Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan kebijakan penghematan belanja negara dalam APBN 2025 tidak mengganggu jalannya program di kementeriannya. Hal itu dibuktikan dengan realisasi anggaran Kemendagri yang mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif Rp3,79 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Capaian tersebut menempatkan Kemendagri sebagai salah satu kementerian dengan serapan anggaran tertinggi di antara kementerian dan lembaga negara.
Kebijakan efisiensi anggaran tahun ini bermula dari instruksi pemerintah pusat untuk memangkas belanja kementerian dan lembaga guna menjaga defisit fiskal. Pagu awal Kemendagri pada 2025 ditetapkan sebesar Rp4,79 triliun. Pemangkasan menyusul kebijakan efisiensi nasional sehingga anggaran turun menjadi Rp2,61 triliun.
Kementerian Keuangan kemudian memberikan relaksasi anggaran yang menaikkan pagu efektif Kemendagri menjadi Rp3,79 triliun. Penyesuaian itu dilakukan agar program prioritas tetap berjalan meski ada pemotongan awal. Tito menekankan bahwa tambahan anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Alokasi tambahan tersebut digunakan antara lain untuk penguatan infrastruktur teknologi informasi Ditjen Dukcapil. Layanan kependudukan menjadi krusial karena dokumen digital kini terhubung dengan berbagai sektor layanan publik. Selain itu, pemerintah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib serta penguatan SIPD RI.
Dukungan bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri juga masuk dalam pos belanja strategis. Beberapa program prioritas pemerintah di daerah turut dibiayai dari sisa anggaran yang direlaksasi tersebut. Penyelenggaraan layanan publik di wilayah perbatasan menjadi perhatian khusus mengingat kompleksitas geografis Indonesia.
Dari sisi penerimaan, Kemendagri mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,22 triliun atau 225,30 persen dari target Rp545,62 miliar. Layanan akses data kependudukan oleh Dukcapil menjadi penopang utama pendapatan negara bukan pajak tersebut. Kinerja ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi negara.
Opini BPK atas laporan keuangan Kemendagri kembali menyabet predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Capaian WTP tersebut sudah dipertahankan selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014. Nilai kinerja anggaran berada di angka 94,69 dengan kategori sangat baik.
Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan memperoleh skor 78,99 atau predikat BB. Indeks reformasi birokrasi berada di level 91,01 dengan kategori A. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2025 juga menempatkan Kemendagri pada predikat sangat baik.
"Capaian 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga," ujar Tito dalam rapat tersebut. Ia menambahkan bahwa pengawasan Komisi II DPR RI melalui rapat kerja dan kunjungan lapangan membantu pihaknya melakukan perbaikan berkelanjutan. Heddy Lugito dan Basuki Hadimuljono turut hadir dalam agenda yang sama.
Ke depan, relaksasi anggaran diperkirakan tetap dibutuhkan agar layanan publik tidak terputus akibat kebijakan efisiensi. Penguatan sistem informasi pemerintahan daerah akan menentukan kualitas transisi layanan ke IKN. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar penyerapan anggaran tetap tinggi tanpa mengorbankan program strategis.