Kepala IAEA Rafael Grossi mengunjungi Damaskus pada pertengahan Agustus 2026 untuk memimpin tim inspektur yang mengevaluasi dua lokasi, satunya di Deir Ezzor. Kunjungan itu terjadi setelah pemerintah Suriah mengirim surat resmi pada 17 Juli, mengakui keberadaan material nuklir di situs yang tidak tercatat dalam warisan rezim sebelumnya. Grossi menilai langkah itu sebagai "keputusan berani" dan menekankan bahwa material tersebut — berjumlah beberapa ton — berpotensi disalahgunakan jika tidak diamankan.
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menyatakan hasil penilaian teknis menunjukkan bahan-bahan itu tidak menimbulkan risiko langsung. Namun, ia menegaskan material akan tetap di bawah pengawasan pemerintah dan sistem pengamanan IAEA. Grossi menambah, kedua pihak akan bekerja sama memastikan penyimpanan yang aman serta memasukkan material ke dalam rejim pengawasan internasional. "Kita mulai membuka lembaran baru, dan membuka lembaran baru bukan berarti melupakan masa lalu," ujarnya di konferensi pers.
Latar belakang temuan ini mengacu pada sejarah panjang kecurigaan program nuklir rahasia Suriah. Pada 2011, IAEA menyimpulkan lokasi Deir Ezzor — dikenal sebagai Al-Kibar — "sangat mungkin" merupakan reaktor nuklir yang dibangun dengan bantuan Korea Utara. Serangan udara Israel pada September 2007 menghancurkan situs itu, though Israel baru mengakuinya pada 2018. Kurang dari setahun pasca-serangan, Amerika Serikat menuduh Suriah berusaha membangun kembali reaktor rahasia.
Ahli keamanan Prancis Pierre Razoux dari FMES Institute memperkirakan bahan nuklir yang ditemukan terkait erat dengan program Al-Kibar yang dihentikan 2007. Ia tidak menutup kemungkinan Suriah juga menyimpan material yang berasal dari Irak pada awal 2000-an. Temuan partikel uranium di Deir Ezzor saat inspeksi 2024 memperkuat dugaan IAEA bahwa aktivitas nuklir pernah berlangsung di lokasi tersebut.
Bagi rezim non-proliferasi global, pengakuan Suriah menandai langkah langka: negara yang selama bertahun-tahun menolak kerjasama penuh dengan IAEA kini membuka akses ke situs yang selama ini disangkal. Grossi menyebut temuan ini "semakin memperkuat kecurigaan lama" badan pengawas PBB. Di sisi lain, langkah transparansi ini juga menciptakan tekanan diplomatik bagi Suriah untuk membuktikan komitmen non-nuklirnya secara konsisten.
Laporan Axios mengungkap detail tambahan: Washington dan IAEA sepakat mengatur pemindahan material nuklir dari lokasi rahasia setelah mencapai kesepahaman dengan Suriah dan Israel. Israel memantau ketat apa yang disebut "Situs 99" dan telah mengancam akan menyerangnya jika material tidak diamankan. Dinamika ini menempatkan IAEA dalam posisi sensitif — harus menyeimbangkan verifikasi teknis dengan geopolitika regional yang mudah pecah.
Dari perspektif Indonesia, perkembangan ini relevan karena Jakarta merupakan anggota dewan gubernur IAEA dan penandatangan early NPT. Indonesia telah konsisten mendorong zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara melalui SEANWFZ. Kasus Suriah mengingatkan bahwa verifikasi multilateral tetap satu-satunya jalur kredibel untuk mencegah proliferasi, terlepas dari tekanan bilateral atau ancaman militer.
BRIN sebagai penerus BATAN terus mengembangkan teknologi nuklir untuk kebaikan — tenaga listrik, medis, pertanian — di bawah pengawasan IAEA penuh. Pengalaman Suriah menunjukkan betapa pentingnya transparansi sejak awal: program yang dibangun di bawah bayang-bayang rahasia justru menciptakan beban keamanan yang berkepanjangan, jauh lebih mahal dibandingkan biaya kepatuhan standar internasional.
Langkah selanjutnya IAEA akan menentukan jadwal inspeksi berkala, memasang segel dan kamera pengawasan, serta menetapkan kuantitas material yang harus dilaporkan setiap periode. Grossi menegaskan proses ini akan berlangsung "tanpa kompromi" pada standar keamanan. Keberhasilan atau kegagalan misi ini akan jadi uji nyata apakah rezim pengawasan nuklir global masih berfungsi di era geopolitika yang semakin terfragmentasi.