BRUSELS - Komisi Eropa (EC) secara resmi menegaskan bahwa dua platform utama milik Meta Platforms Inc., yaitu Instagram dan Facebook, melanggar ketentuan Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act/DSA) Uni Eropa. Keputusan ini diumumkan pada Jumat (10/7) setelah investigasi mendalam yang berbulan-bulan, menandai tonggak sejarah dalam regulasi platform digital global. Penilaian EC tidak sekadar soal kebijakan konten, melainkan menyentuh inti arsitektur produk: desain antarmuka yang sengaja direkayasa untuk menciptakan ketergantungan berlebihan.
Investigasi regulator blok Eropa itu mengidentifikasi sekumpulan fitur inti yang dianggap menjadi "mesin adiktif". Di antaranya adalah pengguliran tak terbatas (infinite scroll), pemutaran video otomatis (autoplay), notifikasi dorong (push notification) yang agresif, serta sistem rekomendasi algoritmik yang hiper-personal. Menurut temuan EC, kombinasi fitur-fitur ini "memicu keinginan pengguna untuk terus menggulir dan mengalihkan otak ke mode autopilot, yang berkontribusi pada kebiasaan tidak sehat dan penggunaan kompulsif". Ini adalah penilaian teknis yang langka, di mana regulator menilai desain produk sebagai risiko sistemik, bukan sekadar keluhan pengguna.
Kritik paling tajam ditujukan pada dampak terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak dan remaja. EC menegaskan Meta "mengabaikan informasi yang tersedia tentang waktu yang dihabiskan anak di bawah umur di Instagram atau Facebook pada malam hari". Format konten pendek seperti Reels dan Stories dinilai dioptimalkan untuk memaksimalkan retensi, mendorong penggunaan berlebihan hingga kompulsif di kalangan pengguna muda yang belum memiliki kontrol diri penuh. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran global yang semakin menguat mengenai krisis kesehatan mental remaja di era media sosial.
Upaya mitigasi yang sudah ada, seperti fitur manajemen waktu layar dan pengawasan orang tua, dinilai EC tidak efektif secara substansial. Regulator menilai fitur-fitur itu "dapat dengan mudah diabaikan dan tidak menghasilkan pengurangan dan kontrol yang berarti". Bahkan, sistem kontrol orang tua dinilai hanya berfungsi jika wali memiliki "keahlian teknis yang memadai", menciptakan kesenjangan digital di mana keluarga kurang berdaya teknis justru paling rentan. Pusat Keamanan Meta yang berisi tautan sumber daya kesehatan mental pun dinilai tidak mampu menimbang risiko desain adiktif yang struktural.
Sebagai konsekuensi, EC menuntut perubahan desain fundamental, bukan sekadar penambahan fitur opsional. Perintah meliputi: menonaktifkan autoplay dan infinite scrolling secara bawaan (default off), menerapkan jeda waktu layar (screen time breaks) yang dipaksakan dan efektif, serta merekalibrasi sistem rekomendasi agar tidak semata-mata mengoptimalkan keterlibatan (engagement) pengguna. Ini berarti Meta harus memilih antara mengubah model bisnis berbasis perhatian (attention economy) di pasar Eropa, atau menghadapi sanksi berat.
Kerangka hukum DSA memberlakukan sanksi administratif hingga 6 persen dari total omset tahunan global pelanggar. Bagi Meta yang mencatat pendapatan puluhan miliar dolar per tahun, potensi denda bisa mencapai miliaran euro. Lebih dari uang, keputusan ini menciptakan preseden hukum: desain produk yang manipulatif (dark patterns) dapat dikategorikan sebagai risiko sistemik yang wajib diminimalisasi. Hal ini menggeser beban bukti dari pengguna yang harus "bijak menggunakan" ke platform yang harus "bertanggung jawab merancang".
Meta memiliki hak untuk mengajukan pembelaan tertulis sebelum keputusan final ketidakpatuhan (non-compliance decision) dikeluarkan. Namun, tekanan regulator tidak hanya datang dari Eropa. Inggris melalui Online Safety Act, Australia dengan undang-undang larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun, dan sejumlah negara AS yang mengajukan gugatan terhadap Meta soal kebocoran data remaja, semuanya mengarah pada narasi yang sama: era regulasi longgar bagi Big Tech telah berakhir. Respons Meta dalam kasus ini akan menjadi tolok ukur bagaimana gigantek teknologi beradaptasi dengan paradigma "safety by design".
Bagi lanskap digital Indonesia, keputusan EC ini memiliki relevansi strategis. Sebagai negara dengan basis pengguna Meta terbesar di Asia Tenggara, Indonesia saat ini menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan UU ITE dan Peraturan Menteri Komdigi soal Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Spirit regulasi Eropa—transparansi algoritma, perlindungan anak, dan larangan desain adiktif—kemungkinan besar akan menjadi referensi (regulatory benchmark) bagi pembentukan aturan turunan di dalam negeri. Platform yang gagal beradaptasi di Eropa akan kesulitan mempertahankan standar ganda di pasar lain, termasuk Indonesia.