Internasional

Mantan Menhan Ukraina Desak Pemilu di Masa Perang, Tantang Otoritas Zelensky

Ringkasan

  • Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov meminta pemilu di masa perang lewat video YouTube, menantang kebijakan martial law yang menangguhkan demokrasi sejak invasi Rusia Februari 2022.

Mykhailo Fedorov, mantan Menteri Pertahanan Ukraina yang dicopot Juli lalu, memposting video di YouTube pada Selasa meminta pemilu di masa perang. Ia menyatakan demokrasi tidak boleh jadi sandera Rusia, menegaskan Ukraina berperang agar tetap negara Eropa yang bebas. Pernyataan ini dianggap tantangan paling serius bagi presiden Volodymyr Zelensky sejak perang pecah.

Fedorov tidak menyebut nama Zelensky langsung, namun isi video jelas menargetkan kebijakan penangguhan pemilu. Di bawah martial law yang diberlakukan sejak invasi penuh Rusia, semua proses pemilu dihentikan. Fedorov menuntut mekanisme hukum yang aman dan realistis untuk memulihkan proses demokrasi penuh meski perang berkepanjangan, menyebut negara menghadapi krisis tata kelola sistemik dan takut pada perubahan.

Pecahnya hubungan Fedorov dengan Zelensky bermula dari ketegangan dengan komandan tertinggi angkatan darat Oleksandr Syrskyi. Selama enam bulan menjabat, Fedorov dikreditkan membersihkan korupsi di kementerian, menerapkan analisis data untuk performa frontline, serta mempercepat pengadaan drone dan teknologi perang. Copotannya memicu protes warga di berbagai kota, memaksa Zelensky mengganti Syrskyi beberapa minggu kemudian.

Latar belakang Fedorov sebagai Menteri Transformasi Digital membentuk gaya kepemimpinan teknokratik. Ia mendirikan "IT Army of Ukraine" untuk serangan siber awal perang, lalu memimpin kampanye "Army of Drones" yang mengumpulkan dana masif. Sistem gamifikasi yang dirancangnya memberikan kredit bagi unit militer yang berhasil menyerang target Rusia, menciptakan insentif inovatif di medan tempur.

Sebagai Menhan, fokus utamanya pada perang drone, teknologi tinggi, dan reformasi pengadaan. Ia bahkan meminta Elon Musk memblokir akses Starlink untuk drone Rusia, langkah yang diklaim mengganggu operasi frontline musuh. Pasca-copot, Fedorov menolak jabatan Wakil Perdana Menteri untuk Inovasi Militer, menegaskan hanya akan kembali sebagai Menhan.

Zelensky mengangkat Yevgeniy Khmara, pejabat intelijen karir berprofil rendah, sebagai Menhan sementara. Pilihan ini menandakan preferensi presiden pada loyalitas dan stabilitas institusional dibanding inovasi radikal Fedorov. Namun tekanan publik untuk pemilu semakin berat seiring perang memasuki tahun ketiga tanpa ujung yang jelas.

Kritik Fedorov soal korupsi yang merusak upaya perang menyentuh saraf sensitif. Beberapa skandal pengadaan senjata dan bahan bakar telah mewarnai pemerintahan Zelensky, memakan kepercayaan publik dan bantuan Barat. Desakan pemilu dianggap Fedorov sebagai cara memaksa akuntabilitas, meski kritikus menilai pemilu di masa perang berisiko memecah belah bangsa dan dimanfaatkan propaganda Rusia.

Dampak geopolitiknya signifikan. Barat, terutama AS dan Uni Eropa, mengaitkan dukungan militernya dengan komitmen Ukraina pada nilai demokrasi. Jika Zelensky menolak pemilu tanpa alasan teknis yang kuat, narasi "mempertahankan demokrasi" yang jadi landasan bantuan miliaran dolar bisa goyah. Sebaliknya, menggelar pemilu saat frontline rapuh berisiko menciptakan kekosongan kekuasaan.

Perspektif Indonesia: sebagai demokrasi terbesar ke-3 dunia yang pernah menggelar pemilu di tengah pandemi 2020, Indonesia punya pengalaman relevan. KPU saat itu mengadopsi protokol kesehatan, memperluas TPS, dan memanfaatkan teknologi untuk verifikasi pemilih. Model ini bisa jadi referensi Ukraina jika memutuskan maju ke pemilu, meski skala ancaman militer di Ukraina jauh lebih ekstrem.

Di sisi teknologi, inovasi Fedorov pada drone dan perang asimetris relevan untuk TNI yang sedang modernisasi alutsista. Penggunaan drone komersial termodifikasi untuk rekognisi dan serangan presisi telah terbukti efektif di Ukraina. Industri pertahanan lokal seperti PT Dirgantara dan PT Pindad bisa mempelajari doktrin "cepat, murah, skalabel" yang Fedorov champion.

Langkah selanjutnya bergantung pada respons Zelensky. Jika menolak dialog, tekanan internal dan eksternal akan naik. Rusia mengamati dengan hati-hati: keacuhan politik di Kyiv adalah peluang strategis. Sementara itu, serangan drone masif Ukraina ke raffineri dan gudang Wildberries di Rusia, serta balasan Moskwa ke kota-kota Ukraina, menunjukkan perang masuk fase baru yang lebih destruktif bagi kedua belah pihak.

Mengapa Ini Penting

Berita ini penting bagi Indonesia karena mempertanyakan bagaimana demokrasi bertahan di tengah krisis keamanan ekstrem — relevan dengan diskusi ketahanan nasional kita. Inovasi perang asimetris Fedorov (drone murah, gamifikasi, siber) menawarkan pelajaran konkret untuk modernisasi TNI dengan anggaran terbatas. Dinamika tekanan Barat soal nilai demokrasi vs realpolitik perang memengaruhi lanskap geopolitik yang menentukan lingkungan strategis ASEAN. Korupsi militer yang dibuka Fedorov mengingatkan kita pada urgensi reformasi pengadaan alutsista transparan. Terakhir, ketidakstabilan Ukraina mempengaruhi harga energi dan rantai pasok global yang berdampak langsung pada inflasi domestik.

Sumber Asli
BBC News
Tanggal
19 Agustus 2026
Waktu Baca
4 menit