Departemen Imigrasi Malaysia telah menyelesaikan inspeksi awal terhadap 266 warga asing yang tergabung dalam komunitas digital nomad di Forest City, Johor. Mereka berasal dari 40 negara berbeda dan dinyatakan memiliki dokumen perjalanan yang sah sesuai dengan regulasi setempat. Pengumuman ini keluar pada Rabu (15/7), sehari setelah Pemerintah Negeri Bagian Johor melancarkan penyelidikan terkait keberadaan komunitas tersebut. Komunitas ini dikelola oleh investor asal Amerika Serikat, Balaji Srinivasan, melalui program bernama Network School.
Network School didirikan pada 2024 oleh mantan Chief Technology Officer (CTO) Coinbase tersebut. Konsep yang diusung adalah menciptakan "komunitas frontier bagi techno-optimists" yang bertujuan mengubah komunitas daring menjadi masyarakat startup fisik. Awalnya, Srinivasan menyebut lokasi komunitas tersebut berada "dekat Singapura". Namun, otoritas Malaysia kemudian mengonfirmasi bahwa pusat kegiatan itu berada di Forest City, sebuah megaproyek pengembangan lahan reklamasi senilai 100 miliar dolar AS di Johor.
Kontroversi bermula ketika sejumlah pengguna media sosial menuduh bahwa Network School diikuti oleh peserta dari Israel. Tuduhan menyebut mereka masuk ke Malaysia menggunakan paspor negara lain. Malaysia adalah pendukung kuat perjuangan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga melarang masuk pemegang paspor Israel. Meski begitu, tidak ada undang-undang spesifik yang melarang warga Israel bepergian menggunakan paspor negara kedua.
Pada Selasa (14/7), Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Ghazi, secara terbuka meminta otoritas terkait untuk menyelidiki operasi Network School. Ia meminta Kementerian, Departemen Imigrasi, kepolisian, Bea Cukai, dan lembaga keamanan lainnya memeriksa identitas serta kewarganegaraan para peserta. Fokus penyelidikan juga mencakup tujuan masuk ke Malaysia dan kesesuaiannya dengan aktivitas yang benar-benar dijalankan di lapangan.
Kejadian di Forest City ini menyoroti tren global "nomad digital" dan eksperimen masyarakat startup yang mulai menjamur di Asia Tenggara. Indonesia, melalui program visa digital nomad dan berbagai kawasan ekonomi khusus, juga berupaya menarik para pekerja jarak jauh dan investor teknologi. Namun, insiden di Malaysia memberikan pelajaran berharga tentang risiko geopolitik yang bisa mengganggu ekosistem tersebut.
Bagi Indonesia, isu keamanan dan kepatuhan dokumen selalu menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan sentimen terhadap konflik Timur Tengah. Pemerintah Indonesia kemungkinan akan memperketat verifikasi identitas bagi peserta komunitas internasional yang ingin beroperasi di Bali atau destinasi digital nomad lainnya. Hal ini penting untuk mencegah eksploitasi visa dan potensi ketegangan sosial di tingkat lokal.
Di sisi lain, tren "physical startup societies" ala Balaji Srinivasan menunjukkan bahwa dunia sedang mencari model baru dalam berinovasi. Indonesia memiliki potensi besar dengan populasi usia muda dan ekosistem teknologi yang tumbuh pesat. Kendati demikian, model yang mengabaikan sensitivitas geopolitik lokal, seperti yang terjadi di Johor, berisiko memicu penolakan publik dan intervensi pemerintah.
Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Zakaria Shaaban, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada pemeriksaan dokumen awal. "Departemen ini akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap segala hal yang menimbulkan kecurigaan atau jika ada informasi baru mengenai penyalahgunaan identitas, dokumen perjalanan, fasilitas imigrasi, atau pelanggaran kondisi izin," ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi.
Sebelumnya, kehebohan serupa pernah terjadi pada Oktober tahun lalu. Vlogger Israel, Nuseir Yassin atau yang dikenal sebagai Nas Daily, memicu kontroversi setelah muncul dalam video yang merekam aktivitas di Johor untuk mempromosikan Network School. Video yang menampilkan ikon landmark Johor dan pemandangan Singapura tersebut telah diturunkan dari peredaran menyusul protes warganet.
Penyelidikan menyeluruh dari berbagai kementerian dan lembaga keamanan Malaysia dipastikan akan terus berlanjut dalam beberapa pekan ke depan. Jika ditemukan bukti penyalahgunaan identitas atau pelanggaran izin tinggal, otoritas setempat dapat mengambil tindakan deportasi atau pencabutan izin operasional komunitas tersebut. Hal ini akan menjadi preseden bagi bagaimana negara-negara Muslim di Asia Tenggara memandang eksperimen sosial teknologi transnasional.
Ke depannya, pendiri Network School dan komunitas serupa perlu merumuskan strategi kepatuhan yang lebih transparan. Membangun "masyarakat fisik" di wilayah dengan ikatan geopolitik dan sentimen religius yang kuat menuntut kehati-hatian ekstra. Tren digital nomad mungkin tetap berkembang, tetapi ruang operasinya akan semakin diawasi oleh regulasi negara.
Masyarakat teknologi Indonesia juga perlu mengambil hikmah dari fenomena ini. Kolaborasi lintas batas memang esensial, tetapi setiap inisiatif harus menghormati kedaulatan hukum dan nilai sosial di negara tuan rumah. Ke depan, keberhasilan komunitas digital di Asia Tenggara akan sangat bergantung pada keseimbangan antara inovasi bebas dan kepatuhan regulasi yang ketat.