Washington Post melaporkan pada Selasa (18/8) bahwa Kantor Kebijakan Pentagon, Staf Gabungan, serta Komando Pusat AS (CENTCOM) sedang meninjau skema penarikan pasukan sebagai bagian dari perencanaan bijaksana. Langkah ini muncul setelah Iran membalas lebih dari 13 ribu serangan AS dengan menargetkan basis-basis militer di negara-negara Teluk, menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur pertahanan.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth belum mengeluarkan perintah peninjauan resmi, namun pejabat senior mengakui bahwa beberapa pangkalan kemungkinan tidak akan dibangun kembali ke bentuk semula. Keputusan ini mencerminkan pergeseran kalkulasi strategis Washington di tengah eskalasi konflik yang telah berlangsung enam bulan dan menelan sumber daya militer masif.
Sejak Februari, AS telah mengerahkan armada tambahan ke wilayah Teluk — termasuk grup tempur kapal induk, eskadron pesawat tempur generasi kelima, dan baterai pertahanan udara THAAD serta Patriot. Total personel CENTCOM yang normalnya berkisar 40 ribu orang tersebar di 20 situs dari Yordania hingga Oman telah membengkak jauh melebihi kapabilitas logistik standar.
Analis militer menilai kerentanan pangkalan-pangkalan ini telah terekspos sejak awal perang. Iran menggunakan kombinasi rudal balistik, drone kamikaze, dan rudal landas-landas hipersonik untuk menembus lapisan pertahanan udara AS. Serangan terhadap Al-Udeid di Qatar dan Al-Dhafra di Uni Emirat Arab pada bulan Juni lalu menonjolkan keterbatasan sistem pertahanan titik terhadap saturasi serangan.
Biaya operasional juga menjadi beban. Pentagon mengakui pengeluaran militer di Timur Tengah telah melampaui 18 miliar dolar per bulan sejak eskalasi Februari. Anggaran darurat yang disetujui Kongres pada Maret hanya mencakup enam bulan operasi, memaksa Departemen Pertahanan mencari efisiensi jangka panjang.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi strategis meskipun geografis terpisah. Sebagai negara kepulauan dengan Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai jalur laut vital, stabilitas Timur Tengah memengaruhi aliran minyak dan gas yang menopang keamanan energi domestik. Kementerian ESDM mencatat 40 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari wilayah Teluk.
Di sisi pertahanan, TNI AL memantau perkembangan doktrin pertahanan udara terintegrasi yang diuji nyata di zona perang ini. Pelajaran mengenai efektivitas sistem lapis-ganda melawan ancaman hibrid — rudal, drone, dan perang elektronik — menjadi masukan untuk program pengadaan radar AESA dan sistem pertahanan udara menengah yang sedang ditender.
Kendati demikian, pakar geopolitik Universitas Indonesia, Dewi Fortuna Anwar, menilai penarikan parsial AS tidak berarti vakum kekuasaan. "China dan Rusia akan memperluas pengaruh diplomatik dan militer di celah yang tinggalkan," ujarnya. Beijing telah memperdalam kerjasama maritim dengan Iran dan Arab Saudi, sementara Moscow menawarkan sistem S-400 ke negara-negara Teluk.
CENTCOM dijadwalkan mengirimkan rekomendasi akhir ke Kantor Menteri Pertahanan pada Oktober mendatang. Opsi yang dipertimbangkan mencakup konsolidasi personel ke hub-hub utama seperti Qatar dan Bahrain, serta peningkatan kesiapan basis di Diego Garcia dan Guam sebagai cadangan strategis di luar jangkauan rudal Iran.
Jangka pendek, penurunan visibilitas militer AS bisa memicu ketidakstabilan lokal. Sekutu-sekutu Teluk seperti Kuwait dan Oman telah mengekspresikan kekhawatiran soal jaminan keamanan. Riad secara diam-diam mempercepat negosiasi normalisasi dengan Teheran melalui mediasi Beijing — sinyal bahwa negara-negara wilayah mulai menghitung ulang ketergantungan pada payung keamanan Washington.
Tren jangka panjang menunjuk pada doktrin "Over-the-Horizon" di mana AS mengandalkan kemampuan proyeksi kekuatan dari jarak jauh — bomber strategis, rudal hipersonik, dan operasi siber — daripada kehadiran fisik masif. Pergeseran ini akan menentukan arsitektur keamanan Timur Tengah selama dekade ke depan.