Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa Jeffrey Epstein memiliki hubungan dengan jaringan intelijen Israel dan Amerika Serikat. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara siniar The Joe Rogan Experience pada 15 Juli 2026.
Vance menegaskan bahwa Epstein terhubung dengan elemen deep state Israel serta tingkat tertinggi intelijen Amerika. Ia menyebut nama Mossad dan CIA sebagai bagian dari jaringan yang dimaksud, tanpa menutup kemungkinan keterlibatan negara lain. Klaim tersebut muncul saat pembawa acara menanyakan anggapan publik mengenai kedekatan Epstein dengan badan intelijen asing.
Epstein merupakan terpidana kasus perdagangan seks yang tewas di sel penjara New York pada 2019 saat menunggu persidangan federal. Sebelumnya, pada 2008, ia divonis bersalah di pengadilan Florida karena mempekerjakan anak di bawah umur untuk prostitusi. Vonis yang dianggap terlalu ringan itu memicu tuduhan adanya kesepakatan istimewa dari penegak hukum.
Kasus Epstein terus menyisakan tanda tanya karena korban mengaku menjadi bagian dari jaringan perdagangan seks elite yang melibatkan politisi dan orang kaya. Minimnya transparansi serta kematiannya yang mendadak memperkuat teori konspirasi di masyarakat internasional. Pernyataan Vance kini menambah bobot dugaan bahwa aktor negara ikut terlibat.
Vance juga membedakan arah politik koneksi Epstein di Israel. Menurutnya, Epstein lebih dekat dengan elemen deep state Israel yang berhaluan kiri-tengah daripada kubu kanan-tengah. Ia menambahkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang disebutnya sedang tidak populer di AS, tampaknya justru tidak berada dalam lingkar terdekat tersebut.
Di Amerika, Vance mengklaim Epstein memiliki relasi lintas partai. Teman-temannya berasal dari Partai Republik maupun Demokrat. Hal ini menjelaskan mengapa kasus tersebut sulit diungkap secara gamblang karena menyentuh berbagai kepentingan politik domestik.
Pemerintahan Trump mendapat kritik tajam terkait cara menangani dokumen Epstein. Vance secara terbuka mengakui kesalahan komunikasi pihaknya. Ia menyebut penanganan rilis berkas sangat buruk dan seharusnya dilakukan sejak awal secara transparan.
Departemen Kehakiman AS telah merilis lebih dari 3 juta halaman dokumen, 2.000 video, dan 180.000 gambar pada Januari lalu. Rilis tersebut berlandar Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein yang disahkan November tahun sebelumnya. Langkah ini bertujuan memberi akses publik, meski sebagian masih disunting demi melindungi korban.
Bagi pembaca Indonesia, paparan Vance menunjukkan betapa rapuhnya batas antara kekuasaan negara dan kejahatan terorganisasi di negara maju. Pengalaman serupa terlihat dari kasus penyadapan yang pernah menimpa pejabat Indonesia oleh kekuatan asing. Masyarakat luas dapat menarik pelajaran tentang urgensi kontrol terhadap lembaga intelijen.
Di tanah air, isu transparansi berkas publik masih sering terbentur regulasi kerahasiaan negara. Belum ada mekanisme setara UU Transparansi Berkas Epstein yang memaksa negara membuka arsip sensitif dalam waktu cepat. Hal ini membuat kasus dengan dimensi elit sulit diuji secara terbuka.
Vance menyatakan dalam siniar tersebut, "Dia jelas memiliki hubungan dengan tingkat atas, tingkat tertinggi intelijen Amerika. Dia jelas memiliki hubungan dengan tingkat tertinggi intelijen Israel." Pernyataan itu ia sampaikan tanpa menyertakan bukti dokumen dalam sesi wawancara.
Ke depan, tekanan publik di AS diprediksi akan memaksa audit independen terhadap peran agensi intelijen. Jika Kongres membentuk komite khusus, fakta baru soal Epstein bisa mengubah peta politik dalam negeri. Di Indonesia, dorongan keterbukaan informasi publik mungkin menguat sebagai respons diskursus global.
Proyeksi lain adalah munculnya tuntutan agar sekutu AS di Timur Tengah dan Eropa ikut memeriksa warga negaranya yang terlibat jaringan serupa. Kasus ini berpotensi merenggangkan hubungan diplomatik jika nama-nama baru terungkap. Dinamika tersebut patut dicermati karena berdampak pada stabilitas keamanan internasional yang beririsan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.