Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima keluhan langsung dari warga Lampung Timur soal kerusakan jalan saat kunjungan kerja pada Rabu (15/7). Ia berjanji membawa aspirasi tersebut ke pemerintah pusat agar mendapat penanganan khusus.
Kunjungan tersebut berlangsung di Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana. Gibran berdialog dengan petani dan warga setempat yang setiap kali kedatangan pejabat nasional selalu menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan. Menurut Gibran, persoalan itu telah berulang kali ia dengar setiap bertandang ke provinsi di ujung selatan Sumatra itu.
Ia menegaskan bahwa keluhan jalan rusak bukan sekadar masalah teknis, melainkan hambatan nyata bagi mobilitas dan perekonomian warga. Tanaman singkong dan hasil tani lainnya sulit dikirim ke pasar apabila akses darat dalam kondisi buruk. Hal itu membuat aspirasi infrastruktur selalu menempati urutan pertama dalam tiap dialog publik yang diikutinya di Lampung.
Kondisi ini mencerminkan ketimpangan penanganan infrastruktur di daerah yang memiliki keterbatasan fiskal. Pemerintah kabupaten dan kota kerap tak sanggup membiayai perbaikan jalan provinsi maupun nasional yang melintasi wilayah mereka. Gibran menyatakan bahwa saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten tidak akan menyelesaikan akar masalah.
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menilai tiap daerah memang memiliki batas anggaran yang ketat. Oleh sebab itu, campur tangan pemerintah pusat menjadi kunci agar ruas jalan strategis segera diperbaiki. Ia memastikan bakal mengonsultasikan temuan di Lampung kepada pimpinan negara untuk mendapat atensi khusus.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran meninjau Jembatan Way Bungur yang putus sejak 2016. Selama sembilan tahun, pelajar dan warga harus menyeberangi sungai menggunakan perahu klotok karena akses darat terputus. Gibran mengaku prihatin melihat warga bertahun-tahun menanggung dampak buruk dari tertundanya perbaikan infrastruktur.
Kunjungan ke Lampung menjadi bagian dari safari Gibran ke Pulau Sumatra pekan ini. Setelah dari Lampung, ia dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Sumatera Selatan pada Kamis (16/7). Di provinsi itu, ia akan meninjau RSUD Siti Fatimah, Jembatan Musi V, dan fasilitas pengolahan sampah energi listrik di Keramasan.
Persiapan penyambutan di Palembang telah matang. Jajaran RSUD Siti Fatimah menyatakan kesiapan sejak sehari sebelumnya, termasuk rencana pemantauan poliklinik dan ruang kateterisasi jantung (Cathlab). Rencana tersebut menunjukkan bahwa kunjungan wapres tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga layanan publik lainnya.
Bagi masyarakat Lampung, janji Gibran membawa keluhan ke pusat memberi harapan baru. Ruas jalan yang menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pelabuhan atau pasar kota selama ini menjadi penentu harga komoditas. Jika perbaikan dipercepat, biaya logistik dapat turun dan daya saing daerah meningkat.
Gibran menekankan bahwa titik jalan yang menopang kegiatan ekonomi bakal diprioritaskan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi syarat agar perbaikan tidak tertunda bertahun-tahun seperti Jembatan Way Bungur. Pendekatan ini sekaligus menguji komitmen pemerintahan saat ini dalam merespons aspirasi desa secara konkret.
Ke depan, realisasi janji tersebut akan diukur dari alokasi anggaran perbaikan jalan di Lampung pada tahun berjalan. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat diperkirakan akan memantau langsung progres fisik di lapangan. Tanpa eksekusi cepat, keluhan serupa dipastikan kembali muncul dalam kunjungan pejabat berikutnya.
Safari infrastruktur Gibran di Sumatra juga memberi sinyal bahwa pemerintah pusat mulai menempatkan daerah luar Jawa sebagai fokus penyeimbangan pembangunan. Jika pola ini berlanjut, provinsi dengan keterbatasan fiskal dapat memperoleh akses pendanaan lebih adil untuk memangkas ketertinggalan akses dasar warga.