Pasukan keamanan dan pengunjuk rasa bentrok di Kashmir di bawah administrasi Pakistan, menewaskan sedikitnya sembilan orang pada hari Selasa. Kekerasan ini memaksa tertundanya rencana aksi demonstrasi besar-besaran menuju ibu kota regional, Muzaffarabad.
Insiden mematikan bermula ketika aparat melakukan penggerebekan di sebuah rumah di pinggiran kota Rawalakot, Distrik Poonch, menyusul informasi adanya penyimpanan senjata. Situasi memburuk saat petugas mendapat serangan tembakan yang merenggut nyawa satu orang perwira.
Di distrik Sudhnoti, bentrokan terpisah pecah saat massa memblokade konvoi keamanan. Pihak otoritas menyatakan konvoi tersebut dihujani lemparan batu dan tembakan senjata, yang berujung pada tewasnya tujuh pengunjuk rasa dan seorang polisi. Kepolisian setempat menegaskan personelnya bertindak demi pembelaan diri.
Akar konflik ini berawal dari perselisihan politik yang berkepanjangan terkait representasi di parlemen. Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JAAC), kelompok yang memimpin gelombang protes, dilarang beraktivitas berdasarkan undang-undang anti-terorisme sejak 5 Juni lalu. Sejak aksi protes dimulai pada 4 Juni, total 28 nyawa melayang dan 79 lainnya menderita luka-luka.
Pemicu utama kemarahan JAAC adalah penguasaan 12 kursi di legislatif regional yang diperuntukkan bagi pengungsi Kashmir yang hijrah ke Pakistan pasca-1947 dan kini menetap di luar wilayah tersebut. Kelompok ini menilai skema tersebut memberi ruang partai politik berbasis di Pakistan untuk campur tangan dalam pemerintahan lokal sekaligus mengalihkan dana pembangunan. Keputusan Mahkamah Agung regional bulan lalu yang menyatakan kursi tersebut dilindungi konstitusi semakin memperkeruh situasi dan mempertegas sikap demonstran.
Pembatasan akses internet dan telekomunikasi secara masif oleh pemerintah setempat menjadi catatan tersendiri dalam krisis ini. Penutupan jaringan membuat jurnalis dan masyarakat sulit memverifikasi kondisi di lapangan, sebuah pola yang kerap dikritik sebagai pelanggaran hak digital saat situasi darurat.
Bagi Indonesia, dinamika ini mengingatkan pada tantangan tata kelola pemerintahan di wilayah dengan tensi politik tinggi. Pemadaman internet pernah dilakukan di beberapa daerah di Tanah Air dengan alasan keamanan, memicu debat mengenai batas proporsionalitas antara stabilitas negara dan kebebasan sipil. Peristiwa di Kashmir Pakistan menunjukkan bahwa pembatasan konektivitas justru memperlambat resolusi konflik karena informasi tersumbat.
Di sisi lain, jadwal pemilihan umum regional yang tinggal menghitung hari, tepatnya pada 27 Juli, kini diwarnai ketidakpastian. Penempatan sekitar 4.000 personel polisi dan paramiliter di seluruh wilayah mencerminkan kesiagaan ekstrem pemerintah menghadapi aksi yang diagendakan JAAC.
Meski demikian, pejabat setempat berupaya menunjukkan situasi terkendali. Munir Qureshi, Wakil Komisioner Muzaffarabad, menyatakan ibu kota dan kawasan sekitarnya dalam kondisi tenang. "Muzaffarabad dan kawasan penyangganya bersih dari gangguan, kehidupan publik berjalan normal meski akses internet terbatas demi keamanan," ujar Qureshi.
Liaqat Ali Malik, Kepala Kepolisian Azad Jammu dan Kashmir (AJK), memaparkan estimasi massa yang berkumpul di Rawalakot berkisar antara 3.000 hingga 4.000 orang. "Tidak ada tindak kekerasan yang terjadi hari ini," katanya merujuk pada kondisi pada Rabu petang, saat pengunjuk rasa tertahan di Rawalakot padahal semula berniat bergerak pukul 14.00.
Khan, Komisioner Distrik Poonch, menegaskan pihaknya tidak akan mengizinkan pendemo melewati Rawalakot melalui jalur utama. Massa terpaksa harus menempuh jalur pegunungan yang sulit jika tetap ingin menuju Muzaffarabad, sebuah manuver yang berpotensi memicu ketegangan baru mengingat cuaca dan medan yang menantang.
Menjelang pemungutan suara akhir bulan ini, tensi diprediksi akan terus mengendap alih-alih mereda. Kegagalan dialog antara JAAC dan otoritas pusat terkait 12 kursi kontroversial menjamin bahwa isu ini akan terus mengganggu stabilitas kawasan hingga proses demokrasi selesai dilaksanakan.