Presiden Ahmed Al Sharaa melayangkan penegasan keras di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di New York pada Rabu (23/9). Ia menyatakan bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah kedaulatan mutlak Suriah yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun, termasuk Israel yang selama ini melakukan pendudukan militer.
Dalam pidato formalnya, Al Sharaa menyerukan kepada komunitas internasional untuk tetap berpegang teguh pada Resolusi 497. Resolusi ini secara jelas menyatakan bahwa aneksasi sepihak Israel atas Dataran Tinggi Golan tidak memiliki dasar hukum dan batal demi hukum. Ia mengapresiasi negara-negara yang menolak menafsirkan ulang resolusi tersebut demi menjaga stabilitas geopolitik regional.
Ketegangan di Dataran Tinggi Golan memiliki akar sejarah yang panjang. Wilayah strategis ini sebelumnya berada di bawah kendali Suriah sebelum akhirnya jatuh ke tangan Israel akibat Perang Enam Hari pada 1967. Situasi semakin memanas ketika pada 1981, Israel secara resmi mencaplok wilayah tersebut melalui hukum domestik mereka, sebuah tindakan yang hingga kini terus dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Di balik retorika diplomatik yang kaku, Al Sharaa juga mengungkap sisi lain dari komunikasinya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam sebuah pertemuan, ia sempat melontarkan sindiran tajam kepada Trump terkait klaim wilayah tersebut. Al Sharaa menyarankan agar Trump memberikan New Jersey kepada Israel alih-alih mendukung klaim atas Golan.
Guyonan tersebut mengandung kritik mendalam terhadap kebijakan luar negeri AS yang dianggap bias. Al Sharaa menekankan bahwa baik dirinya maupun pemimpin AS tidak memiliki hak atau otoritas moral untuk menyerahkan tanah milik rakyat Suriah kepada pihak lain. Baginya, integritas wilayah adalah harga mati yang tidak bisa dikompromikan dengan kesepakatan politik apa pun.
Bagi masyarakat Indonesia, isu Dataran Tinggi Golan mencerminkan pentingnya ketaatan pada hukum internasional dan prinsip dekolonisasi yang juga dijunjung tinggi oleh konstitusi Indonesia. Sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, posisi Indonesia secara moral cenderung sejalan dengan penolakan terhadap aneksasi wilayah yang dilakukan secara sepihak oleh kekuatan pendudukan.
Secara ekonomi dan geopolitik, ketidakpastian di wilayah Golan terus memicu eskalasi militer yang mengganggu stabilitas Timur Tengah. Dampak bagi Indonesia, meskipun tidak secara langsung, terasa pada diplomasi internasional di forum PBB, di mana Indonesia kerap menjadi penengah dan pendukung kedaulatan negara-negara yang wilayahnya diduduki.
Analisis kebijakan luar negeri menunjukkan bahwa sikap tegas Al Sharaa merupakan upaya untuk mengonsolidasikan dukungan domestik sekaligus menarik perhatian dunia internasional. Dengan mencabut sanksi dan memposisikan diri sebagai mitra, Al Sharaa berusaha mengubah narasi bahwa Suriah adalah aktor yang kooperatif di kancah global, meski tetap teguh pada hak teritorialnya.
Kutipan Al Sharaa mengenai 'pemberian New Jersey' menyoroti absurditas klaim wilayah di era modern. Ia dengan cerdik menggunakan analogi domestik AS untuk menunjukkan bahwa kedaulatan wilayah adalah hal yang sakral bagi setiap bangsa, tanpa memandang kekuatan militer yang dimiliki oleh pihak yang melakukan pendudukan.
Menatap masa depan, dinamika di Dataran Tinggi Golan akan sangat bergantung pada peta politik di Washington dan sikap negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB. Langkah selanjutnya kemungkinan besar akan melibatkan tekanan diplomatik yang lebih intensif dari Suriah untuk memastikan bahwa status Golan tidak dilupakan oleh komunitas internasional seiring dengan munculnya konflik-konfliklim baru di dunia.
Tren ke depan menunjukkan bahwa negara-negara dengan sengketa teritorial akan semakin vokal menggunakan forum PBB untuk memvalidasi hak mereka. Tanpa adanya resolusi yang mengikat dan dihormati oleh semua pihak, wilayah seperti Golan akan terus menjadi titik api yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik terbuka yang lebih luas.
Pada akhirnya, pernyataan Al Sharaa di PBB bukan sekadar klaim retoris. Ini adalah pengingat bagi dunia bahwa hukum internasional harus menjadi panglima, bukan kekuatan militer yang menentukan batas-batas negara. Indonesia sebagai pengusung politik luar negeri bebas aktif akan terus memantau perkembangan ini dengan harapan terciptanya perdamaian yang adil dan permanen bagi seluruh rakyat di kawasan tersebut.