Mantan anggota Kongres Amerika Serikat Marjorie Taylor Greene melemparkan tuduhan berat terhadap pemerintahan Donald Trump. Lewat akun media sosial X, dia mengklaim pejabat tinggi di Washington sedang membahas skenario penggunaan senjata nuklir terhadap Iran. "Saya tidak berspekulasi, saya tahu. Dan ini sangat jahat," tulisnya tanpa menyertakan bukti pendukung.
Klaim Greene muncul di tengah eskalasi retorika antara Washington dan Teheran. Presiden Trump baru-baru ini mengklaim kemenangan dalam konfrontasi dengan Iran serta menyatakan AS memegang kendali atas Selat Hormuz, koridor vital aliran minyak global. Greene menuding administrasi justru mempertimbangkan menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir, langkah yang dia sebut melanggar prinsip ketertiban internasional.
Latar belakang ketegangan ini bermula dari kecurigaan Barat terhadap program nuklir Iran. Israel secara konsisten mendorong AS untuk mengambil tindakan keras, berargumen Teheran mendekati kapabilitas militer nuklir. Namun Greene justru mengutip penilaian intelijen internal yang menunjukkan Iran belum mencapai tahap pengembangan senjata nuklir. Dia menuduh pemerintah Trump memilih mempercayai narasi Israel dibandingkan analisis aparat intelijen AS sendiri.
Kritik Greene tidak berhenti pada kebijakan nuklir. Dia menilai kampanye militer yang telah berlangsung justru memperluas penderitaan warga sipil dan memperkuat kendali Iran atas koridor energi strategis di Timur Tengah. Menurutnya, eskalasi menuju opsi nuklir berpotensi memicu "bencana nuklir" global yang drag dampaknya melampaui wilayah konflik.
Dampak ekonomi dari skenario ini akan terasa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selat Hormuz menjadi jalur 20 hingga 30 persen pasokan minyak global. Gangguan aliran tanker akibat konflik nuklir akan melonjakkan harga energi, mengikis daya beli masyarakat, dan mengancam pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Indonesia sebagai negara impor neto minyak dan gas sangat rentan terhadap kejut harga komoditas tersebut.
Di sisi keamanan, penggunaan senjata nuklir taktis akan merusak tatanan non-proliferasi yang dijaga sejak Perang Dingin. Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan norma hukum humaniter internasional akan hancur, membuka pintu bagi negara lain untuk meng kan penggunaan senjata pemusnah massal. Indonesia yang konsekwen mendukung zona bebas senjata nuklir (SEANWFZ) akan kehilangan fondasi diplomatik yang dibangun selama desadeka.
Greene memperingatkan bahwa Amerika "tidak kebal" terhadap konsekuensi nuklir. Radiasi silang, ledakan elektromagnetik, dan kelaparan nuklir tidak mengenal batas negara. Dia mendesak publik AS untuk menentang apa yang disebutnya "kegilaan" ini, serta menegaskan para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh sejarah jika bencana terjadi.
Kedutaan Besar AS di Jakarta dan Kementerian Luar Negeri Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi soal klaim Greene. Namun diplomatik senior menilai Jakarta perlu mempersiapkan skenario darurat, mulai dari diversifikasi impor energi hingga penguatan kerjasama ASEAN dalam mitigasi krisis. Indonesia juga diharapkan aktif di forum multilateral seperti PBB dan Gerakan Non-Blok untuk menolak ancaman nuklir.
Ahli keamanan internasional dari CSIS Jakarta, Dewi Fortuna Anwar, menilai klaim Greene meski tanpa bukti keras tidak bisa dibuang begitu saja. "Retorika nuklir dari pihak oposisi internal AS sendiri menunjukkan fraksi pembuat kebijakan tidak monolitik. Indonesia harus memantau dinamika internal AS, bukan hanya pernyataan resmi Kedutaan," ujarnya saat dihubungi.
Sementara itu, Gedung Putih hingga artikel ini ditulis belum merespons permintaan konfirmasi dari Anadolu Agency. Diamnya administrasi Trump bisa ditafsirkan sebagai strategi ambiguitas strategis, atau memang tidak ada dasar klaim Greene. Apapun kebenarannya, narasi nuklir sudah bocor ke domain publik dan mengubah kalkulasi risiko semua pemangku kepentingan.
Ke depan, tiga skenario mungkin terjadi. Pertama, tekanan internal AS memaksa Trump mundur dari retorika nuklir. Kedua, Israel melakukan serangan praemptif konvensional yang memicu balasan Iran, mendorong AS ikut campur. Ketiga, kecelakaan atau kesalahkalkulasi di Selat Hormuz memicu eskalasi tak terkendali. Indonesia harus siap untuk ketiga kemungkinan itu.