Moskow memanggil Duta Besar Jepang untuk Rusia, Akira Muto, ke Kementerian Luar Negeri pada Selasa (18/8) guna menyampaikan protes keras atas sikap Tokyo yang menentang kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Pulau Iturup beberapa hari sebelumnya. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, yang menegaskan bahwa kedaulatan dan yurisdiksi Rusia atas Kepulauan Kuril Selatan — yang disebut Jepang sebagai Chishima Retto — "tidak tergoyahkan".
Lavrov juga menyampaikan bahwa pernyataan pemerintah Jepang terkait kunjungan Putin "tidak bisa diterima sama sekali". Menurut laporan Japan Times, diplomat senior Rusia itu memperingatkan bahwa Moskwa mempertimbangkan langkah balas mengingat dukungan Tokyo terhadap Kiev selama bertahun-tahun sejak eskalasi konflik di Ukraina. Ancaman tindakan balas itu menambah ketegangan diplomatik yang sudah memanas sejak akhir pekan lalu.
Pemicu terbaru perselisihan ini adalah kunjungan kerja Putin ke Pulau Iturup — salah satu dari empat pulau yang diklaim kedua negara — pada Jumat (15/8). Kunjungan itu merupakan kali pertama seorang pemimpin Rusia menginjakkan kaki di pulau tersebut sejak 2019. Tokyo merespons dengan cepat. Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan bahwa gugusan pulau itu merupakan wilayah Jepang yang sah "secara faktual sejarah dan hukum internasional", menegaskan kunjungan Putin bertentangan dengan posisi konsisten pemerintah Jepang.
Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, tidak diam. Ia memanggil Duta Besar Rusia di Tokyo, Nikolay Nozdrev, untuk menyampaikan protes resmi. Dalam pertemuan yang terhitung singkat, Motegi menegaskan bahwa aktivitas Rusia di pulau-pulau tersebut melanggar kedaulatan Jepang. Tokyo juga mengingatkan bahwa perselisihan wilayah ini telah menghalangi penandatanganan perjanjian perdamaian formal antara kedua negara sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Akar sengketa ini menjulang ke Agustus 1945, saat Uni Soviet menduduki Kepulauan Kuril Selatan — Etorofu, Kunashiri, Shikotan, dan Habomai — menjelang akhir Perang Dunia II. Puluhan ribu warga Jepang kemudian diusir. Uni Soviet kemudian menginkorporasikan pulau-pulau itu ke wilayahnya, dan Rusia mewarisi kontrol tersebut pasca runtuhnya Uni Soviet 1991. Jepang menolak pengakuan tersebut, berargumen bahwa penyerahan pulau tersebut tidak pernah disahkan melalui perjanjian perdamaian yang sah, dan menuding pelanggaran Hukum Internasional oleh Uni Soviet.
Selama desain dekade, negosiasi bilateral bergulir lambat. Rusia menawarkan pengembalian dua pulau terkecil — Shikotan dan Habomai — setelah penandatanganan perjanjian perdamaian, tetapi Tokyo menuntut keempat pulau sekaligus. Kunjungan Putin kali ini dibaca analis sebagai demonstrasi kekuatan dan penegasan status quo oleh Moskwa, di tengah hubungan Rusia-Barat yang terus memburuk. Dukungan militer dan sanksi ekonomi Jepang ke Ukraina dinilai Kremlin sebagai tindakan tidak netral yang mempersulit kompromi territorial.
Di Tokyo, keputusan untuk mengirim Muto menghadapi Lavrov bukanlah keputusan mudah. Menurut NHK, pemerintah Jepang awalnya ragu memenuhi panggilan karena khawatir diskusi akan didominasi Rusia secara sepihak, tanpa ruang bagi pertukaran argumen yang seimbang. Namun, setelah pertimbangan internal, Tokyo memutuskan untuk tetap menghadiri pertemuan demi menjaga saluran komunikasi diplomatik agar tidak putus total — yang justru berbahaya bagi kepentingan jangka panjang Jepang.
Ketegangan ini juga memengaruhi kerjasana ekonomi. Proyek pengembangan sumber daya minyak dan gas di lepas pantai Sakhalin, yang melibatkan konsorsium Jepang, kini berjalan di atas kain tipis ketidakpastian politik. Beberapa pakar ekonomi di Tokyo memperkirakan bahwa jika Rusia mengeksekusi "tindakan balas" yang diancam Lavrov — misalnya pembatasan akses perikanan atau investasi — kerugian bagi sektor swasta Jepang bisa mencapai miliaran yen per tahun.
Dari perspektif geopolitik, sengketa Kuril Selatan bukan hanya soal wilayah, tapi juga soal akses strategis ke Samudra Pasifik. Kepemilikan pulau-pulau itu memberi Rusia akses bebas bebas es ke Laut Okhotsk dan Pasifik Utara, vital untuk armada Pasifik Rusia. Bagi Jepang, pengendalian pulau tersebut berarti memperlebar zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan memperkuat pertahanan perbatasan utara menghadapi aktivitas militer Rusia yang meningkat.
Analis keamanan di Jakarta menilai dinamika ini relevan bagi Indonesia. Meskipun tidak terlibat langsung, Indonesia sebagai negara kepulauan yang juga memiliki sengketa batas maritim — misalnya dengan Australia, Vietnam, dan Filipina — memperhatikan bagaimana negara besar menyelesaikan sengketa wilayah melalui kombinasi diplomasi, hukum internasional, dan proyeksi kekuatan. Kasus Kuril Selatan menunjukkan bahwa kekuatan militer dan realpolitik sering mengalahkan argumen hukum semata.
Masyarakat hukum internasional Indonesia juga mengamati apakah Rusia akan tetap menolak yurisdiksi Pengadilan Internasional (ICJ) atau Tribunal Hukum Laut (ITLOS) dalam kasus ini. Jepang belum menyerahkan sengketa ini ke pengadilan internasional, memilih jalur bilateral. Keputusan itu menawarkan pelajaran: keberhasilan penyelesaian sengketa tergantung pada kemauan politik kedua belah pihak, bukan hanya ketersediaan forum hukum.
Ke depan, peluang terobosan diplomatik terlihat sempit. Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengurangi militarian di pulau-pulau tersebut — termasuk pembangunan fasilitas militer baru yang terdeteksi satelit sejak 2023. Sementara Jepang, di bawah kabinet Sanae, cenderung mengkeras sikap sambil memperkuat aliansi keamanan dengan AS dan Australia. Tanpa tekanan eksternal signifikan atau insentif ekonomi masif, status quo yang menguntungkan Rusia kemungkinan besar akan bertahan puluhan tahun mendatang.