Badan Teknologi Pemerintah Singapura (GovTech) mengonfirmasi pemutusan hubungan kerja terhadap 93 pegawainya pada Rabu (15/7) sebagai tahap pertama restrukturisasi besar-besaran. Keputusan tersebut menjadi bagian dari transisi dua tahun ke model kepemilikan produk berkelanjutan yang menggantikan sistem pengiriman proyek satu kali.
GovTech saat ini mempekerjakan sekitar 3.900 staf tetap dan kontrak serta mendukung kebutuhan teknologi lebih dari 50 lembaga pemerintah. Dalam dua tahun ke depan, badan di bawah Kementerian Pengembangan Digital dan Informasi itu akan melepas 7 hingga 9 persen tenaga kerja, atau sekitar 300 orang, melalui tiga fase. Pada tahap pertama yang menyasar tim internal dan enam lembaga lain, 305 pegawai teridentifikasi. Sebanyak 102 di antaranya dipertahankan, 110 dialihkan melalui program magang, dan 93 orang harus meninggalkan instansi.
Pemutusan hubungan kerja di sektor publik Singapura tergolong langka. Laporan parlemen menyebutkan pengurangan pegawai sipil terakhir terjadi pada 2006–2010, ketika 20 pejabat meninggalkan layanan melalui Skema Pengunduran Diri Khusus. Saat itu, kompensasi dihitung satu bulan gaji terakhir untuk setiap tahun pengabdian dengan batas 25 tahun.
GovTech menerapkan formula serupa untuk pelepasan tahap pertama. Setiap pegawai yang terdampak menerima satu bulan gaji per tahun kerja hingga batas 25 tahun, ditambah pembayaran ex-gratia tiga bulan, gaji selama masa transisi enam pekan, serta insentif penyelesaian bagi yang diminta bertahan menyerahkan tugas penting.
Peralihan model operasi didorong oleh kebutuhan untuk menguasai dan menjalankan sistem pemerintahan krusial secara mandiri, tidak lagi bergantung pada vendor eksternal. Layanan seperti Singpass, Parents Gateway, dan voucher CDC menuntut pembangunan, operasi, serta penyempurnaan terus-menerus ketimbang pengiriman sekali jadi.
Ketua GovTech Chng Kai Fong menegaskan perubahan ini bukan pengurangan tenaga kerja yang dipicu kecerdasan buatan. Menurut catatannya, transformasi itu sudah dirancang beberapa tahun sebelum gelombang AI meluas. "Kami mengubah bentuk, bukan menyusut," tulisnya dalam pesan internal, sambil menekankan bahwa GovTech justru akan merekrut lebih banyak insinyur perangkat lunak, manajer produk, desainer, dan ahli keamanan siber di masa depan.
Di Indonesia, kabar ini relevan karena pemerintah juga merintis agensi serupa melalui GovTech Indonesia untuk akselerasi layanan digital publik. Selama ini, proyek e-government Tanah Air seperti INAdigital atau sistem informasi kesehatan kerap mengandalkan vendor eksternal, sehingga rentan terhadap fragmentasi dan ketergantungan jangka panjang.
Perbandingan menarik muncul dari sikap serikat pekerja setempat. Di Singapura, Amalgamated Union of Statutory Board Employees (AUSBE) dilibatkan sejak awal sehingga bisa menegosiasikan paket dukungan ekstra, termasuk bonus kinerja prorata dan enam bulan keanggotaan serikat berbayar. Bagi Indonesia, keterlibatan serikat atau perwakilan pegawai dalam restrukturisasi sektor publik masih jarang, padahal bisa meredam gejolak.
Kepala Eksekutif GovTech Goh Wei Boon menambahkan bahwa skala serta kompleksitas layanan digital menuntut kemampuan membangun, menjalankan, dan menyempurnakan produk secara berkesinambungan. Pimpinan sempat mempertimbangkan penundaan transisi dengan mengandalkan pensiun alami, tetapi menolaknya karena setiap keterlambatan membuat sistem krusial menua dan menjauh dari kebutuhan warga.
Dukungan bagi pegawai yang terdampak cukup konkret. Selain pelatihan magang bergaji penuh untuk beralih ke peran kepemilikan produk, NTUC menempatkan pelatih karier di lokasi dengan hampir 30 perusahaan menawarkan lebih dari 300 lowongan teknologi. Pekerja juga diundang ke bursa karier khusus pada 4 Agustus mendatang.
Dua fase berikutnya akan menyasar tim GovTech yang tertanam di lembaga pemerintah lain, dengan rincian cakupan diumumkan pada November 2026. Sesi tanya jawab langsung antara pimpinan dan staf dijadwalkan segera untuk menjawab kegelisahan internal. Prinsip komunikasi langsung sebelum pengumuman publik akan dipertahankan.
Tren penguasaan produk internal diprediksi meluas di kawasan Asia Tenggara seiring meningkatnya kesadaran kedaulatan data. Singapura menunjukkan bahwa efisiensi birokrasi tidak harus berarti pemecatan massal, melainkan penyesuaian kapabilitas. Pengalaman tersebut layak dijadikan rujukan ketika Indonesia memperbesar portofolio digital pemerintahannya.