya menilai langkah pemetaan menyeluruh itu tepat waktu. Kota Tangerang tumbuh pesat sebagai kota satelit dan gerbang logistik Jabodetabek. Beban lalu lintas melebihi kapasitas desain jalan lama. Tanpa data basis yang akurat, alokasi anggaran berisik tertumpang-tindih atau justru melewatkan titik kritis.
Di sisi lain, standar perbaikan harus naik kelas. Banyak jalan yang baru diperbaiki tahun lalu kini kembali berlubang karena drainase buruk dan beban sumbu melebihi desain. Rekonstruksi — bukan sekadar overlay aspal — jadi kunci. Anggaran Rp69 miliar untuk 2,7 kilometer jalan rusak berat dan sedang berarti biaya per kilometer mencapai Rp25 miliar, angka yang wajar untuk standar rekonstruksi penuh termasuk perbaikan fondasi dan drainase.
Koordinasi dengan polisi lalu lintas untuk contraflow menunjukkan kematangan manajemen proyek. Namun, keberhasilan contraflow bergantung pada disiplin pengendara dan ketersediaan personel quite di titik kritis. Pengalaman proyek jalan tol dan MRT Jakarta menunjukkan, contraflow tanpa quite fisik dan petugas cukup justru menciptakan kemacetan baru.
Ke depan, Tangerang butuh sistem manajemen aset jalan berbasis digital. Pemetaan sekali saja tidak cukup; diperlukan pembaruan berkala — minimal tahunan — yang terintegrasi dengan sistem pelaporan warga berbasis aplikasi. Kota Bandung dan Surabaya telah mengadopsi pendekatan serupa dengan hasil yang mengurangi biaya perbaikan darurat hingga 30 persen.
Jika Pemkot Tangerang konsisten mengeksekusi rencana ini — pemetaan akurat, rekonstruksi berkualitas, pengawasan ketat, dan komunikasi transparan — kota ini bisa mengubah narasi dari "kota bermacet karena jalan rusak" menjadi "kota yang proaktif memelihara aset infrastrukturnya". Warga dan pelaku usaha menunggu bukti nyata di lapangan, bukan hanya janji di rapat.