Upaya hukum Donald Trump untuk mengalihkan kasus pidana suap atau hush-money dari pengadilan negara bagian ke pengadilan federal kembali menemui jalan buntu. Hakim Alvin Hellerstein secara resmi menolak petisi tersebut untuk ketiga kalinya pada Jumat lalu. Keputusan ini menegaskan bahwa argumen pihak Trump mengenai kekebalan presiden tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam konteks kasus pemalsuan catatan bisnis tersebut.
Hellerstein menyatakan bahwa dalih yang diajukan kubu Trump tidak memberikan perspektif baru maupun argumen hukum yang memadai. Dalam putusannya, sang hakim menekankan bahwa pembayaran uang tutup mulut kepada bintang film dewasa untuk menutupi skandal pribadi sama sekali tidak termasuk dalam cakupan tugas resmi seorang Presiden Amerika Serikat. Baginya, batasan kekebalan kepresidenan tidak bisa disalahgunakan untuk menutupi tindakan yang bersifat personal dan memalukan.
Kasus ini berakar pada pembayaran sebesar 130.000 dolar AS kepada Stormy Daniels menjelang pemilihan presiden 2016. Jaksa menuduh Trump menggunakan Michael Cohen sebagai perantara untuk membungkam Daniels terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Trump. Di New York, tindakan memalsukan catatan bisnis untuk menutupi kejahatan lain dikategorikan sebagai tindak pidana berat atau felony, yang sempat membuat Trump menjadi presiden AS pertama yang menyandang status terpidana.
Strategi hukum Trump selama ini bersandar pada putusan Mahkamah Agung AS tahun 2024 yang memperluas konsep kekebalan presiden untuk tindakan-tindakan resmi. Tim hukumnya berargumen bahwa karena bukti yang digunakan berasal dari masa jabatan pertamanya, maka kasus tersebut harus dipindahkan ke ranah federal. Namun, Hellerstein tetap teguh pada pendiriannya bahwa urusan pribadi seperti skandal perselingkuhan berada di luar perimeter tanggung jawab konstitusional seorang kepala negara.
Respons kubu Trump terhadap penolakan ini cukup agresif. Mereka menyebut putusan Hellerstein sebagai langkah yang tidak berdasar dan melanggar hukum. Pengacara Trump telah menyatakan rencana untuk mengajukan banding lanjutan, menegaskan komitmen mereka untuk terus melawan apa yang mereka sebut sebagai senjata politik pihak Demokrat. Dinamika ini memperlihatkan betapa rumitnya pertarungan hukum yang melibatkan tokoh sentral politik Amerika di tengah polarisasi yang tajam.
Bagi publik Indonesia, kasus ini memberikan pelajaran berharga mengenai supremasi hukum dan batasan kekebalan seorang pejabat publik. Di Indonesia, konsep imunitas pejabat negara diatur secara ketat dalam undang-undang dan biasanya terbatas pada fungsi jabatan saat menjalankan tugas resmi. Kasus Trump menjadi cermin bagaimana sistem peradilan di negara demokrasi matang berusaha memisahkan kepentingan pribadi dengan jabatan publik, sebuah tantangan yang sering kali muncul dalam tata kelola pemerintahan di berbagai negara.
Perbandingan menarik dapat ditarik dengan sistem hukum di tanah air, di mana integritas catatan publik dan transparansi keuangan pejabat menjadi sorotan utama dalam pemberantasan korupsi. Meskipun konteks hukumnya berbeda, esensi pertanggungjawaban hukum bagi pemimpin yang melanggar norma tetap menjadi isu universal. Publik Indonesia yang akrab dengan dinamika politik yang dinamis tentu memahami pentingnya menjaga agar lembaga peradilan tetap independen dari intervensi kekuasaan.
Meski Trump telah memenangkan pemilihan presiden kembali pada 2024 dan beberapa kasus hukum lainnya gugur, kasus New York ini tetap membekas dalam catatan sipilnya. Hakim Juan Merchan, yang menangani persidangan utama, sebelumnya menjatuhkan hukuman tanpa penjara maupun denda finansial, namun status terpidana tersebut tetap melekat pada catatan hukum Trump. Penolakan Hellerstein untuk memindahkan kasus ini ke pengadilan federal memastikan bahwa proses hukum tetap berada di bawah yurisdiksi negara bagian.
Langkah selanjutnya bagi tim hukum Trump adalah membawa masalah ini ke tingkat banding yang lebih tinggi. Mereka berharap dapat membatalkan vonis tersebut dengan terus menekan narasi bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari tugas jabatan. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah mengingat preseden yang dibangun oleh hakim di pengadilan distrik federal sejauh ini cenderung konsisten menolak argumen kekebalan untuk perilaku yang bersifat privat.
Tren ke depan menunjukkan bahwa pertarungan hukum ini akan terus berlanjut hingga ke titik nadir. Baik pihak jaksa maupun pembela tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berkompromi. Bagi pengamat hukum internasional, perkembangan ini merupakan studi kasus yang krusial tentang bagaimana sistem peradilan menangani tokoh yang memiliki pengaruh politik luar biasa besar, sekaligus menjaga integritas sistem hukum agar tidak tergerus oleh kepentingan politik jangka pendek.