Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan kebijakan penghematan belanja negara dalam APBN 2025 tidak mengganggu operasional kementeriannya. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/7), saat membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran tersebut.
Realisasi anggaran Kemendagri mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif Rp3,79 triliun. Angka ini termasuk yang tertinggi di antara kementerian dan lembaga negara. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pemotongan dan relaksasi anggaran tidak lantas mematikan pelaksanaan program strategis di tingkat pusat maupun daerah.
Pagu awal Kemendagri pada 2025 ditetapkan sebesar Rp4,79 triliun. Pemerintah kemudian memangkasnya menjadi Rp2,61 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja nasional. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga defisit dan mengalihkan sumber daya ke sektor prioritas lain, seperti subsidi dan infrastruktur dasar.
Kementerian Keuangan memberikan relaksasi sehingga pagu efektif Kemendagri naik menjadi Rp3,79 triliun. Penambahan dana tersebut digunakan untuk penguatan infrastruktur teknologi informasi Ditjen Dukcapil, pemenuhan belanja wajib, serta penguatan layanan SIPD RI. Dana itu juga menyokong operasional IPDN dan berbagai program prioritas pemerintah di daerah.
Latar belakang pemotongan anggaran kementerian sejalan dengan arahan presiden untuk melakukan penghematan di tengah tekanan fiskal. Sejumlah kementerian menerima pemangkasan serupa. Namun, mekanisme relaksasi dari Kemenkeu memberi ruang bagi instansi yang memiliki program mendesak untuk mendapat alokasi tambahan melalui evaluasi ketat.
Dari sisi penerimaan, Kemendagri mencatat PNBP sebesar Rp1,22 triliun atau 225,30 persen dari target Rp545,62 miliar. Layanan akses data kependudukan Ditjen Dukcapil menjadi penopang utama. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik bisa menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan bila dikelola profesional.
Kinerja tersebut relevan bagi masyarakat karena layanan dukcapil menyentuh administrasi kependudukan harian. Penguatan sistem informasi berarti pengurusan dokumen seperti KTP dan akta makin terintegrasi. Di sisi lain, efisiensi yang tak mengorbankan layanan memberi preseden bagi kementerian lain untuk berbuat serupa.
Tito menegaskan capaian opini BPK atas laporan keuangan Kemendagri adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan WTP ke-12 berturut-turut sejak 2014. Nilai kinerja anggaran berada di 94,69 dengan kategori sangat baik, sementara evaluasi akuntabilitas mencapai 78,99 predikat BB.
"Capaian 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga," ujar Tito dalam rapat tersebut. Ia menambahkan indeks reformasi birokrasi Kemendagri berada di 91,01 kategori A serta indeks perencanaan pembangunan nasional predikat sangat baik.
Kehadiran pejabat seperti Ketua DKPP Heddy Lugito dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dalam rapat memperlihatkan lintas lembaga ikut mengawasi penggunaan anggaran. Pengawasan Komisi II DPR disebut Tito membantu perbaikan di pos lintas batas dan daerah terpencil. Sinergi ini krusial mengingat Kemendagri membawahi urusan administratif seluruh wilayah Indonesia.
Ke depan, relaksasi anggaran perlu dijaga agar tidak bergantung pada penyesuaian tahun berjalan. Kemendagri dituntut mempertahankan PNBP dari layanan data guna menopang efisiensi jangka panjang. Tren digitalisasi layanan kependudukan diproyeksi makin mengurangi beban belanja manual dan meningkatkan kepatuhan administratif daerah.
Pola efisiensi yang dijalankan Kemendagri dapat menjadi model bagi kementerian lain di 2026. Transparansi realisasi dan opini WTP beruntun memberi dasar evaluasi bagi DPR. Masyarakat luas berhak melihat apakah penghematan serupa benar berujung pada layanan publik yang lebih baik, bukan sekadar angka pemotongan di atas kertas.