Tiga puluh enam hingga tiga puluh tujuh persen ekonomi rumah tangga Indonesia — sekitar 27 juta keluarga petani — berdiri di ambang kerentanan ekstrim. El Nino yang mulai menguat tidak lagi sekadar fenomena musiman, melainkan sinyal sistemik yang mengancam rantai pangan, ketersediaan air, hingga stabilitas harga komoditas strategis seperti beras dan cabai. Puncak kemarau panjang diperkirakan menyapa Agustus hingga September 2026, membawa konsekuensi yang melampaui gagal panen biasa.
Kebijakan negara kini diuji tidak hanya pada mitigasi bencana, tapi pada kemampuan merancang sistem pertanian yang tahan terhadap iklim yang berubah. Satu dari tiga rumah tangga di Indonesia bergantung pada pertanian, dan ketika hujan tidak datang tepat waktu, dampaknya merambat ke inflasi, impor darurat, hingga tekanan buka lahan baru yang justru memperparah emisi karbon. Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi sulit: negara rentan iklim, penghasil emisi besar dari sektor lahan, sekaligus berambisi mandiri pangan.
El Nino bermula dari pergeseran massa air hangat di Samudra Pasifik tropis. Pada kondisi normal, angin pasat mendorong air hangat ke barat, menuju kepulauan Indonesia, memicu pembentukan awan dan hujan. Kali ini, pemanasan permukaan laut bergeser ke Pasifik tengah dan timur, menarik pusat hujan menjauh dari wilayah maritim kita. Akibatnya, musim kemarau di bagian selatan Indonesia — Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua — jadi lebih kering dan berkepanjangan.
Namun ancaman kali ini tidak sendirian. El Nino bertemu dengan perubahan iklim yang sudah menaikkan suhu global 1–2°C di pertengahan abad ini. Suhu lebih tinggi mempercepat penguapan, mengeringkan tanah lebih cepat, dan meningkatkan kebutuhan air tanaman. Petani tidak hanya hadapi "kurang hujan", tapi tanah yang kering lebih dulu, tanaman stres panas, dan jadwal tanam yang tak terduga. Proyeksi curah hujan pun tak linier: selatan jadi lebih kering, sementara wilayah lain justru rawan hujan ekstrem.
Sektor pertanian jadi garis depan teror ini. Padi butuh hujan terduga dan irigasi handal. Jagung, hortikultura, perkebunan, dan peternakan tak luput dari panas, hama, dan keterbatasan air. Musim tanam mundur, produktivitas anjlok, efisiensi pupuk menurun karena tanah kering, dan harga pangan melonjak jadi isu politik sensitif. Komoditas seperti beras dan cabai — yang elastisitas harganya rendah — jadi pemicu inflasi yang sulit dikendalikan.
Dampak ekonomi merembet ke seluruh rantai nilai. Pendapatan petani anjlok, daya beli rumah tangga menyusut, pemerintah terdorong impor gandum dan beras dalam volume besar, dan tekanan konversi lahan hutan naik. Siklus ini menciptakan perangkap: semakin banyak lahan dibuka, semakin besar emisi, semakin parah perubahan iklim, semakin sering El Nino berdampak keras. Tanah, sekali lagi, jadi titik pertemuan ketiga krisis ini.
Pengelolaan tanah yang berkelanjutan bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Restorasi gambut, agroforestri, dan sistem irigasi efisien harus jadi tulang punggung kebijakan, bukan proyek terpisah. Data Kementerian Pertanian menunjukkan lahan pertanian optimal di Indonesia tersisa sekitar 8,1 juta hektar, tapi produktivitas rata-rata padi stagnan di 5,1 ton per hektar — jauh di bawah potensial 7–8 ton. Meningkatkan produktivitas lahan existing jauh lebih rasional dibanding buka lahan baru.
Teknologi juga punya peran. Sistem informasi iklim skala desa, varietas padi tahan kekeringan seperti Inpari 32 dan 43, serta irigasi tetes berbasis IoT sudah ada tapi adopsinya masih minim. Hanya 15% petani kecil yang terjangkau asuransi pertanian, padahal ini jaring pengaman krusial saat panen gagal. Perlu integrasi data BMKG, Kementerian Pertanian, dan BPS agar peringatan dini jadi aksi nyata di lapangan, bukan sekadar berita.
Biaya tidak asiknya ketidaksiagaan ini mahal. Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi Indonesia akibat bencana iklim capai 1,5–2% PDB per tahun. Jika El Nino 2026 berdampak parah tanpa mitigasi memadai, angka itu bisa melonjak. Sementara anggaran adaptasi iklim di APBN 2025 baru menyentuh 3,2% dari total belanja — jauh di bawah kebutuhan estimasi 4–5% PDB per tahun menurut UNFCCC.
Langkah selanjutnya butuh koherensi lintas kementerian. Kementerian Pertanian, PUPR, LHK, dan Bappenas harus bergerak sinkron: data iklim, bukan silo. Program pangan nasional harus mengintegrasikan adaptasi iklim sebagai komponen wajib, bukan tambahan. Investasi infrastruktur air — bendungan, embung, jaringan irigasi modern — harus diprioritaskan di wilayah rawan kekeringan berulang.
Masyarakat juga punya peran. Pola konsumsi yang beralih ke karbohidrat lokal beragam (jagung, singkong, sorghum) mengurangi tekanan pada sistem padi yang rentan air. Dukungan ke petani kecil melalui koperasi dan BUMDes yang kuat memastikan bantuan pupuk, benih, dan dana sampai tepat sasaran. El Nino 2026 bukan sekadar ujian cuaca, tapi uji kematangan sistem pangan Indonesia.