Kebakaran hutan dan lahan yang melanda pulau Kalimantan dan Sumatera memasuki fase kritis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku telah mencurahkan lebih dari empat juta liter air melalui operasi water bombing selama minggu-minggu terakhir. Pada 26 Agustus saja, tim modifikasi cuaca menaburkan 8.000 kilogram garam ke awan untuk memicu hujan buatan di wilayah yang terbakar.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, hujan ringan hingga sedang berhasil turun di beberapa titik di Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. "Modifikasi cuaca bukan satu-satunya jalan. Tim darat dan udara terus bergerak untuk pemadaman dan pendinginan lahan," tegasnya.
Kabut asap yang menebal telah mengganggu aktivitas sehari-hari ribuan warga. Di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, dua tempat penampungan darurat dibuka khusus untuk bayi dan balita. Fasilitas itu dilengkapi tabung oksigen, susu formula, obat-obatan, hingga area bermain — meski kapasitasnya terbatas hanya lima anak per lokasi.
Katharina Abi, 30, mengungsi ke salah satu shelter bersama dua anaknya berusia satu dan lima tahun. "Di rumah penuh asap. Pagi masih bisa, tapi sore dan malam debu terbang seolah api di depan mata. Napas jadi sesak," ceritanya. Anak-anaknya sering batuk dan pilek sejak kabut menghantam lingkungan mereka.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengonfirmasi 13.500 orang telah ditangani karena infeksi saluran napas pada Juli-Agustus. Kelompok rentan — anak-anak, lansia, ibu hamil dengan asma, dan pekerja luar ruangan — jadi prioritas pengawasan. "Paparan berkepanjangan berisiko menimbulkan komplikasi kesehatan jangka panjang," peringatan Dante.
Krisis kali ini dipicu El Niño yang diberi julukan "Godzilla" karena intensitasnya. Fenomena iklim alami ini mengeringkan curah hujan di Indonesia, menciptakan kondisi sangat rentan kebakaran. Data pemerintah mencatat lebih dari 200.000 hektare lahan terbakar Januari-Juli — luasnya tiga kali Jakarta. Angka ini melampaui musim kebakaran El Niño 2019 dan 2023.
Bukan faktor alam semata. Praktik pembukaan lahan dengan cara bakar (slash-and-burn) untuk pertanian tetap jadi pemicu utama. Walhi menilai pemerintah harus menindak tegas pelaku pembakaran korporat, bukan hanya mengandalkan modifikasi cuaca. "Warga Kalimantan Barat terus dihantui kabut setiap tahun. Hak bernapas udara bersih tidak boleh ditawar," ujar Indra Syahnanda dari Walhi.
Dampak melampaui batas negara. Singapura dan Malaysia melaporkan gangguan kesehatan warganya. Diplomasi lintas batas soal kabut asap kembali hangat, meski Indonesia menegaskan komitmen penanganan. Distribusi lebih dari lima juta masker ke seluruh nusantara jadi bukti seriusnya Pemerintah, tapi jumlah itu masih jauh di bawah populasi 289 juta jiwa.
Ahli iklim memperkirakan puncak kemarau baru terjadi September-Aktober. Jika hujan belum turun signifikan, area terbakar bisa melonjak dan kabut berkepanjangan hingga akhir tahun. BNPB memastikan kesiapan pesawat, helikopter, dan personel tetap penuh hingga musim hujan benar-benar tiba.
Di tengah darurat, tuntutan reformasi pengelolaan lahan semakin keras. Sistem monitoring satelit, hukum yang lebih tajam untuk korporasi pembakar, dan pemberdayaan masyarakat peduli api jadi solusi jangka panjang yang tak bisa ditunda. Kebakaran tahun ini jadi pengingat: modifikasi cuaca hanya analgesik, bukan obat penawar akar masalah.