Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menegaskan tidak akan membuka kembali Selat Hormuz sebelum Amerika Serikat memenuhi seluruh persyaratan yang diajukan Teheran. Dalam pernyataan tertulisnya, IRGC menyatakan bahwa Salah satu syarat utama yang diminta adalah kompensasi atas kerusakan akibat konflik militer. Iran juga mengancam akan mengenakan biaya bagi kapal asing yang melintas melalui Selat Hormuz dan menyerang kapal yang diduga mencoba menghindari jalur yang ditetapkan oleh Teheran.
"Kami mempertahankan penutupan Selat Hormuz sampai musuh menerima semua persyaratan kami," kata pernyataan IRGC dikutip oleh kantor berita AFP. Dalam pernyataannya, IRGC menegaskan bahwa Selat Hormuz kini bukan lagi sekadar jalur laut strategis, tetapi telah menjadi medan perang bagi Iran.
Situasi ini muncul setelah serangkaian serangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu, yang menyebabkan Iran memberlakukan blokade efektif di Selat Hormuz. Blokade ini kemudian memicu gencatan senjata AS-Iran pada April lalu, yang akhirnya runtuh setelah serangkaian serangan berkelanjutan di jalur laut tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi bahwa negosiasi dengan Oman mengenai lalu lintas dan pengelolaan Selat Hormuz sedang mendekati tahap akhir. Namun, ia menegaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz sangat bergantung pada pemenuhian persyaratan lain oleh Amerika Serikat, termasuk kompensasi atas pelanggaran terhadap kesepakatan yang pernah disepakati pada Juni sebelumnya.
Araghchi juga membantah tudingan bahwa Iran sedang melakukan negosiasi langsung dengan AS. Menurutnya, kedua negara hanya saling bertukar pesan melalui perantara, khususnya melalui Oman, yang telah bertindak sebagai mediator dalam dialog ini.
Di sisi lain, Kepala Keamangan Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, menyampaikan daftar tuntutan yang harus dipenuhi AS agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali. Di antara tuntutan tersebut adalah penghentian perang dan agresi terhadap Iran serta sekutunya di Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak. Zolghadr juga menuntut agar AS menghentikan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, menghapuskan sanksi, membebaskan aset Iran yang dibekukan, dan memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan akibat konflik.
Pemerintah Oman pada Sabtu mengecam adanya serangan berulang terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, tanpa menyebut secara langsung pihak yang bertanggung jawab. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Oman menyatakan bahwa negosiasi mengenai pengaturan pelayaran di Selat Hormuz sedang berlangsung dalam suasana yang positif dan konstruktif. Oman juga mendesak semua pihak terkait untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan kemajuan pembicaraan yang sedang berlangsung.
Kesepakatan sebelumnya antara Iran dan AS sempat menyebutkan bahwa Teheran dan Muscat akan membahas pengaturan masa depan Selat Hormuz bersama negara-negara Teluk lainnya, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Namun, kemajuan dalam perundingan ini tampaknya terhambat oleh ketidaksepakatan mengenai kompensasi dan pengakuan atas kerusakan yang ditimbulkan akibat konflik.
Bagi Indonesia, kondisi ini sangat penting untuk diwaspadai karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur laut paling strategis di dunia, melalui mana sebagian besar minyak mentah impor Indonesia melintasi. Setiap gangguan di jalur ini berpotensi meningkatkan harga bahan bakar di pasar global, yang pada gilirannya akan mempengaruhi biaya energi di dalam negeri.
Selain itu, banyak perusahaan maritim dan logistik Indonesia yang mengandalkan jalur ini untuk mengimpor barang-barang strategis. Ketidakpastian di Selat Hormuz juga bisa memicu fluktuasi dalam biaya pengiriman, sehingga menambah beban pada sektor riil dan konsumen akhir.
Menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia perlu memantau perkembangan geopolitik di wilayah ini dengan cermat dan memastikan bahwa kebijakan energi dan keamanan maritim yang ada mampu menanggapi dampak dari ketegangan ini secara efisien.
Sementara itu, analis hubungan internasional menilai bahwa sikap keras Iran dalam menuntut kompensasi penuh dari AS justru mengindikasikan bahwa Teheran tidak bersedia menyerahkan inisiatif damai kepada pihak asing tanpa jaminan yang jelas. Hal ini juga mencerminkan strategi diplomatik Iran untuk mempertegas posisinya di tengah tekanan AS.
Namun, sejumlah pihak khawatir bahwa sikap keras ini dapat memicu eskalasi konflik lebih lanjut, terutama jika AS tidak merespons tuntutan Iran secara positif. Di saat yang sama, negara-negara Teluk dan mitra internasional perlu berperan sebagai perantara untuk mencegah situasi beralih ke jalur militer.
Ke depan, dinamika di Selat Hormuz kemungkinan akan terus menjadi sorotan global, terutama dengan pandang pada ketergantungan energi global terhadap jalur ini. Setiap langkah yang diambil oleh Iran, AS, atau pihak ketiga akan memiliki dampak yang luas, baik bagi stabilitas energi maupun keamanan maritim internasional.
Pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat memperkuat diplomasi maritimnya di kancah internasional, termasuk melalui partisipasi dalam forum-forum keamanan maritim, untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi di tengah ketegangan ini.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260809182933-120-1390364/iran-ngotot-tak-bakal-buka-selat-hormuz-sampai-as-penuhi-tuntutan